Arisan : Queer Politics; Dari Identitas Selangkangan, Hingga Identitas Kenegaraan

*Achmad Mujoko

Awalnya, saya bingung dengan Queer Politics, bagaimana tidak, terdapat dua padanan kata, Queer dan Politics, queer bisa digunakan sebagai kata benda untuk menggambarkan identitas atau non-identitas; sebagai kata sifat untuk memodifikasi kata benda, misalnya teori; atau sebagai kata kerja, mengubah sesuatu menjai sesuatu yang tidak normal (Ryan, 2011, p. 1101). Sementara politik adalah menggapai kehidupan yang lebih baik (Budiardjo: 2008). Bagaimana tidak memusingkan membahas mengenai Queer Politics, dihadapkan dengan penjelasan tanpa penjelasan, dan dihadapkan pula dengan konsep yang sangat luas.

 

Queer merujuk pada proses panjang perdebatan identitas, mulai dari konsepsi identitas individu dalam kerja-kerja selangkangannya—entah itu prokreasi atau prorekreasi, hingga pada posisinya sebagai warga negara. Konsepsi queer yang merujuk pada ranah mikro mencoba untuk keluar dari kekangan bineritas konstrutifisme yang pada akhirnya akan menelurkan dua cabang konsep queer—akan dibahas selanjutnya. Dan kemudian, bagaimana konsepsi queer ini melekat konsep identitas yang politis. Kemudian bergerak ke ranah konsep queer sebagai warga negara, maka konsep ini bergulat pada diskusi politis identitas dalam pernanan warga negara, sebagaimana yang dijelaskan oleh T.H Marshall mengenai gentlemen, maka identitas berperan sebagai daya ungkit proses manusia menjadi gentlemen. Oleh karena itu, Saya akan membahas bagaimana queer dipadupadankan dengan politics. Saya melihatnya sebagai konsep spektrum, dimana sisi terkanan adalah queer, dan sisi terkiri adalah politics, konsekuensi akan ada empat kecenderungan besar dalam pendekatan ini; queer ekstrim, queer politics yang mengarah pada ranah identitas, queer politics yang mengarah pada percaturan perpolitikan yang memainkan peranan identitas di dalamnya, dan yang terakhir, politik itu sendiri—tentunya saya tidak akan membahas politik.

 

Sebelum membahas mengenai Queer, kita harus paham dulu bagaimana konsep identitas. Teori strukturalis dan post-strukturalis memberikan uraian-uraian yang memperkaya pandangan mengenai identitas. Strukturalisme Marxisme yang muncul dalam pemikiran Althusser tentu menjawabnya dengan determinasi kelas, yang artinya identitas dibentuk karena adanya konsep ekonomistik—determinisme ekonomi. Sementara pemikir Post Strukturalis jauh berbeda, ia memandang bahwa subjek adalah subjektivisasi. Subjek dideterminasi oleh proses diskursif, tubuh dibentuk dan dibengkokkan oleh kuasa/pengetahuan, sehingga akibatnya ia senantiasa lentur, berubah, dan bergeser seiring dengan pergeseran kuasa dan pengetahuan masyarakat. Oleh karenanya, identitas, dalam pemikiran Foucault harus dilihat sebagai politik identitas ketimbang identitas itu sendiri. Sementara bagi Butler, Subyek dalam adalah sebagai aktor yang memainkan perannya (perform their identity) di atas panggung. Sedangkan identitas itu sendiri merupakan suatu rangkaian proses yang tidak akan pernah berakhir. Bagi Butler, suatu identitas tidak memiliki asal, dan tidak juga memiliki akhir, yang artinya subjek selalu berproses untuk menjadi identitas yang tiada akhir. Yang menurutnya, identitas yang sekarang diamini oleh subjek adalah proses repetisi universal, yang dibentuk oleh budaya.

 

The rules that govern intelligible identity, i.e., that enable and restrict the intelligible assertion of an ‘I’ rules that are partially structured along matrices of gender hierarchy and compulsory heterosexuality, operate through repetition” (Butler, 1990, p. 185)

 

 

 

Queer merujuk pada konsep identitas yang mencoba keluar dari penamaan identitas yang bersifat politis. Queer memang skeptis dengan penamaan identitas politis, dan mencoba keluar dari konformitas identitas, sehingga mencoba melepaskan baju identitasnya, serta tampil apa adanya. Exstrimist queer melihat segala sesuatu seperti apa yang dipikirkan oleh Rene Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, sehingga ia akan berdiri dengan identitas yang ia bentuk sendiri—sepertinya agak mustahil menemukan orang dengan ekstrim queer seperti ini. Piontek (2006:2) telah mengemukakan pendapatnya dengan menggunakan istilah queer untuk merujuk bukan pada sebuah identitas, melainkan suatu sikap mempertanyakan, sedesetan metodologi yang memungkinkan kita untuk menyelidiki sesuatu yang dipercaya dengan serta merta dan yang familier dari sejumlah sudut pandang baru.

