Thesis Summary : Tantangan Representasi Self Appointed Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual, dan Interseks (LGBTI) sebagai Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) periode 2012-2017

*Ahmad Khafi Ghon

Penelitian ini membahas tentang upaya representasi self appointed yang dilakukan oleh kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender/transeksual, dan interseks (LGBTI) sebagai komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2012-2017. Dengan metode kualitatif dan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini menggambarkan upaya reprentasi self appointed kelompok LGBTI sebagai komisioner Komnas HAM. Mami Yuli dan Dede Oetomo adalah wakil dari kelompok LGBTI yang maju sebagai calon komisioner Komnas HAM. Melalui analisis menggunakan teori representasi self appointed, the politics of presence, subaltern counterpublics, dan gerakan sosial baru, hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya hambatan eksternal dan internal dari perjuangan representasi self appointed Mami Yuli dan Dede Oetomo. Hambatan eksternal dipahami berasal dari masyarakat dan DPR, sedangkan hambatan internal berasal dari gerakan LGBTI. Penelitian ini berkesimpulan bahwa upaya representasi self appointed kelompok LGBTI belum berhasil sebagai komisioner Komnas HAM. Hal ini dapat dipahami bahwa LGBTI belum mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan negara.

Kata kunci: LGBTI, Representasi Self Appointed, Komnas HAM, Heteronormativitas

Isu seksualitas[1] di Indonesia adalah sebuah paradoks.[2] Di satu sisi, seksualitas diperbincangkan dan diperdebatkan oleh akademisi dan juga masyarakat. Di sisi lain, seksualitas diatur, diberi hukuman baik oleh masyarakat dan juga rezim. Pengekangan dan pelarangan ekspresi seksualitas hanyalah dua dari sekian banyak mekanisme yang melanggengkan bergulirnya wacana seksualitas di masyarakat. Fenomena semacam ini tentu saja tidak baru, di Indonesia yang patut digarisbawahi adalah bahwa wacana seksualitas semakin menguat. Selain itu, wacana seksualitas juga terlihat seiring dengan semakin menguat pertunjukan identitas politik di wilayah publik sebagai efek kelanjutan dari Reformasi.

Seksualitas yang diatur dan diberi hukuman oleh masyarakat dan rezim berdampak pada bentuk diskriminasi seperti yang dialami kaum minoritas seksual LGBTI.[3] Diskriminasi tersebut dikarenakan identitas seksual kelompok LGBTI sama sekali bertentangan dengan  heteronormativitas.[4] Heteronormativitas dalam masyarakat umum merupakan suatu kewajiban, maka seksualitas LGBTI yang bertentangan tersebut distigmatisasi dan didiskriminasi. Diskriminasi tersebut disebabkan karena dalam heteronormativitas hanya dikenal dua gender yaitu laki-laki dan perempuan. Identitas gender selain itu tidak diakui. Sedangkan hubungan seks bertujuan untuk reproduksi manusia. Sementara homoseksual sering dianggap berdosa, menyimpang dan menyalahi kodrat. Oleh sebab itu masyarakat umumnya tidak mengakui keberadaan kelompok minoritas seksual LGBTI.

Kelompok minoritas seksual LGBTI sering mendapatkan  perlakuan diskriminatif hingga tindak kekerasan. Perlakuan diskriminatif bervariasi mulai dari yang ringan hingga yang serius. Tom Boellstorff di dalam bukunya The Emergence of Political Homophobia in Indonesia: Masculinity and National Belonging menjelaskan satu perlakuan diskriminatif terhadap kelompok LGBTIQ.[5] Boellstorf menggambarkan pembubaran paksa pertemuan waria di Kaliurang dalam rangka Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 11 November 2000. Para pemuda anggota Gerakan Pemuda Ka’bah melakukan penyerangan ketika pertemuan tersebut dilaksanakan. Penyerangan tersebut mengakibatkan korban luka-luka yang dialami oleh sejumlah waria.

Diskriminasi dalam bentuk intimidasi pernah dialami oleh panitia pemutaran “Q” Film Festival pada tahun 2010. Pemutaran film diselenggarakan bertempat di Pusat Kebudayaan German, Goethe Haus. Pada hari selasa, 28 September 2010, Goethe Haus didatangi oleh massa dari Front Pembela Islam (FPI). FPI menolak keras pemutaran festival film tersebut dengan alasan merusak agama dan moral bangsa Indonesia karena menampilkan film-film bertema LGBTIQ.[6] Goethe Haus juga didatangi oleh massa dari gabungan organisasi dakwah mahasiswa Universitas Indonesia. Massa dari mahasiswa UI tersebut menggelar aksi dengan tujuan agar organisasi manapun jangan sampai memutarkan film bertema LGBTIQ  karena  melanggar  nilai moral dan agama mayoritas Indonesia.[7] Dari kedua aksi tersebut dapat dilihat bahwa ada alasan kekhawatiran akan hancurnya nilai moral dan agama mayoritas yang menjadi sebab dilakukannya tindakan diskriminatif terhadap kelompok LGBTI.

Perlakuan diskriminasi juga dialami oleh para waria. Buku Sesuai Kata Hati: Kisah Perjuangan 7 Waria bercerita tentang pengalaman tujuh orang waria dengan  berbagai kisahnya.[8] Ketujuh orang waria tersebut adalah Mami Yuli, Mami Vinolia, Rully, Mariyani, Luluk Azyura, dan Lenny Sugiharto. Diskriminasi yang mereka alami bahkan berasal dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Pengalaman kekerasan, baik dalam bentuk tekanan verbal maupun kekerasan fisik, seringkali menyebabkan mereka memberontak dan kabur dari rumah. Penolakan keluarga ini merupakan sumber permasalahan terbesar yang dialami para waria. Oleh sebab itu maka penerimaan dari keluarga menjadi penting terhadap identitas waria agar jati diri waria diakui. Meskipun belum tentu masyarakat juga mengakui identitas waria.

Belum ada data pasti mengenai banyaknya jumlah kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok LGBTI. Menurut Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap LGBTI yang selama ini terjadi belum juga terselesaikan oleh aparat kepolisian. Contohnya adalah kekerasan yang menimpa Rico (Rika) yang melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ia melaporkan tindakan penganiayaan dan penyiksaan oleh puluhan orang di mana salah satunya dikenali sebagai anggota kepolisian yang dilakukan di samping Polres Jakarta Selatan pada 27 Oktober 2009. Kasus Elly Susana 17 November 2007 yang tewas akibat razia dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Menteng. Kasus penembakan yang menewaskan Shakira alias Ucok pada tanggal 10 Maret 2011. Hingga saat ini tidak ada tindaklanjutnya dari aparat kepolisian.[9]

Berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum minoritas seksual LGBTI mendorong mereka untuk membentuk kelompok-kelompok diantara mereka. Perlakuan diskriminatif mulai dari verbal hingga kekerasan, bahkan ditemui dalam keluarga maupun di masyarakat, mendorong mereka untuk mencari rasa aman dan penerimaan di dalam kelompok-kelompok tersebut. kondisi paling fatal dari tindak diskriminasi tersebut adalah kekerasan fisik yang dialami hingga bunuh diri karena depresi. Kelompok-kelompok tersebut bertransformasi menjadi organisasi LGBTI.

