Pernyataan Sikap SGRC Indonesia: Remedial Metode Penelitian untuk BEM Universitas Andalas

Support Group & Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia – selaku pelopor organisasi pemuda dengan fokus kajian gender dan seksualitas berbasis akademis – mengapresiasi hadirnya diskusi, riset, serta publikasi yang membahas isu gender dan seksualitas secara ilmiah. Sejak tahun 2014, SGRC Indonesia aktif memperjuangkan kebebasan akademis, serta mendorong kampus untuk menjadi pusat informasi terkait studi seksualitas, kesehatan reproduksi, dan keragaman gender. Selain itu, SGRC Indonesia turut berperan aktif dalam meluruskan miskonsepsi yang hadir di masyarakat terkait isu-isu di atas; yang dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menguat.

Berangkat dari semangat tersebut, melalui rilis ini SGRC Indonesia meminta. pertanggungjawaban akademis terkait publikasi “Hasil Survei LGBT di Lingkungan Universitas Andalas,” yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan Pengembangan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas (yang selanjutnya disebut ‘BEM Unand’). SGRC mempertanyakan kredibilitas publikasi “Hasil Survei LGBT di Lingkungan Universitas Andalas,” karena rilis tersebut tidak mengikuti kaidah berpikir yang runut, bias, dan sarat akan lompatan-lompatan logika dalam rumusan kesimpulannya, seperti:

  1. BEM Unand menyimpulkan bahwa LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) disebabkan oleh pergaulan yang salah, bukan ‘akademis’.

    SGRC Indonesia menilai bahwa hasil survei yang dirilis oleh BEM Unand bersifat deskriptif. Artinya, survei tersebut hanya dapat menunjukkan pandangan, atau persepsi partisipan penelitian; seperti yang tercermin dalam frasa “. . . partisipan beranggapan bahwa . . .” dan bukan menunjukkan ‘kebenaran absolut’ atas prekondisi yang menyebabkan ‘LGBT’. Simpulan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, simpulan ini menggambarkan hubungan antara dua variabel: ‘pergaulan yang salah’ dan ‘LGBT’. Poin ini menarik untuk dibahas, karena dalam rilis yang diterbitkan oleh BEM Unand, SGRC Indonesia tidak dapat menemukan definisi konseptual terkait ‘LGBT’, ‘pergaulan’, ‘pergaulan yang salah’, dan ‘akademis’. Selain itu, BEM Unand juga tidak menyertakan lampiran analisis data yang menjadi syarat utama pengambilan kesimpulan di atas. SGRC Indonesia mengingatkan bahwa menarik kesimpulan tanpa adanya data atau metode yang valid merupakan bentuk scientific misconduct; yang tentunya dapat mencoreng nama baik BEM Unand, dan Universitas Andalas secara keseluruhan.
  2. LGBT dapat ditularkan, dan perbuatan LGBT dapat menularkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS.

    Simpulan ini menunjukkan kurangnya pemahaman BEM Unand terkait konsep LGBT – yang tentunya dapat dengan mudah dipahami jika BEM Unand memiliki rumusan definisi konseptual yang jelas. LGBT dapat didefinisikan sebagai: ragam orientasi seksual, ekspresi, dan identitas gender. Oleh karena itu, ketika membahas tentang ‘penularan LGBT,’ penting bagi BEM Unand untuk mendefinisikan ‘apa yang menular’. Definisi dari ‘perbuatan LGBT’ juga harus dijelaskan. Senada dengan simpulan pertama, simpulan kedua juga hanya menunjukkan persepsi partisipan penelitian, dan bukan ‘kebenaran absolut’. Ketika partisipan percaya bahwa “matahari berputar mengelilingi bumi”, belum tentu matahari benar-benar berputar mengelilingi bumi. Ketika partisipan percaya bahwa LGBT menular, belum tentu fakta ilmiah mengatakan hal yang sama. SGRC Indonesia mendorong BEM Unand untuk melakukan kajian literatur yang lebih intensif terkait state of the art dari riset-riset terkait LGBT – bahwa selayaknya bentuk orientasi seksual dan identitas gender lainnya (seperti heteroseksual dan cisgender), LGBT tidak menular.

