Workshop Report: Rule of Law

ar

Berikut adalah laporan workshop yang diadakan pada tanggal 17-19 April 2015.

*Debbi R. Saragih 

Hukum, sebuah kata yang begitu sering terdengar, tetapi semakin lama maknanya semakin pudar. Indonesia yang dikatakan negara hukum pun pada akhirnya terlalu fokus pada hal yang prosedural dan terlalu mengurusi permasalahan individu yang mampu diselesaikan sendiri, seperti melarang pernikahan seagama. Sehingga pada akhirnya hukum di Indonesia patut dipertanyakan kembali esensi dan tujuannya, apakah mengekang individu atau menjamin kebebasan individu?

Sejak kecil kita sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, bahwa hukum diciptakan untuk menjamin keamanan bagi para rakyatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, hukum menjadi alat orang yang berkepentingan untuk mengambil keuntungan dengan merampas hak individu dan membuat individu menjadi rentan dengan banyaknya peraturan prosedural tanpa nilai dan tujuan yang tidak jelas.

Inilah inti yang saya dapatkan dalam workshop tiga hari dua malam yang diadakan oleh Freedom Institute, FNF Indonesia dan Youth Freedom Network pada tanggal 17-19 April lalu di Sentul. Bahwa sudah saatnya kita beralih dari hukum dan menggunakan rule of law, yaitu hukum dengan nilai ideal yang terkandung di dalamnya.

Tidak hanya menciptakan aturan prosedural, tetapi memiliki nilai yang kuat dan juga berusaha untuk mencapai tujuan dari aturan tersebut. Nilai yang berusaha untuk menjamin hak masyarakat untuk merasa aman, tetapi tidak serta merta merampas kebebasan individu atas nama “keamanan”.

Hukum dan kebebasan merupakan saudara yang tidak dapat dipisahkan, tetapi juga terkadang bermusuhan. Individu tidak akan mampu bebas apabila tidak dijamin rasa amannya, tetapi terkadang juga hukum mengambil alih kebebasan demi dalih tujuan bersama. Inilah yang menjadi kritik utama dalam kegiatan kali ini, bahwa sudah saatnya Indonesia menciptakan rule of law yang menciptakan rasa aman bagi individu, tetapi juga menjamin kebebasan individu.

Kebebasan sesungguhnya tidak akan tercapai jika tidak dijamin oleh negara, oleh sebab itu negara harus mampu menciptakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat, tanpa perlu merampas kebebasan individu. Karena sesungguhnya manusia terlahir bebas dan berkuasa penuh atas kebebasannya atas jaminan negara.


*Cania Mutia

Perwakilan SGRC UI baru saja menyelesaikan sebuah workshop yang di adakan di SLDC (Sentul Leadership Development Center) pada tanggal 17 sampai 19 April 2015. Workshop yang di angkat atas kerja sama Friedrich Naufmann Foundationn, Freedom Institute, dan Youth Freedom Network ini bertemakan “Mengenal Rule of Law dalam Perspektif Kebebasan”. Hasil yang di harapkan dari workshop ini adalah: mengenal rule of law dalam ekonomi, politik, HAM, sosial, mengenal tonggak aturan hukum sebagai bagian kebijakan pembangunan ekonomi, keterkaitan rule of law, demokrasi, dan pemerintahan, rule of law, masalah sosial, HAM, dan hambatan tegaknya rule of law bagi perkembangan kondisi kebebasan di Indonesia dan aksi untuk tegaknya rule of law berupa rekomendasi kebijakan.

Workshop yang merupakan serangkaian acara ini, dimulai sejak tanggal 17 malam, yaitu dengan perkenalan setiap perwakilan yang datang dan sekaligus membagi kelompok. Hari kedua workshop ini, yakni tanggal 18 april, kami mulai disuguhkan materi-materi mengenai rule of law oleh beberapa fasilitator. Sejatinya rule of law tidak memiliki sebuah definisi khusus, definisi yang dipaparkan merupakan definisi dari beberapa tokoh ekonom. Ada 3 perspektif dalam memandang rule of law, pertama tataran filosofis bahwa dasar filosofis rule of law dikemukakan oleh J.Lock, Adam Smith, Friedrich, Mildton, dll. Kedua, tataran prinsip dan apilikasi untuk pembangunan berkelanjutan dengan di kaitkan oleh hukum sehingga dapat aplikatif, dan ketiga dari segi tataran kebijakan untuk di aplikasikan pada konteks Indonesia.