Organisasi LGBTI adalah beberapa dari sekian banyak organisasi masyarakat sipil yang bermunculan setelah Reformasi. Hingga akhir tahun 2013, terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBTI yang terdiri dari 119 organisasi berlokasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Jaringan pertama bernama Jaringan Gay, Waria dan Laki-laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-laki lain (GWL-INA). GWL-INA didirikan pada bulan Februari 2007 dengan tujuan memajukan pelayanan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Penyakit Menular Seksual (PMS). Jaringan kedua yaitu Forum LGBTIQ Indonesia yang didirikan pada tahun 2008. Forum LGBTIQ bekerja memajukkan program-program hak-hak seksual yang lebih luas dan memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita biseksual dan pria transgender.[10]

Pengalaman diskriminasi dan pelanggaran atas hak-hak yang dialami, baik oleh anggota maupun kelompok LGBTI, menggerakan mereka untuk menuntut perhatian dari negara. Mereka beranggapan bahwa negara selama ini mengabaikan hak asasi manusia kelompok LGBTI. Padahal negara Indonesia telah mempunyai landasan hukum kuat di dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 dan bahkan telah meratifikasi Kovenan hak Sipil dan Politik (Sipol) dan hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob) yang isinya memberikan hak dan perlindungan bagi semua warga negara. Oleh sebab itu mereka menuntut agar dijamin oleh negara berupa persamaan hak sebagai warga negara.

Pelanggaran dan pengabaian atas hak-hak dan keterbatasan perlindungan yang dialami oleh kelompok ini telah mendorong mereka untuk bergerak lebih jauh. Mereka merasa perlu masuk langung ke dalam lembaga yang mengawasi permasalahan hak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga negara yang memiliki fungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Meskipun Komnas HAM mengurusi masalah terkait hak asasi manusia, tetapi belum sepenuhnya isu HAM dipahami internal Komnas HAM terkait dengan kelompok LGBTI. Hal ini diakui oleh pernyataan dari  komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, yang menyatakan masih banyak hal mendasar tentang LGBTI yang belum dipahami oleh internal Komnas HAM.[11] Padahal, persoalan diskriminasi dan tindak kekerasan sudah berulang kali dialami individu maupun kelompok LGBTI. Permasalahan kurangnya pemahaman LGBTI di internal Komnas HAM, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang dialami membuat kelompok LGBTI merasa perlu langsung merepresentasikan kepentingan mereka di dalam lembaga Komnas HAM dengan cara mencalonkan diri sebagai komisioner. Berdasarkan latar belakang dan pengantar diatas maka rumusan penelitian penulis adalah; 1) Mengapa Mami Yuli dan Dede Oetomo maju sebagai komisioner Komnas HAM 2012-2017?, 2) Mengapa upaya representasi politik kelompok minoritas seksual LGBTI belum berhasil sebagai komisioner Komnas HAM 2012-2017?

Tujuan penelitian ini pertama adalah untuk menjelaskan alasan-alasan representasi politik kelompok minoritas seksual LGBTI sebagai komisioner Komnas HAM. Kedua, menjelaskan sebab-sebab kegagalan representasi politik kelompok minoritas seksual LGBTI pada komisioner Komnas HAM. Selain itu penelitian ini memiliki tiga signifikansi. Pertama, bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian ilmiah untuk kepentingan akademis dan penelitian selanjutnya. Kedua, bahwa hasil penelitian ini dapat menjadikan topik representasi politik kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender/transeksual, dan interseks (LGBTI), menjadi lebih familiar atau dikenal lebih luas di lingkungan akademik, khususnya program studi ilmu politik. Mengingat kajian ini masih sedikit yang diteliti oleh ilmuwan politik, maka diharapkan penelitian ini diharapkan juga akan memperkaya studi ilmu politik. Ketiga, bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan isu LGBTI dan juga evaluasi bagi pemerintah Indonesia tentang perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia.

Kerangka Teori

  1. Teori Politics of Presence

Gagasan Politics of Presence yang dikemukakan oleh Anne Phillips dapat digunakan untuk melihat majunya Mami Yuli dan Dede Oetomo sebagai komisioner Komnas HAM. Secara sederhana konsep representasi dimaknai sebagai menghadirkan yang tidak hadir (absent but present).  Akan tetapi pemaknaan tersebut telah banyak berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Representasi politik dengan demikian berubah mengikuti tuntutan dan kebutuhan perpolitikan yang lebih baru.

Anne Phillips berargumen bahwa representasi berupa politik ide tidak relevan guna memahami representasi dari kelompok minoritas. Ia mengajukan argumen mengubah kerangka politik ide menuju kerangka politics of presence (politik kehadiran). Ada tiga argumen kunci pentingnya politik kehadiran sebagai representasi simbolik. Pertama, kebutuhan untuk menyelesaikan ekslusi di dalam politik ide. Kedua, kebutuhan untuk mengadvokasikan kelompok termarginalkan. Ketiga, pentingnya transformasi politik guna membuka opsi lebih banyak terhadap suatu kebijakan.[12]

  1. Teori Representasi Self Appointed

Pemikiran  mengenai representasi tidak berhenti pada gagasan yang dikemukakan oleh Melissa S. Williams. Laura Montanaro memberi sumbangsih pemikirannya mengenai representasi ‘Self-Appointed’ atau representasi penunjukkan diri sendiri pada karya disertasinya.[13] Dalam disertasi tersebut, Montanaro melihat sejumlah fenomena representasi non elektoral. Gagasan klaim representasi dari Michael Saward dipergunakan sebagai titik tolak membangun teori non elektoral yang demokratis. Ia mengangkat pertanyaan bagaimana sebuah representasi yang tidak berdasarkan pemilihan, atau yang dalam kajiannya disebut sebagai ‘self-appointed’, dapat diterima sebagai representasi demokratis. Menurut Montanaro, potensi representasi ‘self-appointed’ untuk menjadi demokratis dapat ditemukan dalam kemampuannya untuk mengidentifikasikan diri dan memobilisasi ‘affected’ konstituensi di sekitar klaim-klaim representasi.[14]

Menurutnya, di tingkat negara nasional, representasi penunjukkan diri ini penting sebagai pelengkap untuk representasi elektoral yang demokratis. Hal ini dikarenakan menurut Montanaro karena bentuk representasi ini memiliki potensi untuk ‘responsif’ terhadap konstituensi yang kapasitasnya untuk berkembang dan membuat keputusan ditentukan oleh berbagai keputusan atau tindakan. Selain itu, representasi penunjukkan diri ini juga dapat mempromosikan empowered inclusion konstituensi-konstituensi yang tidak dapat dilakukan oleh representasi elektoral. Contoh yang diberikan oleh Montanaro adalah representasi penunjukkan diri bagi kelompok organisasi LGBT.[15]

Dengan mengikuti strategi konseptual tersebut, ia berargumen bahwa dua ciri representasi – responsiveness dan empowered inclusion – bisa mempengaruhi konstituensi. Selain itu, ia juga melihat bahwa hal ini dapat digunakan di dalam konteks ketiadaan representasi elektoral yang demokratis, maka representasi penunjukkan diri ini dapat berfungsi untuk memperbaiki kondisi self-development dan self-determination dari kelompok orang yang kepentingannya dipengaruhi atau ditentukan oleh keputusan kolektif. Dengan demikian, menurut Montanaro, kita harus mempertimbangkan adanya sebuah hubungan representasi yang demokratis jika seorang aktor selain responsif terhadap konstituensi, juga ‘empowered inclusion’ (memberdayakan dengan cara menginklusikan) kelompok konstituensi tersebut.[16]

  1. Teori Subaltern Counterpublics

Nancy Fraser mengajukan konsepsi ruang publik tersendiri bagi kelompok tersubordinasi  yaitu subaltern counterpublics. Subaltern counterpublics merupakan arena diskursif yang berjalan paralel di mana anggota dari kelompok tersubordinasi menemukan dan memfomulasikan isu sesuai dengan interpretasi kepentingan, indentitas, dan kebutuhan mereka.[17] Subaltern counterpublics merupakan respon dari ekslusi yang dilakukan oleh publik dominan sehingga mereka membuat ruang diskursif sendiri. Secara umum pengembangan gagasan subaltern counterpublics berarti melebarkan kontestasi diskursif dan hal itu baik di dalam masyarakat terstratifikasi.[18]