 

Sementara Teori Queer, merujuk pada gagasan yang berakar pada anggapan bahwa identitas bersifat tidak tetap, tidak stabil, dan tidak menentukan siapa diri kita. Lebih tepatnya, identitas merupakan proses yang dikonstruksikan secara sosial dan historis yang cair dan bisa dibantah. Teori Queer agak berbeda dengan queer itu sendiri. Jika queer merujuk pada identitas yang dikaitkan dengan padanan LGBT, namun teori queer merujuk pada teori identitas yang bukan terbatas pada LGBT. Teori queer tidak bisa didefinisikan dengan rangkaian kata atau kalimat, atau bahkan paragraf, sebenarnya akan ada dua implikasi jika mencoba mendefinisikan teori queer; pertama, menghilangkan esensi queer sebagai konsep post identitas, dan kedua, menyalahi diskursus queer mengenai bagaimana konsep identitas dibentuk, berubah, dan tidak stabil, serta tidak menentukan siapa diri kita. Karena pada dasarnya Teori Queer memeluk erat gagasan bahwa menamai sesuatu sama halnya dengan sebuah bentuk pengakhiran (Ryan, 2011, p. 1100). Queer theory Judith Butler berangkat dari ide bahwa identitas merupakan sebagai suatu free-floating, berkaitan dengan tindak performatif individu dan tidak berkaitan dengan suatu esensi (jika ada) dalam diri individu tersebut. Judith Butler lah yang mencoba melepaskan sebuah label satu identitas dengan identitas lain, tidak melulu seks berhubungan dengan gender, dan gender berhubungan dengan orientasi seksual, dan sebagainya.

 

 

 

Diskursus Panjang Queer

 

Pada awal perkembangannya, Queer diameliorasi menjadi konsep yang melabelkan kelompok LGBT, simplifikasinya, mereka dilabelkan dengan konsep Aneh—karena tidak sesuai dengan heteronormativitas. Kemudian, di Amerika, sejak tahun 1950an, pembedaan secara sosial antara dominan heteroseksualitas dan subordinate minoritas homoseksual telah mencuat di masyarakat Amerika. Praktik tersebut membentuk ide hegemoni dari heteroseksual, sementara homoseksual sebagai antitesis dari tipe manusia dan mencoba menegakkan heteronormative kedalam konsep homoseksual. Ada dua togak pikiran ini; pertama karena pemikiran bahwa homoseksual adalah penyimpangan seksual, kedua, ada kampanye besar untuk menegakkan heteronormative dalam negara dan sosial institusi untuk mengontrol homoseksual (Seidman, 2002, p. 1). Pada masa ini, penekanan atas homoseksual sangatlah besar, segregasi dilakukan secara massive dengan membedakan mana heteroseksual dan mana homoseksual. Bukan dengan secara eksplisit, namun dengan cara mengekslusinya secara sosial; club gay ditempatkan di posisi yang tidak terjangkau oleh heteroseksual. Tujuan dari represi ini bukan bertujuan untuk mengeliminasi homoseksual, namun untuk membuat batasan jelas antara heteroseksual dan homoseksual.

 

Terdapat konsep yang diajukan Sedwick (1985, 1990) dalam bukunya yang berjudul Epistemology of the Closet. Konsep ini tercermin dari proses ekslusi sosial yang dilakukan terhadap kelompok homoseksual. Homoseksual dilabeli dengan stereotip sebagai hedonis, poliamore, mengganggu, multiple sex partners dan sebagainya. Masyarakat Amerika pada saat itu bukannya mencoba untuk mengeliminasi gay, namun justeru membuatnya agak lebih normative dengan mengamini label-label praktik heteroseksual. Hal ini memiliki konsekuensi logis mengenai perkembangan dunia homoseksual, mereka membuat dunianya yang membedakannya dengan kelompok heteroseksual. Homoseksual membentuk dunianya yang aman, closet, adalah metafora yang artinya sebuah tempat bagi orang untuk menyembunyikan identitas mereka (Ryan, 2011, p. 1108), justeru akan menimbulkan hasrat untuk coming-out.