Setelah sesi pengenalan dasar rule of law, kami mulai memasuki materi kedua yang diberikan oleh Mas Aji dengan pembahasan rule of law di Indonesia. Mas aji memaparkan sebuah matrix mengenai bagaimana hukum di Indonesia berjalan. Ada 4 matriks dalam kondisi hukum di banyak negara, yaitu: procedural instrumental dengan tokoh Weber, procedural intrinsic dengan tokoh AV Dicey, substansi instrumental dengan tokoh Hayek, dan substansi intrinsik dengan tokoh A.Sen. Intinya prosedural berarti ada sebuah regulasi atau keteraturan, substantif ada nilai-nilai yang di adaptasi didalamnya, instrumental memiliki tujuan khusus, dan intrinsik tidak memiliki tujuan khusus. Kemudian, kami diberikan tugas kelompok, untuk menentukan contoh aturan di Indonesia yang merupakan bagian dari setiap matriks tersebut. Contoh, untuk kelompok yang mendapatkan procedural instrumental mereka memaparkan UU Tindak Pidana Korupsi pada Bab 6, 7, dan 8 yang merupakan prosedur atau langkah-langkah sejak seseorang di tetapkan sebagai tersangka hingga di jatuhkan hukuman penjara. UU Tipikor pada pasal ini juga merupakan sebuah instrumen untuk mencapai tujuan berkurangnya angka korupsi di Indonesia. Hasil analisa pencapaian menunjukkan bahwa dengan di tetapkannya UU Tipikor angka korupsi di Indonesia yang pada mulanya 114 turun 7 tingkat menjadi 107, hal ini berarti tujuan dari UU tersebut dapat di capai. Selain itu, kami juga mencoba menilik torture yang ada di Korut, wiretap yang sejatinya masih tetap berjalan meskipun sangat bertentangan dengan moral.

Sesi ketiga hari itu kami masuk pada bahasan bagaimana rule of freedom berkaitan dengan personal freedom dan economic freedom. Rule of law sejatinya masih berkaitan dengan personal freedom dan economic freedom karena rule of law berperan melindungi konsep-konsep yang ada pada keduanya. Hal ini berjalan lurus, dimana sebuah negara yang memiliki rule of law tinggi, maka economic freedom dan HAM uga akan tinggi. Negara yang memiliki scoop kecil dengan efektifitas kepastian hukum yang besar akan melindungi HAM, dan rule of law penduduknya, berbeda dengan Indonesia yang memiliki scoop sangat besar dan berusaha untuk menjangkau seluruh wilayah, sehingga hanya menyentuh permukaan saja. Kami juga mendapatkan tugas kelompok untuk menganalisa UU SOSPOL yang melanggar kebebasan di Indonesia. Dimulai dari KTR yang diterapkan di UI, dimana hanya beberapa fakultas saja yang memiliki fasilitas smoking room, UU Administrasi Penduduk pasal 65 yang mengatakan jika tidak termasuk dalam 6 agama yang diakui di Indonesia, maka boleh distrip (-), TAP MPR yang melarang ideologi marxisme, BNPT memblokir situs, SK Dirjen Dikti Kemendikbud DIKTI/Kep/2002 yang mengatakan tidak boleh ada diskusi di kampus mengenai ideologi tertentu, SK Menkominfo mengenai internet sehat, UU pasal 44 tahun 2008 mengenai pornografi, dll.