Setidaknya ada dua fungsi subaltern counterpublics di masyarakat terstratifikasi. Di satu sisi, fungsi subaltern counterpublics sebagai wilayah menarik diri dan membentuk kelompok. Di sisi lain subaltern counterpublics memiliki fungsi sebagai basis aktivitas latihan dan agitasi langsung untuk meluaskan kepada publik. Kedua fungsi tersebut dapat diartikan memiliki potensi emansipasi. Dialektika subaltern counterpublics memungkinkan secara parsial, meskipun tidak sepenuhnya untuk menghapuskan, ketidakadilan privilese partisipasi yang dinikmati oleh anggota kelompok sosial dominan di masyarakat terstratifikasi.[19]

  1. Teori Gerakan Sosial Baru

Menurut Johnson, Larana, dan Gusfield gerakan sosial baru mempunyai ciri-ciri[20]:

  1. Tidak memiliki hubungan/struktur yang jelas dengan para pengikutnya,
  2. Karakteristik ideologinya berbeda dengan perjuangan kelas Marxist,
  3. Sering memunculkan dimensi identitas yang sebelumnya sangat lemah dan memfokuskan pada sektor budaya, masalah-masalah simbolik yang berkaitan dengan masalah identitas ketimbang masalah ekonomi,
  4. Hubungan individu dan kelompok tidak jelas,
  5. Selalu melibatkan individu dan aspek pribadi dari kehidupan manusia,
  6. Gerakan sosial baru menggunakan taktik mobilisasi radikal yang mengganggu dan melawan untuk membedakan prakteknya dengan gerakan kelas sosial,
  7. Organisasi dan perkembangan gerakan sosial baru berkaitan dengan krisis kredibilitas dari cara konvensional demokrasi Barat, dan
  8. Berbeda dengan organisasi partai berbasis kader dan birokrasi sentral, gerakan sosial baru cenderung tersegmentasi, menyebar dan terdesentralisasi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Dawn Snape dan Liz Pencer, metode kualitatif adalah metode penelitian yang biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan penjelasan atau pemahaman dari suatu fenomena sosial dan konteks yang melingkupinya.[21] Metode ini biasanya digunakan untuk menyelidiki isu-isu yang kompleks dan mempelajari proses yang sedang berlangsung dalam isu tersebut.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data. Pertama, studi kepustakaan. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dengan analisis terhadap data dokumen serta menganalisanya. Studi kepustakaan akan ditujukan pada dokumen dokumen pemerintah, data media, dan lainnya yang dapat membantu penelitian ini. Kedua, wawancara. Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih detail mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah sebuah teknik yang mana sampel dalam penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang nantinya dapat memberikan penjelasan lebih rinci dan pemahaman utuh mengenai tema yang sedang diteliti oleh peneliti.[22]

Pembahasan

LGBTI adalah akronim dari sejumlah konsepsi berbasis identitas gender dan identitas seksual seperti lesbian, gay, biseksual, transgender/transeksual, dan interseks. Menurut Firliana, lesbian adalah seorang perempuan yang mempunyai ketertarikan seksual dengan sesama perempuan. Seorang lesbian adalah perempuan yang memilih untuk mengikatkan dirinya secara personal (secara psikis, fisik, dan emosional) dengan sesama perempuan. Gay mengacu pada seorang laki-laki yang mempunyai ketertarikan seksual kepada sesama laki-laki. Biseksual adalah seorang baik perempuan maupun laki-laki yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap laki-laki sekaligus perempuan dalam waktu yang bersamaan.[23]

Transgender adalah seorang yang mengenakan atribut-atribut gender berlainan dengan konsepsi gender yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat.[24] Untuk mencapai ekspresi gender tersebut, transgender dapat dibantu dengan operasi, penambahan hormone ataupun tidak dibantu sama sekali. Ciri khas seorang transgender tidak seragam.[25] Transgender yang kita kenal terbagi dua. Pertama, transgender laki-laki ke perempuan (male-to-female). Dikenal juga dengan sebutan transwoman, MTF (male-to-female), sister girl, atau waria (wanita pria) sebagai istilah lokal. Kedua, transgender perempuan ke laki-laki (female-to-male). Disebut juga transman, FTM (female-to-male), brother boy, atau dengan istilah lokal priawan (pria wanita).[26] Namun, berdasarkan eksistensinya waria jauh lebih dikenal dari priawan di Indonesia. Karena waria sudah lebih lama visibel dibadingkan priawan yang baru saja muncul. Sedangkan transeksual adalah seseorang yang merasa dirinya mempunyai jenis kelamin yang salah. Misalnya, seorang yang sejak lahir memiliki vagina, tetapi setelah tumbuh dan berkembang jiwa dan psikologisnya merasa dirinya adalah laki-laki dan kemudian melakukan operasi perubahan organ seksualnya. Penekanan pada kelompok transeksual ini pada persoalan kelamin biologisnya.

Interseks biasa disebut juga dengan istilah hermaprodit. Interseks istilah yang diberikan bagi seseorang yang memiliki ciri-ciri biologis dari laki-laki dan perempuan.[27] Ciri-ciri ini bermacam-macam bentuknya dan tidak selalu tampak dari luar. Misalnya, seseorang yang di luar teridentifikasi laki-laki (ada penis), tetapi dalam tubuhnya memiliki indung telur. Ada juga yang salah satu jenis kelamin lebih dominan dibanding jenis lainnya, misalnya memiliki vagina dan penis, tetapi penisnya tidak berkembang dibandingkan dengan vaginanya.

Penggunaan akronim LGBTI berbasis pada sexual orientation, gender identity and gender expression (SOGIE). Orientasi seksual mengacu kepada ketertarikan secara fisik, seksual, emosional dan romantisme kepada jenis kelamin dan (atau) gender tertentu (contohnya: biseksual, heteroseksual, aseksual, sapioseksual, panseksual, dan homoseksual. Identitas seksual adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya sehubungan dengan orientasi seksual mereka. Identitas gender adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya (secara gender) sebagai laki-laki, perempuan, dan lainnya (contohnya: waria/transwoman, priawan/transman, bissu, queer, agender, dan lain-lain.). Ekspresi gender adalah bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya secara maskulin, feminin, dan lainnya, contohnya androgini, agender, dan lain-lain. Perilaku seksual adalah perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, baik kepada lain jenis ataupun sesama jenis. Akronim LGBTI merupakan representasi dari bentuk keragaman SOGIE yang ada di masyarakat.

Berikut adalah data mengenai keberadaan dan kategorisasi organisasi LGBTI di Indonesia:

 Tabel 1.1

Kategorisasi Organisasi LGBTI[28]

LGBT LBTp GBTw M G Tp Tw OLA Total
Jumlah Organisasi 10

(1Y)

9

(1Y)

18

(2Y,1+)

1 35

(7+)

2 38

(1Y,4+)

6 119

(5Y, 12+)

Sumber : Dede Oetomo, Khanis Suvianita, dkk. (2013). Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia. Bali: USAID dan UNDP. Hlm. 58.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa organisasi LGBTI memiliki keragaman isu maupun keanggotaan. Ada organisasi yang bergerak di isu HIV AIDS dan juga isu mengenai hak-hak LGBTI. Keragaman organisasi LGBTI dapat juga dilihat dari komposisi keanggotaan. Ada organisasi yang diisi oleh gay saja, lesbian biseksual dan trangender pria, dan lain-lain. Selain itu juga ada beberapa organisasi yang keanggotaannya adalah generasi muda. Keragaman isu dan keanggotaan tetap menjadikan mereka mengangkat isu LGBTI.