 

Living in the closet entails such intensive and extensive daily efforts at self-management that homosexuality often becomes the basis for a disctinct social identity and way of life. This is the irony of the closets: intended to contain homosexuality the closet makes homosexuality into a primary identity and produces a desire to come out. (Seidman, 2002, p. 3)

 

Sedgwick membandingkan proses tersebut dengan gagasan kerahasiaan dan pengungkapan, dan ia memandang keudanya bermuatan politis, karena keduanya berusaha untuk membakukan identitas homoseksual. Sebagai genealogi kekuasaan, relevansi coming-out juga merupakan suatu relasi pengetahuan-kekuasaan tertentu. Sebagai contoh, closet menciptakan kemungkinan bagi orang lain untuk mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan pengetahuan tentang seksualitas orang yang menentang mereka.

 

Pergerakan kelompok LGBT juga dilakukan secara massive, baik di Amerika maupun di Inggis. Dalam film berjudul “Pride” garapan Matthew Warchus yang tayang tahun 2014 menceritakan mengenai perjuangan kelompok homoseksual dan kelompok pekerja tambang. Tahun 1984, Perdana Menteri Inggris kala itu Margaret Thatcher menaruh rasa curiga pada aksi para penambang yang ia anggap menjadi ancaman anti-kapitalis dan anti-demokrasi. Namun dibalik itu ternyata juga ada sebuah isu lain yang tidak kalah hangatnya, hak-hak terhadap kaum gay dan lesbian. Hal tersebut yang menjadi asal mula usaha dari seorang anak muda bernama Mark (Ben Schnetzer) untuk membentuk kampanye LGSM (Lesbians and Gays Support the Miners) dengan mengajak para penambang untuk bersatu dalam upaya menuntut hak mereka. Tapi semuanya tidak mudah, dari penolakan hingga respon campur aduk ketika mereka mencoba bergabung dengan sebuah kota di Wales.

 

Maka, hadirlah teori queer, Pada awalnya Queer theory hanya memusatkan pada perjuangan untuk perlindungan terhadap kaum lesbian dan gay. Namun kini queer theory telah merambah kepada permormance, yaitu kekacauan cara berpakaian atau penampilan seseorang dalam rangka mengaburkan norma-norma gender dalam upaya pemberitahuan bahwa gender dan seks bukanlah sesuatu yang final dan alamiah. Dalam pikiran Butler, upaya ini disebut parodi. Seperti yang disebutkan diatas, seorang individu adalah actor dalam kehidupan. Untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi LGBT yang pertama kali dilakukan adalah menghapus gagasan dasar dari aturan male-masculine dan female-feminine. Dalam pikiran Judith Butler hal ini dapat dilakukan dengan menerima aturan tersebut namun merepresentasikannya secara menyimpang. Inilah yang disebut parodi.

 

 

 

Karakteristik Teori Queer

 

Teori queer merupakan teori yang berkembang dari post strukturalist. Perlu diingat, Teori Queer bukanlah teori tentang queer, atau gay atau lesbian. Teori queer meminggirkan dan mendekonstruksi seksualitas dan identitas secara lebih umum, membiarkan kedua kategori tersebut secara permanen tetap terbuka; ia menjadi sebuah teori post strukturalis, post moderenis, multikultural, dan ter-queerkan. Bagaimanapun, ia melonggarkan batas-batas definisi, menyingkirkan segala bentuk dikotomi, dan mendefinisikan dirinya sebagai tak terdefinisikan (Ryan, 2011, p. 1104).

 

Sebagai teori post strukturalis, teori queer mencoba mendefinisikan dirinya bukan dalam kategori benar dan salah, lebih jauh lagi, teori queer mencoba menganalisanya dari bagaimana sebuah identitas dibentuk, bukan karena satu penyebab, namun banyak dan rumit, sehingga bagi teori queer tidak penting menjelaskan kenapa homoseksual ditindas, namun lebih kepada menjelaskan pemisahan bagaimana homoseksual dan heteroseksual menjadi figur pengetahuan. Dua gagasan Foucault—arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan. Arkeologi pengetahuan mencerminkan sebuah usaha untuk menemukan kaidah universal yang akan menentukan apa yang dapat dikatakan dalam sebuah wacana tertentu pada sebuah momen historis tertentu. Sehingga tafsiran sebuah pengetahuan harus berasaskan pada kondisi sekarang, seperti hermeneutika yang diajukan oleh Dilthey. Gagasan Foucault lainnya adalah genealogi kekuasaan yang merepresentasikan sebuah perhatian pada pertalian antara pengetahuan dan kekuasaan. Genealogi adalah sebuah metode sejarah intelektual yang tidak berupaya mendeskripsikan berdasar pada proses sejarah yang seperti hukum, tetapi lebih tepatnya untuk membuat sebuah lintasan yang terbuka dan dengan demikian membolehkan adanya beragam jalan.