    Terkait argumen mengenai penularan HIV/AIDS, SGRC Indonesia setuju bahwa aktivitas seksual dapat menularkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS; namun hal ini berlaku bagi seluruh manusia terlepas dari apapun orientasi seksualnya: homoseksual, heteroseksual, dan biseksual. Jika narasi yang dicoba dibangun oleh BEM Unand adalah ‘LGBT lebih berisiko tertular penyakit menular seksual’, maka sebaiknya BEM Unand memberikan data pendukung yang akurat dan terbarukan. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Ditjen P2P, Kemenkes RI pada tahun 2017, jumlah penderita AIDS berdasarkan faktor risiko terbanyak terjadi pada kelompok heteroseksual (68%), diikuti oleh pengguna NAPZA suntik (11%), baru setelah itu kelompok homoseksual (4%), dan penularan melalui perinatal dari ibu ke anak (3%). Data ini justru menunjukkan bahwa jumlah penderita AIDS berdasarkan faktor risiko terbanyak terjadi pada kelompok heteroseksual, bukan homoseksual.

    Pemahaman yang komprehensif terkait HIV/AIDS merupakan elemen kunci dalam menanggulangi penularan, sekaligus menghilangkan stigma yang kerap melekat pada penyintas HIV/AIDS. Bagi SGRC Indonesia, narasi inilah yang seharusnya dibangun, alih-alih mencari kelompok tertentu sebagai kambing hitam dari permasalahan bersama ini.

  3. 40% responden survei LGBT di Universitas Andalas mengenal lebih dari satu orang yang ‘terjangkit’ LGBT. Hal ini menunjukkan bahwa di Universitas Andalas sudah terdapat benih-benih LGBT.

    Ibid. Simpulan ini, layaknya simpulan pertama dan kedua, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. BEM Unand tidak menyertakan definisi konseptual dari konsep ‘LGBT’, ‘terjangkit,’ dan ‘benih-benih’. Selain itu, terjadi lompatan logika ketika BEM Unand menyimpulkan bahwa mengenal orang yang ‘terjangkit’ LGBT merupakan tanda dari adanya ‘benih-benih LGBT di Universitas Andalas’. Lagi-lagi, pihak BEM Unand harus mampu mempertanggungjawabkan simpulan ini dengan menyertakan model statistika, atau metode penarikan kesimpulan lain yang digunakan.

    Ketika berbicara tentang benih-benih; penyebaran; endemik; kasus yang lebih endemik di kampus adalah kekerasan seksual dan kekerasan dalam pacaran. SGRC berpendapat bahwa akan lebih bijak bagi BEM Unand untuk fokus pada penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, alih-alih menerbitkan hasil survei yang bias dan justru menguatkan narasi kekerasan simbolik terhadap kelompok tertentu. Sangat penting bagi BEM Unand untuk dapat memberikan dukungan bagi penyintas kekerasan seksual dimanapun, dan membangun sistem kampus yang bebas dari kekerasan seksual, salah satunya dengan memberikan pelatihan pencegahan kekerasan seksual di kampus. SGRC akan dengan senang hati berkerja sama dengan BEM Unand dalam mewujudkan poin di atas. SGRC juga memiliki modul pencegahan kekerasan seksual di kampus yang dapat diunduh melalui tautan: Modul Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus.

  4. LGBT dapat disembuhkan dan LGBT dapat dihilangkan dari Universitas Andalas dengan menjalankan kembali aturan anti-LGBT di Universitas Andalas.

    Kesalahan yang sama kembali diulangi oleh BEM Unand. Rilis survei harus dengan jelas mencantumkan definisi LGBT: apakah LGBT yang dimaksud oleh BEM Unand adalah orientasi seksual, aktivitas seksual, atau identitas gender. Jika BEM Unand mendefinisikan LGBT sebagai orientasi seksual, pernyataan BEM Unand bahwa LGBT dapat ‘disembuhkan’ patut dipertanyakan karena dalam PPDGJ (Pedoman & Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa) III F.66, tertulis bahwa orientasi seksual tidak dianggap sebagai gangguan. Selain itu, lagi-lagi BEM Unand melakukan lompatan logika dengan menyatakan bahwa ‘LGBT dapat dihilangkan dari Universitas Andalas dengan menjalankan aturan anti-LGBT’. Perlu diingat bahwa riset yang dapat dijadikan basis bagi perumusan kebijakan hanyalah riset yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dan riset ini tidak memiliki kualitas tersebut – setidaknya sampai BEM Unand dapat melakukan pembuktian secara akademis.

    Sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pasal 28 I ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan. Pun prinsip penyelenggaran pendidikan haruslah demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, keagamaan, budaya dan kemajemukan bangsa. Prinsip ini diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

    Mengacu pada Undang-Undang tersebut, BEM UNAND justru seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemenuhan perlindungan hak mendapatkan pendidikan yang layak, terlepas dari identitas gender dan orientasi seksual dan menolak aturan anti-LGBT yang bertentangan dengan undang-undang.