Pada tahun 2013, Arus Pelangi bersama organisasi LGBTI lainnya melakukan penelitian mengenai stigma, kekerasan dan diskriminasi terhadap LGBT di Indonesia. penelitian tersebut dipublikasikan menjadi sebuah buku berjudul Menguak Stigma, Kekerasan, dan Diskriminasi Pada LGBT di Indonesia: Studi kasus di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar.[29] Jakarta, Yogyakarta dan Makassar dipilih dikarenakan ketiga kota tersebut merupakan 3 kota besar yang mempunyai banyak populasi LGBT dengan tingkat mobilitas tinggi. Dalam penelitian tersebut, persoalan kekerasan dibagi menjadi lima macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya, dan kekerasan seksual. Data diambil terhadap lesbian, gay, waria, dan biseksual.

Proses seleksi komisioner Komnas HAM bermula dengan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Komisioner Komnas HAM. Pada tanggal 9 Agustus 2011 anggota Komnas HAM melaksanakan Sidang Paripurna dimana salah satu bahasannya adalah pembentukan Panitia Seleksi Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017. Pada salah satu keputusannya, Sidang Paripurna memutuskan untuk menugaskan kepada Pimpinan membuat konsep tentang calon Anggoa Panitia Seleksi dan Tata Cara Pemilihan Komisioner Komnas Ham 2012 – 2017. Pada bulan September 2011 dilaksanakan Sidang Paripurna yang memutuskan 7 orang Panitia Seleksi Pemilihan Komisioner Komnas Ham 2012-2017. Ketujuh nama tersebut adalah Jimly Asshiddiqie, Makarim Wibisono, Ati Nurbaiti, Khofifah Indar Parawansa, Ikrar Nusa Bhakti, Anugerah Pekerti dan Abdul Mu’ti. Jimly Asshiddiqie menjabat sebagai ketua Pansel dan juga merangkap sebagai anggota. Pansel dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia nomor : 018/KOMNAS HAM/XI/2011 tertanggal 03 Oktober 2011.[30]

Setelah Pansel terbentuk dilanjutkan dengan proses pendaftaran calon komisioner Komnas HAM. Pendaftaran berlangsung sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan 31 Januari 2012. Pengumuman Penerimaan calon Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 dimuat di surat kabar Media Indonesia, Republika dan Kompas.[31] Sebanyak 363 orang mendaftar sebagai calon Komisioner Komnas HAM. Diantara ratusan orang yang mendaftar tersebut, terselip nama Mami Yuli dan Dede Oetomo yang memiliki latar belakang dari kelompok LGBTI. Mami Yuli adalah seorang waria dan merupakan Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia. Sementara Dede Oetomo adalah seorang gay dan pendiri sekaligus dewan pembina dari organisasi GAYa Nusantara.

Pendaftar calon komisioner Komnas HAM terdiri dari latar belakang yang beragam. Ada dari dosen, aktivis, rohaniawan, peneliti, pengurus lembaga keagamaan, anggota Komnas HAM dan lain-lain. Para pendaftar Komnas HAM tersebut juga tentu memiliki alasan untuk maju, diantaranya adalah Mami Yuli dan Dede Oetomo. Mami Yuli mengaku alasannya maju karena kebutuhan dari kelompok termarginalkan, khususnya kelompok waria.[32] Alasan lebih lanjut dapat dilihat dari penyataannya berikut:

“Bahwa saya melihat banyak persoalan terjadi kepada kita (waria), seperti contoh masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran HAM seperti penyiksaan, pemukulan, pembunuhan waria, dan penembakan waria… Itulah yang saya ingin kejar bahwa selalu ada masalah-masalah yang terjadi tentang pelanggaran HAM. Selalu kita tidak mendapat perlindungan hukum”.[33]

“Sekarang kita berpikir bahwa kita sudah minta pertolongan pada pihak kepolisian, kita mulai mengadvokasikan melalui Arus Pelangi juga untuk membantu kita, membela hak kita. Kita didorong ke Komnas HAM dan LBHI, tetapi kemudian itu kandas. Persoalan-persoalan ini tidak pernah kelar. Akhirnya aku melihat bahwa kita mesti memberlakukan sistem affirmative action untuk kelompok kita. Kelompok kita ini harus dorong tokoh yang harus maju untuk menyuarakan itu kepada pemerintah dan parlemen. Akhirnya aku berpikir bahwa ada penerimaan anggota komisioner Komnas HAM dan ini cocok untuk membela hak asasi manusia.”[34]

Persoalan pelanggaran HAM yang dialami kelompok waria membuat Mami Yuli tersadar dan ingin membela HAM, khususnya kepada waria. Upaya penegakan hukum melalui pihak kepolisian dirasa tidak berarti. Ia melihat bahwa persoalan-persoalan ini tidak pernah selesai. Untuk itu ia mengajukan diri sebagai calon komisioner Komnas HAM. Harapannya adalah dengan masuk sebagai komisioner Komnas HAM dapat bersuara terhadap pelanggaran HAM yang terjadi kepada waria.

Proses majunya Mami Yuli dan Dede Oetomo sebagai komisioner Komnas HAM turut pula dibantu oleh organisasi Arus Pelangi. Arus Pelangi mencoba mengorganisir beberapa organisasi LGBTI lainnya untuk turut mendukung kedua calon tersebut. Yuli Rustinawati, ketua Arus Pelangi, mengatakan bahwa ia menggalang teman-teman setuju atau tidak dengan dua orang ini.[35] Pernyataan lain dikemukakan oleh Widodo Budidarmo yang melihat bahwa kedua orang tersebut yang paling siap untuk maju sebagai calon komisioner Komnas HAM. Bahkan ia berkata bahwa akan mendukung teman LGBTI lain jika siap maju, tapi toh yang siap hanya Dede Oetomo dan Mami Yuli.[36]

Majunya Dede Oetomo dan Mami Yuli adalah representasi dari kelompok LGBTI. Namun menurut Dede Oetomo ada hambatan di internal gerakan LGBTI soal tokoh yang ingin maju dalam jabatan publik. Ia mengatakan bahwa di internal gerakan LGBTI banyak yang tidak mau maju.[37] Hal ini banyak individu-individu LGBTI yang belum berani tampil di publik. Ketidakberanian ini disebabkan oleh banyak hal, misalnya tekanan dari keluarga dan masyarakat. Sehingga tokoh dalam gerakan LGBTI hanya segelintir orang seperti Dede Oetomo dan Mami Yuli.

Dalam proses pemilihan komisioner Komnas HAM, Panitia Seleksi calon komisioner Komnas HAM memiliki empat tahapan untuk menjaring nama-nama calon komisioner guna diserahkan ke komisi III DPR RI. Tahapan pertama, terdiri dari seleksi administrasi. Tahapan kedua terdiri dari Uji Profil dan Masukan Masyarakat. Tahapan ketiga terdiri rangkaian tes kesehatan, tes psikiatri dan penulisan makalah. Pada tahapan ini Mami Yuli tidak berhasil melaju ke tahapan terakhir karena alasan kesehatan. Tahapan terakhir atau tahapan keempat terdiri dari tes psikologi dan wawancara. Dede Oetomo berhasil melaju hingga tahapan akhir ini.