 

Arlene Stein dan Ken Plummer mencatat adanya 4 tanda penting dari teori queer ini—meskipun tidak mungkin untuk terbatas pada kategorisasi yang diajukan, namun pendekatan ini memberikan gambaran secara umum mengenai “tanda” teori queer, demikian, sebenarnya menyalahi aturan dari teori queer itu sendiri ketika queer diidentifikasikan.  

 

Pertama, a conceptualization of sexuality which sees sexual power emodied in different levels of social life, expressed dicursively and enforced through boundaries and binary divides (Stein dan Plummer, 1994, p. 181-182). Identitas, yang melalui analisa teori queer, hanya menyediakan bineritas benar dan salah, baik dan buruk, yang kemudian membuat heriarkis antara identitas dominan dan identitas subordinat. Seksualitas yang dianggap “normal” akan direproduksi sedemikian rupa, agar identitas tersebut bisa terlegitimasi dalam setiap struktur dan sistem yang ada, yang kemudian—seperti yang sudah dijelaskan—bukan artinya mengeliminasi kelompok minoritas, namun secara implisit menormalisasikan kelompok minoritas agar sesuai dengan esensi kelompok mayoritas. Identitas ini melekat didalamnya konsep kekuasaan, dimana relasi kekuasaan-identitas berperan dalam reproduksi dan repetisi. Relasi kekuasaan-identitas mempengaruhi pemahaman mengenai seksualitas, bahkan kehidupan tradisional hingga moderen yang secara eksplisit tidak terlihat elemen seksualitasnya ternyata dipengaruhi oleh komponen seksualitas.

 

Kedua, the problematization of sexual and gender categories, and of identities in general. Identities are always on uncertain ground, entailing displacements of identification and knowing (Stein & Plummer, 1994, p. 182) Identitas pada dasarnya tidak bisa dikategorikan tetap dan stabil. Identitas homoseksual dan heteroseksual, bergeser dari dari definisi identitas yang merujuk pada cara “melakukan” menjadi identifikasi ke ranah “menjadi”. Melekat didalamnya sebuah pembenaran luar biasa untuk menjadi heteroseksual. Perilaku, pengetahuan, dan pengakuan, semuanya merupakan contoh fenomena untuk menentang kategorisasi seks, gender, dan seksualitas yang dominan. Mereka menampakkan dirinya sebagai bentuk pembenaran mengenai heteronormativitas.

 

Ketiga, a rejection of civil rights strategies in favor of politics of carnival, transgression, and parody which leads to deconstruction, decentering, revisionist readings, and an anti-assimilationist politics (Stein & Plummer, 1994, p. 182) ketika perjuangan politik identitas tertentu bergerak secara egois, hal itu hanya akan melegitimasi kekuasaan yang dituntutnya. Melawan adalah untuk melegitimasi posisi dari penindasnya. Memang terkesan agak berbeda dengan pendapat marx yang menyatakan bahwa perjuangan kelas proletar harus dilaksanakan untuk mencapai masyarakat tanpa kelas, tapi, hal yang perlu dipertegas adalah, egoisme identitaslah yang menyebabkan kegagalan perjuangan ini. Oleh karena itu, Kimberle Crenshaw mengajukan konsep intersectionalist yang menjadikan perjuangan mengenai sebuah permasalahan harus melalui sinergitas antara satu identitas dengan identitas lainnya. Didukung oleh Thomas Khun yang menyatakan bahwa diskursus yang terjadi saat ini bukan karena diskursus “normal” namun terjadi karena adanya revolusi menyebabkan pengetahuan kita terinternalisasi—secara kasar, bukan dengan cara konstruktif, tapi pemberontakan massal.

 

Keempat, a willingness to interrogate areas which normally would not be seen as the terrain of sexuality, and to conduct queer “readings” of ostensibly heterosexual or nonsexualized texts (Stein & Plummer, 1994, p. 182). SEMUA, wilayah kehidupan sebenarnya diracuni oleh pemikiran heteroseksual, termasuk hal-hal yang tidak terlihat melekat didalamnya nilai seksualitas, namun ternyata dipengaruhi oleh seksualitas. Sekolah, musik, bahkan parfum sekalipun melekat didalamnya nilai seksualitas.