  5. 89.50% responden menolak LGBT di Universitas Andalas

    SGRC Indonesia mengapresiasi bunyi pernyataan ini yang mampu menggambarkan dengan baik penjelasan deskriptif dari survei – jika dibandingkan dengan pernyataan lainnya pada hasil survei ini. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah ‘apa yang ditolak?’. Lagi-lagi, penting bagi BEM Unand untuk dapat menampilkan definisi konseptual dari konsep LGBT yang digunakan dalam survei ini.

Secara garis besar, hasil ‘riset’ BEM Unand gagal menampilkan pembuktian atas simpulan yang menggambarkan hubungan sebab-akibat antara dua variabel, serta definisi konseptual dari jargon, atau terminologi yang dipergunakan oleh tim peneliti dalam penyusunan riset. SGRC Indonesia tidak dapat menemukan: karakteristik sampel penelitian, model analisa, teknik pengolahan data, dan lampiran-lampiran lain yang menjadi kewajiban dalam sebuah rilis akademis. BEM Unand juga tidak menjelaskan bahwa simpulan yang dibuat di atas merupakan persepsi yang ada pada mahasiswa Universitas Andalas, bukan sebuah fakta yang diambil dari penggunaan metode yang valid dan reliable, dan bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya, juga didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Berangkat dari semangat untuk mengembangkan diskursus akademis terkait isu seksualitas, SGRC Indonesia memberi contoh pemaparan yang dapat dilakukan oleh BEM Unand dengan menggunakan data survei deskriptif yang terdapat dalam rilis BEM Unand.

“Persepsi negatif yang ada di lingkungan kampus Universitas Andalas terhadap kelompok ragam gender dan seksual salah satunya dikenal dengan istilah homonegativity. Homonegativity merupakan sekumpulan sikap, kepercayaan, perasaan, dan tingkah laku negatif terhadap lesbian, gay, dan hubungan sejenis (McDermott, 2012). Homonegativity, yang juga disebut sebagai homophobia, heteroseksisme, atau prasangka anti-gay, merupakan bagian dari kelompok besar stigma sosial yang dialami oleh minoritas gender dan seksual di beberapa negara di dunia (Herek & McLemore, 2013; Lottes & Grollman, 2010; Stulhofer & Rimac, 2009). Penelitian global tentang opini publik terhadap individu LGBT yang sudah dilakukan berfokus pada lima faktor yang berasosiasi dengan sikap homonegatif yaitu gender, umur, pendidikan, agama, dan hubungan antar kelompok (Slootmaekers & Lievens, 2014). Pada umumnya, perempuan memiliki sikap homonegatif yang lebih rendah dan mempunyai sikap lebih menerima dibandingkan laki-laki (Herek, 2002; Lim, 2002). Asosiasi serupa ditemukan padak individu yang lebih muda dibandingkan ke generasi yang lebih tua, dan individu yang berpendidikan lebih tinggi dibandingkan ke pendidikan yg rendah (Slootmaeckers & Lievens, 2014). Selain variabel demografis, terjadinya hubungan antar kelompok juga sebagai indikasi rendahnya sikap homonegatif. Beberapa penelitian menunjukkan ketika seseorang mengenal individu lesbian dan gay, dan terutama berinteraksi secara rutin dengan individu dari kelompok minoritas seksual dapat mengurangi sikap homonegatif (Detenber, Ho, Neo, Malik, & Cenite, 2013; Lewis, 2011; Pettigrew & Tropp, 2006)”.

SGRC menghargai perbedaan perspektif dalam memandang fenomena sosial; namun scientific misconduct yang hadir dalam presentasi hasil penelitian BEM Unand merupakan hal yang tidak dapat ditolerir dalam komunitas akademik. SGRC Indonesia menuntut pertanggungjawaban keilmuan dari BEM Unand dengan menyertakan, dan membuat public: laporan lengkap yang mencakup karakteristik sampel, definisi konseptual, operasionalisasi konsep, model analisa, daftar pertanyaan, metode penelitian, metode analisa data, beserta lampiran-lampiran lainnya.

SGRC Indonesia, sebagai pelopor organisasi pemuda dengan fokus kajian gender dan seksualitas di lingkungan kampus, membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi semua organisasi kemahasiswaan yang tertarik meneliti topik-topik terkait gender dan seksualitas untuk bersama-sama menggunakan asas keilmuan yang valid dan sistematis. SGRC juga mengingatkan kembali pentingnya pendidikan tinggi yang menjunjung asas kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan dan keterjangkauan.

Tentang SGRC Indonesia:

SGRC Indonesia adalah organisasi non-profit yang didirikan di lingkungan kampus dan bergerak pada bidang kajian pemikiran. SGRC Indonesia mengkaji hal-hal terkait seksualitas seperti kesehatan reproduksi, hak seksual, politik pengaturan seksual, akses kesehatan, dan pendidikan seksual. Tujuan organisasi adalah mengupayakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan gender dan seksualitas yang terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan kampus. SGRC Indonesia dapat dihubungi melalui akun Instagram/Twitter/Ask.fm: SGRCUI, atau email ke: contact@sgrcui.org (cc: ui.sgrc@gmail.com).