Dengan berakhirnya tahapan keempat, Pansel berhasil menjaring 30 nama calon komisioner untuk selanjutnya diserahkan kepada Rapat Paripurna Komnas HAM. Rapat Paripurna Komnas HAM melalui Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusi Nomor : 015/TUA/VI/2012 mengesahkan 30 nama bakal calon komisioner Komnas HAM 2012-2017. Selanjunya oleh Komnas HAM, 30 nama calon komisioner tersebut diserahkan kepada Komisi III DPR RI. Adapun 30 nama tersebut adalah:

Tabel 1.2

30 Nama Calon Komisioner Terpilih oleh Panitia Seleksi

No. Nama Asal
1. Ansori Sinungan Mantan pegawai Kemenentrian Hukum dan HAM
2. Ario Djatmoko Dokter
3. Bahder J. Nasution Dosen Universitas Negeri Jambi
4. Bambang Budiono Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Airlangga
5. Dede Oetomo Aktivis GAYa Nusantara
6. Dian Nuswantari Pusham Universitas Surabaya
7. Dianto Bachriadi Peneliti agrarian
8. Erna Ratnaningsih Aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
9. Hafid Abbas Dosen Universitas Negeri Jakarta
10. I Sandyawan Sumardi Aktivis Yayasan Ciliwung Merdeka
11. Kisnu Haryo Peneliti Lembaga Pertahanan Nasional
12. M. Imdadun Rahmat Pengurus Besar Nahdatul Ulama
13. Meneger Nasution Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat
14. Mochamad Soedito Pengurus Persatuan Tuna Netra Indonesia
15. Muhammad Nurkhoiron Aktivis Desantara Foundation
16. Natalius Pigai Pegawai Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Nurkholis Anggota Komnas HAM
18. Otto Nur Abdullah Aktivis Imparsial
19. Paul Serak Baut Mantan anggota DPR
20. Pdt Mindawati Perangin Pendeta Gereja Betle Kristen Protestan Medan
21. Roichatul Aswidah Aktivis Demos
22. Sandrayati Moniaga Pengurus Samdhana Institute
23. Setia Adi Purwanta Pegawai Pusat Sumber Pendidikan Inklusif DIY
24. Siane Indriani Wartawan
25. Siti Noor Laila Advokat
26. Suharto Penggiat Program Pengarusutamaan Difabel
27. Suma Mihardja Konsultan HAM
28. Taufik Basari Aktivis LBH Masyarakat
29. Tri Susilowati Dosen Undaris Semarang
30. Yosep Adi Prasetyo Anggota Komnas HAM

Sumber : “Inilah 30 Calon Komisioner Pilihan Komnas HAM” diakses dari http://nasional.tempo.co/read/news/2012/06/05/063408467/Inilah-30-Calon-Komisioner-Pilihan-Komnas-HAM pada tanggal 28 Mei 2015 pukul 20.00 WIB. Diolah kembali oleh penulis.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 30 nama calon komisioner Komnas HAM terpilih berasal dari berbagai latar belakang. Ada dari advokat, akademisi, aktivis HAM, aktivis demokrasi, aktivis lingkungan, kelompok agama, jurnalis, kelompok difabel hingga kelompok LGBTI. Kelompok LGBTI berhasil diwakili oleh Dede Oetomo. Ikrar Nusa Bhakti menilai bahwa Panitia Seleksi sangat mempertimbangkan faktor keterwakilan dalam menentukan komposisi calon komisioner Komnas HAM terpilih. Ia juga menjelaskan adanya pertimbangan untuk memasukkan perwakilan kelompok LGBTI yaitu Dede Otomo. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Panitia Seleksi tidak menginginkan adanya satu kelompok dominan yang terpilih sebagai calon komisioner Komnas HAM.[38]

Proses fit and proper test calon Komisioner Komnas HAM tetap dilanjutkan oleh Komisi III DPR RI. Proses fit and proper test dimulai pada tanggal 15 Oktober 2012. Adapun menurut Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika, rangkaian pelaksanaan fit and proper test calon komisioner Komnas HAM dimulai dengan pengambilan nomor urut dan judul makalah secara acak yang disediakan oleh Komisi III dalam amplop. Menurutnya, setiap calon diminta membuat makalah sebanyak 5 halaman dalam waktu 1 jam. Sedangkan tema disediakan Komisi III DPR bersama nomor urut yang diambil secara acak oleh para calon komisioner.[39] Pembuatan makalah tersebut dapat diketik dengan komputer atau dengan cara tulis tangan. Pada penulisan makalah tersebut Dede Oetomo mendapat tema mengenai kebebasan beragama. Ia kemudian menulis mengenai Ahmadiyah dan Syiah yang harus dilindungi atas dasar HAM.[40]

Sepanjang proses fit and proper test tersebut berbagai dukungan dan penolakan datang dari masyarakat terhadap calon komisioner. Reaksi penolakan lebih banyak ditujukan kepada calon komisioner Komnas HAM, aktivis HAM dan juga gay, Dede Oetomo. Seperti yang dikatakan oleh Dede Oetomo:

“Karena begitu aku masuk kan pernah ada demo di Banda Aceh, ada petisi di change.org, di facebook ada group gagalkan apa gitu. Lebih banyak yang menolak daripada yang mendukung tapi itu gapapalah. Intinya banyak penolakan dan minim dukungan”.[41]

Penolakan datang dari Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur. Oleh karena itu GUIB Jawa Timur menyesalkan Pansel Komnas HAM yang meloloskan dua aktivis yang memiliki orientasi seksual menyimpang. “Lolosnya Dede Oetomo dan Mami Yuli sebagai calon komisioner Komnas HAM merupakan fenomena yang memprihatinkan. Ini mengingat rekam jejak mereka berdua”.[42] GUIB menjelaskan bahwa penolakan terhadap aktivis LGBT itu adalah sikap bersama organisasi massa Islam se-Jawa Timur, setelah menggelar pertemuan terbatas membahas persoalan tersebut.

Setelah melalui proses fit and proper test, terpilih 13 nama orang komisioner Komnas HAM berdasarkan voting. Dibawah ini akan disajikan tabel perolehan suara ketiga belas komisioner Komnas HAM terpilih:

 Tabel 1.3

Hasil Voting Pemilihan Komisioner Komnas HAM 2012-2017

No. Nama Perolehan Suara Asal
1. Sandrayati Moniaga 48 suara Pengurus Samdhana Institute
2. Maneger Nasution 45 suara Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat
3. Natalius Pigai 43 suara Pegawai Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Otto Nur Abdullah 42 suara Aktivis Imparsial
5. Ansori Sinungan 42 suara Mantan pegawai Kemenentrian Hukum dan HAM
6. Muhammad Nurkhoiron 38 suara Aktivis Desantara Foundation
7. M. Imdadun Rahmat 38 suara Pengurus Besar Nahdatul Ulama
8. Siane Indriani 36 suara Wartawan
9. Roichatul Aswidah 35 suara Aktivis Demos
10. Hafid Abbas 35 suara Dosen Universitas Negeri Jakarta
11. Siti Noor Laila 33 suara Advokat
12. Dianto Bachriadi 28 suara Peneliti agrarian
13. Nur Kholis 28 suara Anggota Komnas HAM

Sumber: “Ini 13 Komisioner Komnas HAM Terpilih”, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2012/10/22/15494334/Ini.13.Komisioner.Komnas.HAM.Terpilih pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 20.00 WIB. Diolah kembali oleh penulis.

Dari ketiga belas nama terpilih tersebut terlihat bagaimana mereka berasal dari beragam latar belakang. Bisa dipetakan bahwa yang terpilih berasal dari aktivis lingkungan, kelompok agama, birokrat, aktivis HAM, jurnalis, aktivis demokrasi, akademisi dan terakhir adalah anggota Komnas HAM. Isu-isu yang terpilih merupakan isu mayoritas selama ini dalam persoalan pelanggaran HAM. Kelompok minoritas difabel dan LGBTI tidak berhasil terpilih. Padahal kelompok minoritas ini juga menghadapi persoalan HAM yang sama dengan isu-isu lainnya. Gagalnya kelompok minoritas tersebut terpilih menutup jalan keterwakilan fisik mereka sebagai komisioner Komnas HAM.

