Perlindungan Bagi Perempuan, Mungkinkah?

*Tya Napitupulu

Orang Indonesia mengenal setidak-tidaknya dua hari khusus mengenai perempuan.  Yang pertama adalah Hari Kartini (21 April).  Yang kedua adalah Hari Ibu (22 Desember).  Beberapa di antara kita bahkan juga mengenal Hari Perempuan Internasional (8 Maret).  Di beberapa tempat, Hari Ibu Internasional pun dirayakan.  Hari Ibu Internasional memang tidak memiliki tanggal tetap, namun, dapat dipastikan, ia dirayakan pada minggu kedua pada bulan Mei.

Walaupun demikian, kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari esensi perayaan ini. Kita malah terjebak dengan praktek marketing ala kaum waisya kelas kakap—yang kemudian kita sebut department store. Praktek itu muncul dalam bentuk diskon besar-besaran untuk produk-produk perempuan, entah itu kosmetik, pakaian perempuan, sepatu perempuan, dan masih banyak lagi. Momen-momen ini akhirnya dimanfaatkan pasar swalayan untuk mencari keuntungan, sebab mereka tahu, dewasa ini, kaum perempuan sangat rentan tergoda diskon besar-besaran dan label “cuci gudang”.

Perayaan hari-hari spesial ini akhirnya terjebak pada sekedar seremonial dengan makna yang kosong. Semua terjebak pada ajang seremonial dan pemborosan uang belanja.

Walaupun kita rutin merayakan berbagai hari khusus perempuan itu—entah itu Hari Ibu, Hari Perempuan, atau Hari Kartini—tetapi tetap saja para perempuan hidup dalam ketakutan. Wajarlah, sebab pelaku kekerasan seksual berkeliaran dengan bebas di mana-mana dan tidak tersentuh hukum.

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2015, Komnas Perempuan melaporkan bahwa kekerasan seksual berada di posisi ketiga sebagai bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Kekerasan seksual dalam ranah personal tercatat 2.995 kasus (1)

Masih menurut CATAHU 2015, di dalam ranah komunitas, kekerasan seksual mendominasi sepanjang 2014. Terdapat 1.033 kasus perkosaan dan 834 kasus percabulan.  Selain itu, pelecehan seksual mencapai 184 kasus, melarikan anak perempuan 46 kasus, percobaan perkosaan 12 dan kekerasan seksual lain mencapai 74 kasus (2). Jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit, bukan?

Kasus kekerasan seksual bukanlah kasus yang mudah diselesaikan. Bagi sang korban, untuk dapat sintas dari kasus ini saja sudah menjadi perjuangan yang berat. Belum lagi harus menanggung malu karena dianggap tidak perawan lagi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa keperawanan dijunjung teramat tinggi, bahkan diberhalakan. Buktinya, kalau perempuan sudah tidak perawan sebelum menikah, dia akan menjadi aib bagi keluarga.  Alih-alih didukung untuk move on, ia malah kian ditekan dengan label “tidak perawan” dan mendapat cibiran. Sang korban juga akan dicap sebagai perempuan nakal; seorang penggoda.

Oh, ya, ada, lho, yang tega menuduh sang korban dan pelaku melakukannya atas dasar suka sama suka. Padahal, kekerasan seksual justru terjadi karena ketimpangan relasi. Sang korban bukanlah siapa-siapa, sementara sang pelaku adalah orang yang memiliki segalanya: kekuasaan, harta, dan jaringan pertemanan yang membuatnya tak tersentuh hukuman manusia.

Yang paling menyakitkan adalah apabila sang pelaku adalah sosok yang begitu dicintai, termasuk oleh sang korban. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya diperkosa orang yang begitu kita cintai?

Oh, bukan hanya itu. Kasus kekerasan seksual sering pula dicarikan solusi yang sepraktis mungkin: nikahkan korban dan pelaku. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya harus berdampingan seumur hidup dengan sosok yang pernah memperkosa hingga mendatangkan trauma mendalam?

Nah, kalau begitu, laporkan saja ke polisi dan penjarakan pelakunya! Beres, kan?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, marilah kita mengingat kembali kasus perkosaan yang dilakukan Sitok Srengenge.  Sosok yang saat ini dijuluki buayawan oleh mahasiswa UI, khususnya yang bergabung dalam Gerakan #AdiliSitok, pada tahun 2013 melakukan perkosaan terhadap RW yang waktu itu masih mahasiswa FIB UI. Kejadian yang sangat menyakitkan tersebut telah membuat RW mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan pada 31 Januari 2014 (3).