Advertisements

Pernyataan Sikap SGRC Indonesia: Tidak Ada Rekonsiliasi Tanpa Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual!

Melalui rilis ini kami merespon kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus di Indonesia yang marak terjadi di tahun 2018. Terutama sehubungan dengan pemberitaan dugaan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Agni, Mahasiswi UGM yang beritakan oleh Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairungpress UGM dengan judul Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan. Berikut pernyataan sikap SGRC Indonesia sebagai organisasi berbasis kajian seksualitas dan kelompok dukungan mahasiswa:

  1. SGRC Indonesia percaya bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus sesungguhnya sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Meningkatnya pemahaman atas kekerasan seksual, menggugah kesadaran penyintas untuk berani bicara. Jadi fenomena kekerasan seksual di kampus bukanlah suatu tren yang meningkat melainkan penyintas akhirnya berani melaporkan kasusnya.
  2. Keberanian penyintas sayangnya belum direspon dengan baik, khususnya oleh lingkungan kampus yang masih menyalahkan penyintas atas kekerasan seksual yang terjadi kepadanya. SGRC Indonesia mengenal fenomena ini dengan viktimisasi berganda. Viktimisasi berganda dilakukan oleh pihak kampus yang belum punya prespektif tentang kekerasan seksual sehingga menyebabkan penyintas merasa bersalah kepada dirinya dan menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari.
  3. SGRC Indonesia menemukan bahwa sulitnya penyintas mendapatkan akses bantuan pendampingan kasus maupun konseling trauma. Hal ini membuktikan minimnya pengetahuan pihak kampus dalam memberi perlindungan dan menangani kasus kekerasan seksual.

Maka dari itu, SGRC Indonesia selaku pelopor kajian seksualitas dan kelompok pendukung di lingkungan kampus, merekomendasikan secara umum kepada seluruh Universitas di Indonesia untuk:

  1. Menindak setiap kasus kekerasan seksual yang terlapor dengan sungguh-sungguh, berperspektif korban, tidak mengintimidasi dan memberi sanksi setimpal bagi pelaku;
  2. Menjadikan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi sebagai refleksi lembaga dalam memberikan penanganan kasus yang lebih baik, tidak menyalahkan penyintas dan memberikan perlindungan khusus terhadap penyintas yang berani mengungkap kebenaran.
  3. Bertanggung jawab secara lembaga untuk memberikan pemulihan baik fisik dan mental kepada penyintas.
  4. Menyediakan pendidikan dan pemahaman komprehensif akan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
  5. Mendorong mahasiswa tiap-tiap universitas untuk membentuk kelompok dukungan (Support Group) untuk meningkatkan pemahaman komprehensif atas hak kesehatan seksual dan reproduksi.

 

Untuk Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi SGRC Indonesia, melalui ui.sgrc@gmail.com, Instagram: @SGRCUI

 

 

 

 

 

Tentang SGRC INDONESIA

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Indonesia adalah organisasi pemuda berbasis kampus yang berfokus pada isu  seksualitas dan gender yang berlandaskan pada kajian ilmiah dan hak asasi manusia. SGRC Indonesia mengeluarkan Modul Pencegahan Pelecehan & Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, yang dapat diunduh pada tautan ini, http://bit.ly/ModulSGRCUI,

Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Siber oleh SGRC

Berikut ini pemetaan 11 jenis kekerasan seksual siber berdasarkan analisa Director of Advocacy and Policy Analyst SGRC, Riska Carolina, M. H. Klasifikasi ini dibuat untuk mempermudah korban, pendamping maupun peneliti terkait kasus-kasus kekerasan di dunia siber memahami jenis kasus dan penyelesaian yang berpihak kepada korban.