Hari kedua kami memasuki materi mengenai kaitan rule of law dengan kebebasan ekonomi. Ekonomi sejatinya berarti pilihan, yakni bebas memilih. Liberalisme ekonomi berarti memiliki hak untuk berkreasi, bertransaksi, memiliki (properti), dan menikmati. Landasan hukum yang dapat digunakan diantaranya Rule of Law, kesetaraan, jaminan hak milik, ada kontrak. Jika negara mampu melindungi hak milik warganya maka ekonominya dapat tumbuh 2 kali lebih cepat, contohnya singapura. Permasalahan di Indonesia adalah hak kepemilikan belum dapat di akomodasi dengan baik, sehingga tak heran kita mendengar para koruptor menyimpan harta kekayaannya di singaputa dengan tujuan agar bisa tetap aman dan tidak di sita ketika terjerat sebuah kasus. Kami juga menelisik lebih dalam mengenal UU ekonomi yang menghambat kebebasan, diantaranya adalah UU Kepailitian, UU investasi, dll. Selanjutnya kami memasuki sesi pemilahan antara rule of law, economic freedom, dan political freedom sebagai sebuah langkah untuk mengajukan advokasi. Setelah melakukan pemilahan UU yang perlu untuk di advokasi, kami mulai meletakkan UU tersebut, apakah termasuk dalam stratugis populis, strategis elitis, pinggiran populis atau pinggiran elitis untuk kemudian memilah bahwa yang terletak di dalam strategis populis merupakan UU yang urgent karena merupakan isu banyak orang (populis) dan sangat strategis.


*Roberto

Saya mengikuti workshop ini dengan harapan bahwa saya dapat lebih mengerti perspektif liberalisme dan variasinya, terutama dalam hubungannya dalam menciptakan sebuah Rule of Law dalam negara. Rule of Law sendiri dalam prekonsepsi latar belakang hukum saya merupakan suatu  dasar pemikiran bahwa demokrasi dan hukum yang diciptakannya merupakan suatu dasar yang digunakan dalam kehidupan bernegara. Dalam workshop ini saya mempelajari bahwa kebebasan itu tidak dapat dibebaskan dari rule of law yang diperlukan untuk menjaminnya. Ini didapat dari bahan paling pertama yang disebarkan kepada saya lewat surel yang saya terima. Selama berjalannya 3 hari workshop ini saya mendapatkan pengetahuan yang beragam, perspektif yang beragam serta orang-orang yang sangat berbakat dan pintar.

Dua pelajaran yang paling baru yang saya dapatkan adalah klasifikasi pendekatan liberalisme dan rule of law yang ada dalam klasifikasi dua matriks yaitu instrumentalis dan intrinsik serta substantif dan prosedural. Matriks ini menurut saya membantu sistematika berpikir saya mengenai prinsip kebebasan yang ingin dicapai dan dalam bidang/cara apa hal tersebut dicapai. Pelajaran lain yang berharga adalah pelajaran mengenai strategi advokasi yang bisa dilakukan untuk mendekati pemerintah dengan suatu agenda kebijakan. Kedua pelajaran ini sangat berharga bagi saya dalam klasifikasi spektrum posisi politik dan langkah atau perspektif kritis yang bisa kita ambil serta cara konkrit mencapainya dalam dunia nyata.

Kalaupun ada sedikit kritik yang bisa saya berikan adalah permasalahan moderasi pada beberapa sesi yang ada. Pada beberapa sesi moderator atau fasilitator menurut saya memiliki masalah dalam menjaga alur beberapa diskusi atau membandingkan pendekatan beberapa peserta. Harus diakui bahwa walaupun pendekatan yang diinginkan oleh workshop ini adalah agar peserta berada dalam sebuah definisi liberal yang klasik, terutama ketika kita membahas economic freedom, pada dasarnya para peserta yang berasal dari berbagai kalangan dan pemikiran akan memiliki prinsip-prinsip dan pendekatan yang berbeda. Pada beberapa sesi moderator sendiri tidak mengakui atau menjelaskan pendekatan dan prinsip dari para peserta dan membedakannya dengan perspektif liberal yang dibawa workshop ini sebagai pembanding dan bukan sebagai jalan menuju kebenaran yang paling tepat. Kebanyakan sesi berhasil menjaga diskusi pada arah yang diinginkannya namun ketika tidak moderator terkadang tidak berhasil mengarahkannya kembali.

Secara umum saya sangat puas dengan workshop Rule of Law ini. Sesi yang tidak terlalu panjang, lama sesi yang tepat dan dipisah dengan coffee break sehingga tidak mengurangi konsentrasi peserta dan peserta yang benar-benar brilian dan menyenangkan merupakan beberapa keuntungan utama workshop ini. Saya meninggalkan workshop ini dengan merasa senang dan langsung merindukan suasananya. Sekian untuk testimoni saya dan semoga para penyelenggara dapat menjalankan workshop yang lebih sukses lagi pada tahun-tahun berikutnya.

IMG-20150418-WA0008 IMG-20150418-WA0013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s