Dilarang Pacaran: Mengapa Perda Diskriminatif Terus Ada?

medium_62featured1-350x197

*Nadya Karima Melati

Otonomi daerah seperti pisau dengan banyak kegunaan. Tidak dipungkiri memang wilayah Indonesia amatlah luas dan konsep negara kesatuan yang dicetuskan Soekarno nampaknya mustahil dilakukan mengingat betapa beragam pula budaya yang hanya disatukan oleh imagined community. Sebagai konsep nation building, negara kesatuan memang terdengar lantang dan seperti dobrakan, tapi ditingkat akar rumput, nation building tidak semudah peralihan kekuasaan melalui sepucuk surat. Otonomi daerah dianggap jalan keluar untuk mengurus negara yang amat luas, dengan diberikannya kekuasaan pada tingkat daerah. Diharapkan peraturan yang dihasilkan masing-masing daerah nantinya bisa mengakomodir dan sesuai dengan kultur ataupun nilai yang dianut masyarakat setempat. Ketika Orde Baru berakhir, keluarlah UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang tersebut memuat tentang pemilihan kepala daerah dan diubah lagi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Revisi Undang-undang ini dilakukan dengan harapan mendukung lancarnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia di mana rakyat bisa memilih sendiri perwakilannya dan kepala daerah tidak lagi ditentukan oleh pemerintahan pusat. Terdengar indah bukan? Tapi bukan berarti tidak ada masalah. Ketika pemimpin dipilih langsung, maka para calon pemimpin ini berlomba-lomba untuk memasarkan dirinya. Kita bisa melihat baliho yang berisi wajah para calon wakil kita yang terpampang segede gaban di jalan raya, atau sekedar poster-poster yang dipaku di pohon-pohon dan tiang listrik ketika masa kampanye. Para calon ini berebut simpati. Mereka mencoba menjual diri mereka. Jika pada masa kampanye kita bisa terima, tapi bagaimana jika mereka promosi diri melalui kebijakan setelah menjabat agar dipilih lagi?

Peraturan-Peraturan Aneh

Peraturan Daerah “Pembatasan Waktu Kunjung Pacar” yang dikeluarkan pemerintah Purwakarta adalah bukan pertama kalinya kita mendengar peraturan daerah yang ‘aneh’ menurut saya. Masih hangat tentang usulan tes keperawanan yang diajukan sebagai Perda oleh DPRD Jember, belum lagi Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang diberlakukan di kota Tangerang yang menghasilkan razia jilbab dan perempuan yang keluar malam diidentifikasikan sebagai PSK. Dan tak kurang, Qanun Jinayat di Aceh yang selalu menjadi kontroversi

Mengapa saya katakan aneh, karena suatu kebijakan dibuat dengan dengan memenuhi tiga syarat utama di antaranya; bersifat cerdas, bijaksana dan memberi harapan. Peraturan daerah diharapkan mengatasi masalah-masalah yang sesuai dengan kultur daerah masing-masing. Kebijakan publik merupakan basis keunggulan bangsa sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan, dan seharusnya pemerintahan daerah mampu mengeluarkan kebijakan publik yang baik.

Peraturan pembatasan waktu kunjung pacar yang apabila dilanggar sanksinya adalah dinikahkan misalnya, kita melihat implikasinya, pernikahan bukan hal yang mudah, dan toh masih bisa bercerai. Belum lagi apabila yang ketauan pacaran justru anak-anak berusia dibawah 18 tahun, apa masih mau dinikahkan juga? Tes keperawanan yang lebih tidak masuk akal, apakah lulus ujian sekolah harus ditentukan dengan keperwanannya? Konsep keperawanan saja masih belum sepakat, lagi pula kalau memang terbukti tidak perawan lantas mau apalagi? Apa berarti perempuan tersebut jadi barang rusak yang tidak lagi (boleh) berfungsi di masyarakat? Dan berbagai peraturan lain yang sangat tidak masuk akal. Peraturan tersebut jelas tidak bersifat universal dan mendiskriminasi pihak tertentu, yakni perempuan.

Perda untuk Siapa?

Sebenarnya untuk siapakah peraturan-peraturan itu dibuat? Peraturan-peraturan tersebut sama sekali tidak menunjukan keadilan justru mendiksriminasi, tidak satupun tiga syarat kebijakan dipenuhi. Peraturan-peraturan tersebut sama sekali tidak cerdas, tidak bijaksana dan tidak sekalipun memberi harapan. Mengapa peraturan-peraturan tersebut terus ada dan untuk siapa sebenarnya peraturan itu dibuat? Kembali pada pemaparan pertama, ketika para calon wakil rakyat ini saling berlomba untuk mempromosikan dirinya, kampanye tidak berhenti pada saat terpilih, kesempatan untuk terpilih lagi masih terbuka. Sehingga keluarlah peraturan-peraturan yang nyeleneh ini. Perda politis dibuat bukan untuk rakyat tapi demi kekuasaan. Para politisi yang ‘jualan’ ini mengeluarkan perda yang menjual peraturan yang terlihat baik tanpa melihat implikasi kelanjutannya karena memang tujuan perda itu dibuat untuk meningkatkan popularitas si pembuat perda.

Perda ini dibuat memang untuk mencari sensasi. Masih ingat peraturan regulasi pelarangan penjualan bir di mini market dan tokoh yang memperjuangkannya? Perda seperti ini muncul dengan ciri; (1) menjual hal yang dianggap baik, (2) mudah dicerna masyarakat awam yang cenderung apatis pada politik, peraturan seperti ini juga disukai masyarakat awam karena (3) bermain pada simbol-simbol relijius, (4) seksi untuk dibahas media, dan tak lupa, (5) sukseslah pembuat Perda. Sekali pukul dua-tiga lubang terlampaui. Alhasil, peraturan-peraturan aneh ini terus diproduksi.

Kesimpulan

Lantas kita bisa apa? Sebagai warga negara dan pemilih yang baik, seharusnya kita tidak apatis terhadap politik. Demokrasi memang bukan sistem yang terbaik, tapi itu adalah sistem yang paling baik diantara yang lainnya. Tak lama lagi, pemilihan umum tingkat daerah akan berlangsung apakah kita masih mau termakan provokasi dan memilih pemimpin yang menghasilkan perda-perda aneh ini? Kita tidak bisa berada di luar dan hanya mencak-mencak tak karuan. Masih ada harapan untuk pemerintahan yang semakin lebih baik esok hari.

Daftar Pustaka

http://www.rappler.com/indonesia/104655-dedi-mulyadi-purwakarta-pacaran

http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/70330-hukum-syariat-islam-aceh-kini-berlaku-untuk-non-muslim-dan-lgbt

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151002_indonesia_purwakarta_pacaran

http://kabar24.bisnis.com/read/20150430/15/428377/328-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan-dan-minoritas

http://www.teropongsenayan.com/14310-mengatur-perda-yang-aneh

http://www.bangsaonline.com/berita/8317/anggota-dprd-jember-gagas-perda-keperawanan

http://news.okezone.com/read/2015/02/11/337/1104436/wacanakan-tes-keperawanan-dprd-jember-dianggap-ngaco

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s