  • Doxing: prilaku mengambil data pribadi sesorang tanpa ijin kemudian mempublikasikan tanpa seijin pemilik data tersebut. Paling mudah doxing dilakukan melalui sosial media karena kita sering kali mempublikasi konten sosial media seperti facebook atau Instagram. tapi tidak jarang juga dilakukan dengan proses hacking.
  • Defamation, upaya pencemaran nama baik yg dilakukan beramai-ramai secara terorganisir dengan tujuan untuk membanjiri sosial media seseorang/laman suatu organisasi dengan ulasan buruk sampai dengan niatan fitnah & kabar bohong (hoax). Upaya pencemaran nama baik ini bisa menyerang siapa saja dan biasanya tokoh dengan pengaruh tertentu dengan tujuan merendahkan.
  • Flaming, apabila Defamation dilakukan keroyokan secara publik, Flaming nyerang personal message atau DM. Isinya tidak jauh-jauh dari ancaman, hinaan, cercaan, pelecehan, video porno, kalimat tak senonoh, gif porno. Flaming paling sering dialami perempuan. Tanpa persetujuan perempuan, seorang lelaki mengirimkan foto genitalnya secara personal kepada perempuan dengan tujuan ingin mengajak berhubungan seksual.
  • Hate Speech, hate speech bisa dilakukan oleh individu/grup yg menyasar identitas diri seseorang, yg bercirikan hasutan untuk kekerasan. ex: dia itu kaum A, pantas dibinasakan. Biasanya terjadi pada kelompok minoritas seksual atau seseorang yang dituduh sebagai bagian dari minoritas gender dan seksual.
  • Impersonating, Impersonating adalah pemalsuan akun. Pemalsuan akun ini mengatasnamakan seseorang dilakukan dengan tujuan pencemaran nama baik ataupun sering dilakukan oleh fans yang obsesif.
  • Deadnaming, Deadnaming adalah prilaku melecehkan nama yang dipilih oleh minoritas gender dan mempublikasikan nama lahir mereka dg tujuan untuk menghina, mencemarkan, hingga ajakan melakukan kekerasan kepada mereka.
  • Out-ing, Prilaku outing dilakukan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dan bertujuan untuk mempermalukan seseorang tersebut berdasarkan identitas gender dan seksual orientasi mereka yg berbeda.
  • Online Shaming Online shaming bentuknya bisa berupa gambar (dibuat meme) atau caption dengan tingkatan konten dari olok-olok, hinaan, pencemaran, kabar bohong (hoax), sampe sayembara untuk mengajak melakukan kekerasan terhadap sesorang.
  • Honey Trapping, aplikasi dan situs web kencan sering disalahgunakan menjadi tindakan kekerasan yang disebut Honey Trapping. Ketika sudah berjanji untuk kencan darat dan bertemu offline, ketika bertemu muka yang terjadi malah kekerasan fisik dan sering kali disertai ancaman dan pemerasan.
  • Revenge Porn, kasus ini adalah yang paling sering dialami remaja dan dewasa muda perempuan. Ketika mentan kekasih diputuskan cintanya kemudian tidak terima dan menyebarkan konten seksual berupa gambar telanjang, video seks dan sebagainya sebagai ancaman agar korban kembali kepada dirinya. Apabila korban menolak, maka konten tersebut disebarkan ke media sosial dan internet yang lebih luas.
  • Morphing adalah mengedit foto menjadi bernuansa seksual dan bertujuan untuk mengolok-olok perempuan atau seseorang. Edit foto ini bertujuan untuk mempermalukan atau membuat sebuah imaji tertentu yang bersifat seksual dan merugikan seseorang.

Apa yang Bisa Dilakukan Untuk menolong Temanmu yang Menjadi Korban Revenge Porn

Apabila kamu kenal seseorang yang mengalami kasus revenge porn atau porno balas dendam, hal yang kamu bisa lakukan untuk membantu dia sebagai berikut:

 

 1. Berpihak

Temanmu yang mengalami kekerasan seksual siber akan merasa ketakutan dan cemas, kamu harus yakinkan dia bahwa kamu berada di sisinya dan tidak menyalahkan apa yang telah terjadi kepadanya. Temanmu sebagai korban akan bingung dan merasa bersalah, dalam kasus ini yang bersalah adalah pelaku yang mengancam demi mendapat keuntungan dan penyebar konten porno. Yakinkan temanmu sebagai korban bahwa dia tidak sendirian.

2. Dengarkan

Temanmu sebagai korban harus memahami perasaannya dan apa yang dia alami. Dengan memahami perasaannya, bantu dia untuk memahami apa yang menyebabkan kekhawatiran dia. Apakah dia khawatir orangtua atau lembaga pendidikan tau kasus ini, apakah dia khawatir akan dikeluarkan dari sekolah dan dikucilkan dari pergaulannya dan sebagainya. Temani dia untuk bicara kepada keluarga, teman terdekat dan pihak sekolah/kampus bahwa dia adalah korban dari kekerasan seksual siber.

3. Analisis jenis kekerasan siber yang dialami korban.

SGRC memiliki panduang 10 jenis kekerasan seksual di dunia digital yang bisa membantu konselor dan korban memahami jenis kekerasan seksual yang dialami. Silahkan lihat di sini untuk jenis-jenis kekerasan seksual di dunia digital oleh SGRC.