Upaya representasi politik yang dilakukan oleh kelompok LGBTI sebagai komisioner Komnas HAM 2012-2017 dapat dikatakan belum membuahkan hasil yang diharapkan. Mami Yuli dan Dede Oetomo tidak terpilih sebagai komisioner Komnas HAM. Perjuangan Mami Yuli hanya sampai tahap tes kesehatan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi pemilihan komisioner Komnas HAM. Sedangkan Dede Oetomo langkahnya harus terhenti pada proses voting yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI periode 2009-2014. Dede Oetomo hanya mendapatkan satu suara saja. Melihat hasil tersebut, penulis berargumen bahwa belum berhasilnya representasi politik kelompok LGBTI sebagai komisioner Komnas HAM 2012-2017 dapat dilihat dari dua faktor penghambat, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor penyebab belum berhasilnya representasi dapat dimaknai sebagai hambatan. Secara eksternal hambatan representasi politik adalah hambatan yang berasal di luar gerakan LGBTI. Ada tiga hambatan eksternal yang mempengaruhi gagalnya Dede Oetomo terpilih sebagai komisioner Komnas HAM. Pertama, minimnya dukungan dari DPR. Seperti diketahui bahwa Dede Oetomo gagal memperoleh suara banyak dari hasil voting yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI. Saat itu Dede Oetomo hanya mendapatkan satu suara.

Kedua, terkait dengan isu besar lain yang lebih diprioritaskan. Suara terbanyak yang terpilih yaitu Sandrayati Moniaga berasal dari organisasi Samdhana Institute. Samdhana Institute adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan lingkungan. Sementara komisioner terpilih lainnya berasal dari organisasi agama, HAM, demokrasi, lingkungan, wartawan, dosen dan advokat. Sementara tidak terpilihnya Dede Oetomo yang berasal dari organisasi LGBTI memperlihatkan bahwa isu LGBTI belum menjadi isu mainstream yang dilihat oleh anggota Komisi III DPR.

Ketiga, adalah masih sangat kuatnya pengaruh heteronormativitas. Heteronormativitas tetap menjadi wacana yang menghegemoni sebagian besar masyarakat Indonesia. Heteronormativitas menilai bahwa identitas LGBTI adalah suatu bentuk penyimpangan sosial, penyakit sosial dan “abnormal”. Dalam wacana-wacana keagamanaan umum heteronormativitas mengatakan bahwa individu LGBTI adalah kaum yang berdosa dan akan mendapat hukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu maka penolakan dari masyarakat begitu besar dan hal itu turut mempengaruhi subjektivitas dari anggota DPR RI.

Setidaknya ada empat persoalan internal dari gerakan LGBTI yang menyebabkan belum berhasilnya representasi politik. Pertama, minimnya dukungan yang diberikan dari organisasi-organisasi LGBTI. Hal ini diakui oleh Widodo Budidarmo yang merupakan aktivis LGBTI sekaligus seseorang yang mengikuti setiap proses pencalonan Mami Yuli dan Dede Oetomo maju sebagai calon komisioner Komnas HAM. Menurutnya dukungan yang diberikan oleh organisasi-organisasi LGBTI dapat dikatakan setengah-setengah dan kurang penuh. Dalam kutipan di bawah ini terlihat bentuk dukungan seperti apa yang diberikan oleh organisasi-organisasi LGBTI:

“Dukungannya ya ga jauh dari masyarakat umumnya. Kurang di media sosial. Cuma ngomong aja di media sosial, tapi dukungan secara langsung engga. Ya tapi ada rapat-rapat juga koordinasi ketika action mereka tidak terlibat. Saya pernah berkonsolidasi pas rapat bagaimana pembagian peran atau bagaimana strategi politik mendukung Dede Oetomo, tapi ya terbatas rapat dua kali. Setelah itu tidak ada kabar lagi. Saya koordinasi juga sudah susah. Bahkan jadwal-jadwal proses, misal uji publik di hotel di daerah Pasar Baru, mereka tidak pada datang. Dukungan hadir pun tidak ada. Setiap kali jadwal mas Dede ketika menyerahkan administrasi ke Komnas HAM juga pada tidak hadir. Di DPR juga pada tidak hadir.”[43]

Kedua, belum beraninya LGBTI untuk muncul ke publik. Persoalan muncul ke publik atau come out adalah problem mendasar dari LGBTI. Memang untuk come out adalah sebuah proses yang panjang dalam setiap diri individu LGBTI. Proses come out juga berbeda dari masing-masing individu LGBTI. Persoalan membuka jati diri ini tentu ditentukan oleh banyak hal, seperti coming in yang sudah selesai, lingkungan yang terbuka dan lain-lain.  Pada intinya dalam heteronormativitas identitas LGBTI adalah suatu bentuk penyimpangan, dosa, dan “abnormal”. Penolakan dari masyarakat dan keluarga menjadi salah satu pertimbangan individu LGBTI untuk come out ke publik.

Ketiga, diantara organisasi LGBTI masih belum solid. Diantara sesama organisasi LGBTI terlihat belum ada kekompakkan satu sama lain. Di internal gerakan LGBTI masih terdapat pengotak-kotakan diantara organisasi. Misal hubungan organisasi gay dan organisasi waria kurang begitu erat.[44] Bahkan sesama organisasi LGBTI terbangun atmosfer kecemburuan yang mengakibatkan mereka saling menyerang secara verbal satu sama lain. Hal ini dikarenakan kompetisi untuk tetap eksis dan kompetisi terhadap funding.[45] Hal ini diakui oleh Mami Yuli yang mengatakan bahwa funding lebih banyak mensponsori organisasi kelompok gay dan lesbian karena mereka secara kapasitas intelektual lebih berpendidikan dibandingkan oleh waria.[46]

Keempat, arah perjuangan gerakan belum jelas. Hal ini terkait dengan strategi gerakan LGBTI. Menurut Yuli Rustinawati, ketua Arus Pelangi, menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, gerakan LGBTI lebih banyak melakukan kegiatan pendidikan di internal organisasi. Ia menjelaskan dalam waktu 7 tahun terakhir dijalankan kegiatan pendidikan internal agar pemahaman mengenai sexual orientation, gender identity dan gender expression (SOGIE) bisa dipahami oleh individu LGBTI.[47] Artinya dalam kurun waktu 7 tahun diljalankan program penguatan pendidikan internal guna memberikan pemahaman sekaligus pembentukan identitas individu-individu LGBTI.

Representasi non elektoral yang dilakukan oleh Mami Yuli dan Dede Oetomo adalah bentuk representasi guna menjawab hambatan dari representasi elektoral seperti yang diketahui oleh masyarakat umum. Dalam representasi elektoral, yakni pemilihan umum, identitas LGBTI dapat dipastikan tidak mempunyai ruang untuk bisa terpilih sebagai anggota dewan yang dipilih oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan masih kuatnya pengaruh heteronormativitas di masyarakat Indonesia.

Lembaga Komnas HAM dipilih sebagai jalur representasi non elektoral disebabkan karena Komnas HAM adalah lembaga negara yang khusus menangani persoalan-persoalan terkait hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan dialami oleh LGBTI yaitu diskriminasi dan kekerasan. Diskriminasi yang dialami oleh LGBTI datang dari masyarakat dan negara. Bahkan negara secara jelas mendiskriminasi LGBTI melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Begitu juga dengan masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap LGBTI, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja dan lain-lain. Kekerasan, baik psikis, fisik dan ekonomi, juga dialami oleh LGBTI karena identitas mereka yang berbeda dari heteronormativitas. Oleh sebab itu Komnas HAM dipilih sebagai jalur representasi non elektoral untuk bisa menyuarakan segala persoalan LGBTI dan diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap LGBTI.