Saat RW melaporkan kasus ini kepada kepolisian, laporan tersebut ditolak. Ia lantas dicibir. Ia juga dituduh mengalami kehamilan di luar pernikahan karena hubungan suka sama suka. Barulah setelah UI bergerak, laporan RW diterima kepolisian.

Walaupun diterima kepolisian, RW belumlah mendapat kepastian hukum. Malah dapat dikatakan mengalami kekecewaan. Wajar saja, sebab polisi mengategorikan perbuatan Sitok hanya sebagai perbuatan tidak menyenangkan, bukan kekerasan. Hal ini membuat kami, Gerakan #AdiliSitok kembali bereaksi. Gerakan #AdiliSitok  kembali melakukan audiensi kepada pihak kepolisian. Beberapa waktu kemudian, barulah kasus ini dianggap kasus kekerasan.

Kasus ini kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak ada kemajuan kasus sama sekali. Bahkan, kepolisian berniat menghentikan penyelidikan kasus ini. Kira-kira bulan BEM FIB UI akhirnya mengajak seluruh pendukung Gerakan #AdiliSitok memanfaatkan media Twitter untuk mendesak Polda Metro Jaya menuntaskan kasus ini. Pada Oktober 2014, Sitok Srengenge ditetapkan menjadi tersangka (4). Proses ini mulai menemukan titik terang.

Walaupun demikian, ternyata kasus ini tersendat kembali. Penetapan Sitok Srengenge sebagai tersangka ternyata tidak membawa efek apapun. Berkas perkaranya juga belum P-21, padahal kasus ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sitok sendiri sudah bebas melanglang buana, sementara RW dan anak yang lahir dari peristiwa pemerkosaan tersebut tetap dalam ketidakpastian hukum hingga detik ini.

Waktu kami melakukan audiensi kepada pihak kejaksaan, mereka memang memberikan respon yang positif. Mereka berjanji akan profesional dan berlaku adil dalam menangani kasus ini. Mereka masih dalam proses mempelajari berkas perkara.

Akan tetapi, ada satu hal yang menggelitik saya pada waktu audiensi tersebut. Mereka meminta adanya saksi mata sebagai bukti terjadinya perkosaan tersebut. Duh, kasus perkosaan mana, sih, yang terjadi dengan saksi mata?

Nah, jadi, jelas, dong, kalau jalur hukum juga tidak menjamin kasus kekerasan seksual tertangani dengan baik.

Menjadi perempuan di negeri ini memang sulit. Di negeri ini, perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual, sekalipun tubuhnya sudah dikarungi hingga lekuk tubuhnya tak nampak sama sekali. Hukum yang berlaku juga belum memberikan perlindungan yang utuh terhadap perempuan. Masyarakat juga apatis. Perempuan seringkali harus melindungi diri sekuat tenaga dan sendirian hanya supaya dirinya tidak menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat. Kalau sudah seperti ini, merayakan hari perempuan hingga ribuan kali pun tiada berguna.

Sampai kapan perempuan harus hidup dalam ketakutan?

Catatan kaki :
(1) Komisi Nasional Perempuan, “Catatan Tahunan 2015”, dIunduh melalui http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/CATAHU-2015-Edisi-Launching.pdf pada 8 Maret 2016 pukul 23:52 WIB. Hlm. 17.

(2) Ibid. Hlm. 18.

(3) Laurencius Simanjuntak, “Korban Sitok Srengenge Melahirkan Bayi Perempuan”, Merdeka, diakses melalui http://www.merdeka.com/peristiwa/korban-sitok-srengenge-melahirkan-bayi-perempuan.html pada 8 Maret 2016, pukul 23:15 WIB.

(4) Efendi Ari Wibowo, “Penyair Sitok Srengenge Akhirnya  Jadi Tersangka Percabulan diakses melalui http://www.merdeka.com/peristiwa/penyair-sitok-srengenge-akhirnya-jadi-tersangka-pencabulan.html pada 8 Maret 2016, pukul 23:39 WIB.

Artikel ini adalah hasil publikasi ulang dengan beberapa perbaikan. Versi awal artikel ini dapat diakses melalui http://www.qureta.com/post/perlindungan-bagi-perempuan-mungkinkah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s