4. Jangan Menyalahkan Korban

Apapun yang terjadi, jangan menyalahkan korban. Temanmu sangat butuh bantuanmu dan buat dia untuk tidak terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Jika pelaku terus mengancam agar korban mengirimkan konten porno, yakinkan korban untuk berkata “tidak” dan pelaku mempermainkan rasa takut dan kecemasan korban untuk memeras dan membuat korban terus melakukan apa yang diinginkan pelaku.

5. Mencari dugaan pelaku

Pelaku yang mengancam bisa pacar, mantan pacar atau orang yang tidak dikenal. Untuk mantan pacar dan pacar pendamping bisa membuka dialog dengan pelaku untuk menghentikan perbuatannya. Bahwa apabila pelaku melakukan hal tersebut, dia melakukan tindakan kriminal dan berpotensi dipidana. Apabila pelaku tidak teridentifikasi, hal yang dilakukan adalah bicara pada lingkungan terdekat bahwa temanmu terkena musibah kekerasan seksual di dunia digital.

6. Bicara dengan lingkungan

Korban butuh ditemani untuk bicara ke teman, saudara, keluarga dan lingkungan sekolah/kerja tentang musibah yang menimpanya, minta mereka tidak menyalahkan korban. Pada awal biasanya keluarga seperti ayah atau ibu akan shock dan menyalahkan korban dan korban bisa diungsikan dulu ke rumah aman/teman. Dukungan keluarga sangat penting karena ketakutan korban dan keluarga serta pengucilan dari lingkungan adalah yang diinginkan pelaku.

7. Buat kelompok pendukung

Penting untuk membuat kelompok pendukung agar korban tidak merasa sendirian dan menghilangkan rasa cemas dan paranoia yang biasanya terjadi pada korban revenge porn. Kumpulkan korban yang kamu kenal berdasarkan domisili mereka dan minta berkumpul dan mereka bercerita soal kejadian yang dialami. Bersama-sama bisa saling berbagi dan mendukung, juga diharapkan menyadarkan masyarakat tentang kekerasan seksual siber.

8. Berikan lembaga pendamping psikologis

Apabila korban mengalami trauma berat, berikan korban bantuan psikolog profesional untuk mengatasi kecemasan dan paranoia. Hubungi psikolog profesional di rumah sakit atau lembaga yang tersedia di kotamu.

 

9. Pastikan berhati-hati untuk membawa ini ke jalur hukum

Hukum Indonesia tidak melindungi korban revenge porn karena dianggap berpartisipasi membuat konten tersebut. Undang-undang yang potensial menjadikan korban sebagai pelaku adalah UU ITE dan UU pornografi. Untuk itu, dampingan profesional dan lembaga negara perlindungan perempuan penting untuk menyadari kasus ini dan memberikan keadilan bagi perempuan.

10. Berikan lembaga pendamping hukum

Buat laporan resmi ke lembaga perlindungan perempuan seperti Komnas Perempuan untuk mendapat rujukan hukum. Apabila korban ingin mempidanakan kasus ini, beri lembaga pendamping seperti pengacara khusus kasus kekerasan terhadap perempuan. Jangan biarkan korban dan kamu datang sendirian ke kepolisian untuk buat laporan karena untuk kasus siber dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, polisi memiliki unit kerja khusus yaitu PPA untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kamu juga bisa meminta temanmu untuk mengisi form berikut formulir pengaduan kekerasan seksual siber. Semoga membantu!

Frequently Asked Question Kasus Revenge Porn

Sehubungan pengumuman lewat Twitter, Instagram dan Email ada ratusan pertanyaan yang masuk. Untuk mempermudah komunikasi, apabila kamu ingin melapor dan konsultasi terkait kekerasan seksual siber kamu bisa isi form ini formulir pengaduan kekerasan seksual siber. Dan ada beberapa pertanyaan yang berulang, maka untuk konsultasi kekerasan seksual berbasis siber revenge porn kami merangkumnya dalam FAQ berikut ini:

Q: Pacarku/ mantan pacarku atau seseorang tidak dikenal memiliki foto atau video telanjangku walaupun dia berkata sudah dihapus, tapi aku masih khawatir apa yang harus aku lakukan?

A: Pertama, cari teman yang bisa dipercaya untuk mendengarkan ceritamu dan yakinkan pada dia bahwa kamu tidak mengingkan hal ini. Kamu butuh bantuan dari teman terdekat agar dia bisa bersaksi jika sewaktu-waktu konten tersebut benar-benar tersebar di internet bahwa kamu tidak menginginkan hal ini dan kamu adalah korban.

Q: Pacarku/mantan pacarku/orang tidak dikenal mengancam akan menyebarkan foto/video telanjangku dan memberitahukan ke pihak sekolah dan orangtua. Apa yang harus aku lakukan?