Representasi self appointed oleh Mami Yuli dan Dede Oetomo dipahami bukan seperti representasi elektoral. Representasi elektoral merepresentasikan konstituen atau kelompok pemilih dalam sebuah wilayah tertentu. Sedangkan representasi non elektoral tidak merepresentasikan konsituen berbasis teritorial melainkan merepresentasikan gagasan. Hal ini yang dilakukan oleh Mami Yuli dan Dede Oetomo dimana mereka mereka merepresentasikan gagasan dari LGBTI. Mereka membuat suara-suara LGBTI yang jarang terdengar di publik dapat terangkat dan menjadi jelas terdengar.

Kesimpulan

Refleksi dari perjuangan representasi LGBTI sebagai komisioner Komnas HAM dapat dipahami bahwa kondisi sosial dan politik di Indonesia masih tertutup terhadap LGBTI. Hal ini tercermin dari pandangan heteronormativitas yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan juga lembaga DPR RI. Oleh sebab ini maka masih sulit bagi LGBTI mendapatkan pengakuan sebagai warga negara. Pengakuan sebagai warga negara yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan serta memeroleh hak-hak seperti warga negara lain.

Selain itu, implikasi dari belum terpilihnya wakil LGBTI sebagai pejabat publik atau komisioner Komnas HAM adalah belum tercapainya pemberdayaan dengan cara menginklusikan LGBTI. Inklusi bisa terjadi jika masyarakat dan negara telah mengakui keberadaan serta hak-hak dari LGBTI. Pengakuan juga dapat mengurangi diskriminasi dan kekerasan yang terjadi. Selain itu pengakuan juga dapat membuat individu LGBTI mengembangkan self development dan self determination mereka.

Daftar Pustaka

Buku

Firliana P. (2010). The ‘O’ Project. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Foucault, Michel. (2004). Seks dan Kekuasaan (terj). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fraser, Nancy. Rethinking The Public Sphere : A Contribution to The Critique of Actually Existing Democracy, dalam Jostein Gripsrud, Hallvard Moe, Anders Molander, Graham Mudock (Ed). (2010). The Idea of Public Sphere: A Reader. Plymouth: Lexington Books.

Hartoyo, dkk. (2013). Sesuai Kata Hati: Kisah Perjuangan 7 Waria. Jakarta: Rehal Pustaka.

Kirven, Shaun, Luis Enrique Eguren dan Marie Caraj. (2010). Panduan Perlindungan Untuk Pembela LGBTI. Jakarta: Protection International dan Perkumpulan Arus Pelangi.

Lazulva, Indanaa. (2013). Menguak Stigma, Kekerasan dan Diskriminasi Pada LGBT di Indonesia: Studi Kasus di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. Jakarta: Arus Pelangi.

Oetomo Dede, Khanis Suvianita, dkk. (2013). Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia. Bali: USAID dan UNDP.

Paramaditha, Intan. (2013). Seksualitas: Bunga Rampai dan Sejumlah Pertanyaan. Jakarta: Salihara.

Phillips, Anne. (1998). The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race. Oxford: Oxford University Press.

Snape, Dawn dan Liz Spencer. “The Foundations of Qualitative Research” dalam Jane Ritchie dan Jane Lewis (Ed). (2004). Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers. London: SAGE Publications.

Disertasi

Montanaro, Laura. (2010). The Democratic Legitimacy of ‘Self-Appointed’ Representatives. Vancouver: Disertasi University of British Columbia.

Dokumen Resmi

Dolores, Maria, Alicias Garen dan Ranggoaini Jahja. (2015). LGBT Program External Evaluation Report. Hivos.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM pada tanggal 12 September 2012.

Jurnal, Makalah dan Esai

Boellstorff, Tom. (2004). The Emergence of Political Homophobia in Indonesia: Masculinity and National Belonging. Journal Ethos: Vol 69:4. Hlm. 465-468.

Artikel

Abhipraya Ardhiansyah. “Gender Ketiga: Sebuah Bentuk Keberagaman”, diakses dari http://aruspelangi.org/gender-ketiga-sebuah-bentuk-keberagaman/ pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 19.00 WIB.

Firliana Purwanti.” Fantasi Seks dalam Kebijakan Publik” diakses dari http://www.prismaindonesia.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=378:fantasi&Itemid=1024  pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 11.30 WIB.

 

Sumber Internet

“Inilah 30 Calon Komisioner Pilihan Komnas HAM” diakses dari http://nasional.tempo.co/read/news/2012/06/05/063408467/Inilah-30-Calon-Komisioner-Pilihan-Komnas-HAM pada tanggal 28 Mei 2015 pukul 20.00 WIB.

“Ini 13 Komisioner Komnas HAM Terpilih”, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2012/10/22/15494334/Ini.13.Komisioner.Komnas.HAM.Terpilih pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 20.00 WIB.

“Ini Dia Tahapan Fit and Proper Test Calong Anggota”, diakses dari http://jaringnews.com/politik-peristiwa/wakil-rakyat/25078/ini-dia-tahapan-fit-and-proper-test-calon-anggota-komnas-ham pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 23.00 WIB.

“Komisioner internal Komnas HAM belum paham isu lesbian dan gay” diakses dari http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/19/347084/komisioner-internal-komnas-ham-belum-paham-isu-lesbian-dan-gay pada tanggal 28 Maret 2015 pukul 12.00 WIB.

“Mahasiswa UI Tolak Pemutaran Q Film Festival” diakses dari http://www.tempo.co/read/news/2010/09/29/057281415/Mahasiswa-UI-Tolak-Pemutaran-Q-Film-Festival pada tanggal 18 April 2015 pukul 16.01 WIB.

“Pemutaran Film Gay dan Lesbi di Q Film Festival diserang FPI” diakses dari http://forum.detik.com/pemutaran-film-gay-dan-lesbi-di-q-film-festival-diserang t210897.html pada tanggal 18 April 2015 pukul 16.00 WIB.

Penganiyaan dan Tindakan Diskriminasi Penegakan Hukum Terhadap Abdullah Basalamah a.l Ayu oleh Polres Bolaang Mongondow Timur” diakses dari http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1699 pada tanggal 18 April 2015 pukul 16.30 WIB.

“Umat Islam Jawa Timur Tolak Gay dan Waria Calon Komisioner Komnas HAM”,  diakses dari http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/03/13/18142/umat-islam-jawa-timur-tolak-gay-dan-waria-calon-komisioner-komnas-ham/#sthash.093Yrc0Z.dpbs pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 20.00 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Dede Oetomo pada tanggal 30 April 2015.

Wawancara dengan Ikrar Nusa Bhakti pada tanggal 8 Juni 2015.

Wawancara dengan Mami Yuli pada tanggal 23 April 2015.

Wawancara dengan Yuli Rustinawati pada tanggal 28 Mei 2015.

Wawancara dengan Widodo Budidarmo pada tanggal 23 Mei 2015.