A: Kamu harus mencari teman atau lembaga pendamping yang bisa berbicara kepada keluarga/sekolahmu bahwa kamu adalah korban ancaman penyebaran video porno dan kamu tidak menginginkan hal ini. Mau tidak mau kamu harus komunikasikan kepada keluarga/sekolah bahwa kamu adalah korban kekerasan seksual digital dan apabila konten itu tersebar mereka bisa mendukung dan bersaksi bahwa kamu adalah korban.

Q: Apa yang harus dilakukan apabila foto/video telanjangku terlanjur disebar?

A: Pastikan lingkungan terdekatmu memahami kamu adalah korban dan kalau bisa cari tahu terduga pelaku penyebaran dari mana awal pertama video itu diunggah. Bicarakan kepada pelaku yang menggunggah bahwa dia juga berpotensi untuk dipidana melalui UU ITE dengan menyebarkan konten ilegal tersebut. Kamu bisa melakukan laporan ke lembaga perlindungan perempuan seperti Komnas Perempuan dan mendapat perlindungan sebagai korban dan pemulihan.

Q: Temanku mengalami dikirim dan disebarkan foto telanjangnya, sebagai teman apa yang harus aku lakukan?

A: Dengarkan dan berpihak. Jangan menyalahkan temanmu yang membuat konten tersebut, hal seperti ini bisa terjadi pada siapa saja dan jangan sekalipun menyalahkan korban. Percaya padanya dan teman dia untuk mengkomunikasikan masalahnya pada lingkungan terdekatnya. Kamu juga bisa menginfokan kelompok pendukung untuk kasus ini seperti SGRC dan afiliasinya untuk membantu temanmu pulih dari kejadian ini.

Q: Sebuah akun di twitter/facebook/instagram menyebarkan fotoku yang telanjang dan diperjual belikan, apa yang harus dilakukan?

A: Kamu bisa laporkan ke twitter/facebook/instagram soal illegal content dan jika bisa bicara dengan admin bahwa dia berpotensi pidana dengan mengunggah pornografi.

Q: Aku merasa cemas dan paranoid akan foto-fotoku yang terlanjur di sebar, aku bingung harus apa

A: kamu butuh lembaga pendampingan psikologis apabila mengalami trauma dan cemas berlebihan. SGRC membuat kelompok pendukung (Support Group) untuk kasus-kasus kekerasan seksual siber khususnya untuk kamu yang domisili Jabodetabek. Kalian bisa bertemu untuk pemulihan secara langsung.

Q: Apa itu lembaga pendamping dan mengapa butuh teman dan lembaga pendamping?

A: Karena kamu butuh bantuan dan tidak bisa sendirian. Lembaga pendamping adalah women crisis center di kotamu atau peer support group (kelompok pendukung sebaya) untuk bersaksi bahwa kamu adalah korban. Lembaga pendamping juga bisa membantu kamu komunikasi dengan keluarga kamu soal kejadian kekerasan seksual ini juga memberikan pemulihan psikologis kamu.

Q: Di mana bisa mendapatkan lembaga pendamping?

A: Tergantung domisili kotamu, biasanya di setiap kota punya Woman Crisis Center atau komunitas feminis yang ada di kotamu.

Q: Bagaimana jika saya ingin meneruskan kasus ini ke jalur hukum?

A: Pastikan kamu punya pendamping hukum seperti pengacara yang paham kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena untuk kasus revenge porn, korban berpotensi untuk juga menjadi pelaku dengan alasan “membuat konten” tanpa dilihat relasi kuasa yang memaksa korban membuat konten tersebut. Ada UU ITE dan Pornografi yang bisa menjerat korban menjadi tersangka. Untuk itu dibutuhkan lembaga pendamping dan saksi ahli yang membantu kamu dalam pelaporan untuk bersaksi bahwa kamu adalah korban dalam kasus ini.

 

Dalam kasus revenge porn, penting untuk korban membuat kelompok pendukung dan berbagi cerita agar korban tidak merasa terkucil sendirian dan mampu untuk sintas. Untuk itu, SGRC mengundang kamu untuk bergabung dalam kelompok pendukung kami. Bagi kamu yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengirimkan kronologi ke email kamu ui.sgrc@gmail.com dan kami akan kabari jadwal pertemuan terdekat.

 

Kronologis Eksklusi Kelompok Minoritas Gender dan Seksual di Kongres ARUPS, Bali

Kami dari Jaringan Rakyat Bhinneka pada hari Kamis, 22 Februari 2018 hadir dan menyewa booth di acara ARUPS 6th Congress (ASEAN Regional Union of Psychological Societies) untuk berkampanye tentang Stigma dan Pencegahan Diskriminasi (Moving Beyond Stigma: Reducing Prejudice and Preventing Discrimination in Mental Health Standard) yang berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali yang dilaksanakan oleh HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia). Kongres berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 20-22 Februari 2018 dan kami memiliki booth untuk menyebarkan booklet selama dua hari di tanggal 21-22 Februari 2018.

Menurut kesepakatan awal di hari pertama, kami mendapatkan tempat booth di dekat pintu depan  dan meja registrasi tempat acara. Namun, pada hari kedua, pada pukul 8:48, kami mendapat pesan dari pihak panitia bahwa lokasi booth kami dipindahkan ke bagian belakang dekat dengan toilet yang cukup tersembunyi. Karena keadaan tersebut, kami berkeliling menyebarkan booklet kepada para peserta dan memberitahukan lokasi booth kami.

Pada hari ketiga, pada pukul 6:09, kami mendapat pesan peringatan panitia untuk menghentikan sementara penyebaran booklet dan melarang kehadiran salah satu anggota kami yang memiliki ekspresi gender yang berbeda. Kami melakukan mediasi dengan panitia untuk mempertahankan booth kami. Pada pukul 11:00, di mediasi pertama kami bertemu dengan panitia dan mereka menjelaskan alasan eksklusi karena isu minoritas gender dan seksual dianggap sebagai isu yang sensitif/politis. Alasan lainnya adalah adanya beberapa peserta yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran rekan kami dengan ekspresi gendernya. Kami bersepakat untuk tidak menyebarkan booklet kepada para peserta kongres maupun berkeliling untuk menarik peserta kongres datang ke booth kami.

Pada pukul 13:00, kami melakukan mediasi kedua untuk memperbolehkan rekan kami hadir ke lokasi acara. Pada akhirnya, kawan kami diizinkan masuk dengan persyaratan tidak memasuki ruang aula utama dan tidak bertindak sebagai “maskot” bagi kelompok kami. Kami menyayangkan atas tindakan eksklusi yang terjadi di dalam konferensi akademik yang selayaknya menjadi ruang terbuka untuk diskusi mengenai keberagaman yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Eksklusi tersebut menunjukkan bahwa ARUPS mempunyai sikap diskriminatif terhadap kelompok minoritas gender dan seksual.

Kami berterimakasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang bersedia berdialog dengan kami. Kami mendorong psikolog profesional di Indonesia, dan ASEAN dalam konteks yang lebih luas, untuk lebih terbuka dalam membicarakan stigma sosial dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk minoritas gender dan seksual.

 

Jaringan Rakyat Bhinneka

22 Februari 2018

The Chronology of Gender and Sexual Minority Exclusion at ARUPS Congress, Bali

We, from Jaringan Rakyat Bhinneka/JRB (People Union in Diversity) on Thursday, 22th February 2018, rent a booth at ARUPS 6th Congress (ASEAN Regional Union of Psychological Societies) distributing booklet titled “Moving Beyond Stigma: Reducing Prejudice and Preventing Discrimination in Mental Health Standard” at the Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali held by HIMPSI (Indonesian Psychologists Association) for three days on 20-22 February 2018 and we rent a booth as our information center for two days on 21-22 February 2018.

According to the initial agreement on the first day, our booth will be located next to the front door and registration desk of the venue. However, on the second day, at 8:48, we received a message from the committee that our booth is relocated to a reclusive space near the toilet. Therefore, we decided to walk around to distribute our booklet and inform the participants about our booth location.

On the third day at 6:09, we received a warning message from the committee to stop distributing our publication temporarily and banned one of our members to attend the conference due to his/her gender expression. We mediated with the the committee to keep our booth open. At 11:00, on our first mediation we met with the committee and they argue that the gender and sexual minority issue is a sensitive/political issues hence the exclusion. Another argument was that some participants felt uncomfortable with his/her appereance. We agreed to not distributing our booklet to the participants nor inviting people to our booth.

At 13:00 on our second negotiation, we asked to allow our friend to attend the venue. Eventually,  our friend were allowed to enter the premise with a condition that he/she is not allowed to enter the main ballroom area and not acting as a “mascot” whom represent our group.

We regret the exclusion act that happened in academic conference that supposedly to be an open space for discussion related to diversity based on humanity values. This exclusion indicated that ARUPS has discriminative attitude towars gender and sexual minorities.

We send our gratitude to the whole committee who are willing to had dialog with us. We encourage professional psychologists in Indonesia, and in ASEAN in wider context, to be more open on social stigma and discrimination discussions towards vulnerable groups, including gender and sexual minorities.

 

Jaringan Rakyat Bhinneka (People Union on Diversity)

22 February 2018