[1] Menurut Michel Foucault, seksualitas adalah nama yang dapat diberikan pada suatu sistem historis: bukan realitas bawaan yang sulit ditangkap, melainkan jaringan luas di permukaan tempat rangsangan badaniah, intensifikasi kenikmatan, dorongan terbentuknya wacana, pembentukan pengetahuan, pengokohan pengawasan dan tentangan, saling berkait sesuai dengan strategi besar pengetahuan dan kekuasaan. Seksualitas adalah figur histori yang sangat riil, dan seksualitaslah yang menimbulkan pengertian seks sebagai unsur spekulatif yang perlu bagi cara kerja seksualitas. Lihat selengkapnya Michel Foucault. (2004). Seks dan Kekuasaan (terj). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[2] Lihat selengkapnya makalah Intan Paramaditha. (2013). Seksualitas: Bunga Rampai dan Sejumlah Pertanyaan. Jakarta: Salihara. Hlm. 1 .

[3] LGBTI merupakan akronim dari lesbian, gay, biseksual, transgender/transeksual, dan interseks. Penggunaan akronim LGBTI dan LGBT akan digunakan bergantian pada penelitian ini. Keduanya merujuk pada kaum minoritas seksual.

[4] Heteronormativitas adalah norma yang menganggap bahwa satu-satunya norma yang diterima masyarakat adalah relasi seksual antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dilakukan untuk prokreasi dan dilakukan dalam institusi pernikahan. Karena itu, hubungan seksual untuk rekreasi dan di luar pernikahan adalah salah. Selengkapnya dapat dilihat tulisan Firliana Purwanti.” Fantasi Seks dalam Kebijakan Publik” diakses dari http://www.prismaindonesia.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=378:fantasi&Itemid=1024  pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 11.30 WIB

[5] Tom Boellstorff. (2004). The Emergence of Political Homophobia in Indonesia: Masculinity and National Belonging. Journal Ethos: Vol 69:4. Hlm. 465-468.

[6] “Pemutaran Film Gay dan Lesbi di Q Film Festival diserang FPI” diakses dari http://forum.detik.com/pemutaran-film-gay-dan-lesbi-di-q-film-festival-diserang-t210897.html pada tanggal 18 April 2015 pukul 16.00 WIB.

[7] “Mahasiswa UI Tolak Pemutaran Q Film Festival” diakses dari http://www.tempo.co/read/news/2010/09/29/057281415/Mahasiswa-UI-Tolak-Pemutaran-Q-Film-Festival pada tanggal 18 April 2015 pukul 16.01 WIB.

[8] Lihat selengkapnya Hartoyo, dkk. (2013). Sesuai Kata Hati: Kisah Perjuangan 7 Waria. Jakarta: Rehal Pustaka.

[9]Penganiyaan dan Tindakan Diskriminasi Penegakan Hukum Terhadap Abdullah Basalamah a.l Ayu oleh Polres Bolaang Mongondow Timur” diakses dari http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1699 pada tanggal 18 April 2015 pukul 16.30 WIB.

[10] Dede Oetomo, Khanis Suvianita, dkk. (2013). Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia. Bali: USAID dan UNDP.Hlm 57.

[11] “Komisioner internal Komnas HAM belum paham isu lesbian dan gay” diakses dari http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/19/347084/komisioner-internal-komnas-ham-belum-paham-isu-lesbian-dan-gay pada tanggal 28 Maret 2015 pukul 12.00 WIB.

[12] Anne Phillips. (1998). The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 25.

[13] Laura Montanaro. (2010). The Democratic Legitimacy of ‘Self-Appointed’ Representatives. Vancouver: Disertasi University of British Columbia.

[14] Ibid. Hlm. i-iii.

[15] Ibid. Hlm. 5-6.

[16] Ibid. Hlm. 7.

[17] Nancy Fraser. Rethinking The Public Sphere : A Contribution to The Critique of Actually Existing Democracy, dalam Jostein Gripsrud, Hallvard Moe, Anders Molander, Graham Mudock (Ed). (2010). The Idea of Public Sphere: A Reader. Plymouth: Lexington Books. Hlm. 136.

[18] Ibid. Hlm. 137.

[19] Ibid.

[20] Hank Johnson, Enrique Larana, Joseph R. Gusfield (Ed). (1994). New Social Movement: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press. Hlm. 6-8.

[21] Dawn Snape dan Liz Spencer. “The Foundations of Qualitative Research” dalam Jane Ritchie dan Jane Lewis (Ed). (2004). Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers. London: SAGE Publications. Hlm. 5.

[22] Jane Ritchie, Jane Lewis, dan Gillian Elam. “Designing and Selecting Samples” dalam Jane Ritchie dan Jane Lewis (Ed), Op. cit., Hlm. 78.

[23] Lihat Firliana P. (2010). The ‘O’ Project. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

[24] Ibid.

[25] Shaun Kirven, Luis Enrique Eguren dan Marie Caraj. (2010). Panduan Perlindungan Untuk Pembela LGBTI. Jakarta: Protection International dan Perkumpulan Arus Pelangi. Hlm. 12.

[26] Abhipraya Ardhiansyah. “Gender Ketiga: Sebuah Bentuk Keberagaman”, diakses dari http://aruspelangi.org/gender-ketiga-sebuah-bentuk-keberagaman/ pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 19.00 WIB.

[27] Firliana. Op.cit.

[28] Akronim: + = kelompok pendukung ODHIV; OLA = Organisasi Layanan Penanggulangan AIDS (yang menyediakan program GBTw); B = biseksual; G = gay; GB = Pria gay dan biseksual; L = Lesbian; LB = perempuan lesbian dan biseksual; T = Transgender (laki-laki dan perempuan); Tp = transgender pria; Tw = transgender wanita; Y = generasi muda. Ibid. Hlm. 58

[29] Indanaa Lazulva. (2013). Menguak Stigma, Kekerasan dan Diskriminasi Pada LGBT di Indonesia: Studi Kasus di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. Jakarta: Arus Pelangi.

[30] Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM pada tanggal 12 September 2012. Hlm. 2.

[31] Wawancara dengan Ikrar Nusa Bhakti pada tanggal 8 Juni 2015.

[32] Wawancara dengan Mami Yuli pada tanggal 23 April 2015.

[33] Wawancara dengan Mami Yuli pada tanggal 23 April 2015.

[34] Wawancara dengan Mami Yuli pada tanggal 23 April 2015.

[35] Wawancara dengan Yuli Rustinawati pada tanggal 28 Mei 2015.

[36] Wawancara dengan Widodo Budidarmo pada tanggal 23 Mei 2015.

[37] Wawancara dengan Dede Oetomo pada tanggal 30 April 2015.

[38] Wawancara dengan Ikrar Nusa Bhakti pada tanggal 8 Juni 2015.

[39] “Ini Dia Tahapan Fit and Proper Test Calong Anggota”, diakses dari http://jaringnews.com/politik-peristiwa/wakil-rakyat/25078/ini-dia-tahapan-fit-and-proper-test-calon-anggota-komnas-ham pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 23.00 WIB.

[40] Wawancara dengan Dede Oetomo pada tanggal 30 April 2015.

[41] Wawancara dengan Dede Oetomo pada tanggal 30 April 2015.

[42] “Umat Islam Jawa Timur Tolak Gay dan Waria Calon Komisioner Komnas HAM”,  diakses dari http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/03/13/18142/umat-islam-jawa-timur-tolak-gay-dan-waria-calon-komisioner-komnas-ham/#sthash.093Yrc0Z.dpbs pada tanggal 30 Mei 2015 pukul 20.00 WIB.

[43] Wawancara dengan Widodo Budidarmo pada tanggal 23 Mei 2015.

[44] Dede Oetomo, Khanis Suvianita, dkk. (2013). Op.cit,. Hlm. 59.

[45] Maria Dolores, Alicias Garen dan Ranggoaini Jahja. (2015). LGBT Program External Evaluation Report. Hivos. Hlm. 7.

[46] Wawancara dengan Mami Yuli pada tanggal 23 April 2015.

[47] Wawancara dengan Yuli Rustinawati pada tanggal 28 Mei 2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s