 

In what follows, I identify two strains of queer theory and apply these to historically specific cases of homosexuality. I show that the first strain of queer theory – “radical deconstructionism” – superimposes a postmodern self-concept onto the homosexual subject, thereby glossing over the enduring institutional organization of sexuality; I show that the second strain of queer theory – “radical subversion” – superimposes a politically marginal self-concept onto the homosexual subject, thereby grossly oversimplifying complex developmental processes attendant to sexual identification. Taken together, these deficiencies have the ironic effect of erasing the homosexual actors in these studies, either by contesting the epistemological grounds upon which their sexual identities are formed (in the first strain), or by inventing a transcendental queer that exists outside of culture and social structure (in both strains). From this analysis, I propose a reenergized sociological presence in the study of sexuality that recognizes the limits of poststructuralism and makes central the role of institutions and socialization – i.e., the “social” – in shaping the “sexual.” (Green, 2002)

 

Seperti yang dijelaskan oleh Green, ada dua percabangan teori queer, yaitu Radikal Dekonstruksi, dan Radikal Subversi. Radikal dekonstruksi cenderung melihat sesuatu haruslah didekonstruksi secara makna, meletakkan konsep postmoderen diatas subjek homoseksual, sehingga tidak terlalu memberi perhatian pada pengorganisasi seksualitas yang melembaga sejak lama. Sementara itu, radikal subversi lebih meletakkan sebuah konsep diri yang secara politis marginal diatas subjek homoseksual, sehingga terlalu menyederhanakan proses perkembangan yang kompleks seiring dengan identifikasi seksual. Apapun cabang teori queer, perlu dilihat adalah signifikansinya bagi perkembangan pengetahuan.

 

 

 

Queer Politics dan Demokrasi[1]

 

Pada pola pemikirannya, ada dua cabang dari konsekuensi pro reproduksi, atau pro rekreasi. Jika menggunakan pro reproduksi, maka konsekuensi logisnya adalah seharusnya tidak ada lagi yang namanya intimasi dan hubungan seksual yang tidak mengarah pada reproduksi. Kalau, pendekatan yang digunakan adalah pro-rekreasi, maka konsekuensi logisnya adalah dengan memasukkan hak-hak intim, termasuk family planning, dan aborsi pada setiap lini sistem kenegaraan. Disinilah queer politics bermain yaitu kumpulan kepentingan dalam soal orientasi seksual. Persoalannya adalah bagaimana demokrasi menerima pilihan privat orientasi seksual individu (lesbian, gay, bisexual transgender, intersex, queer), sehingga praktek kewarganegaraan tidak lagi bersikap diskriminatif terhadap kelompok ini. Atau lebih tepat: bagaimana demokrasi memperkaya konsep partisipasi politiknya dengan mengenali relasi-relasi kehidupan yang ‘dinilai abnormal’ itu (Gerung, 2013).

 

 

 

Tuntutan monoritas terhadap keterbukaan indtitusi sosial untuk diakses secara sama berdasarkan nilai keadilan sosial diangkat oleh konsep politic of recognition, sementara itu, queer politics secara sangat egosentris lebih mengangkat pada orientasi seksual. Tuntutan queer politics adalah bagaimana individu atau kelompok bergerak secara kolektif memperjuangkan isu orientasi seksual dalam ranah Negara. Mereka menginginkan bahwa pemaknaan mengenai citizenship harus melampauai pro-kreasi, dan lebih memahami bahwa intimacy harus masuk dalam Negara, dan tidak terbatas pada closet kelompok homoseksual. Pada tingkat ini, queer politics menantang radikalisasi konsep pluralisme dalam demokrasi, menuju pada manifestasi sebuah politik “post identity”. Jalan pikirannya adalah: bila demokrasi merupakan ruang orientasi falibilis, yaitu fasilitas yang menolak semua klaim identitas yang final (entah atas dasar kultur, agama, ideologi, biologi, seksualitas), maka semua dikotomi sosial dan seksual juga harus dibatalkan agar tidak menimbulkan hirarki nilai dalam percakapan politik warganegara, yang pada gilirannya menimbulkan hirarki kuasa. Di belakang jalan pikiran ini bekerja suatu proyek politik ”post identity”, yaitu pandangan bahwa konsep ”subjek”, ”self”, sesungguhnya tidak memiliki otonomi didalam dirinya sendiri, sehingga setiap upaya untuk mendefinisikan ”subyek” ke dalam suatu konstruksi identitas akan membuat demokrasi kehilangan ”fluidity” nya.

 

Di dalam filsafat, tema ini merujuk pada kajian-kajian postrukturalis-dekonstruksi, yang pada intinya mengambil sikap skeptis pada semua upaya memberi fondasi bagi demokrasi. Argumen dasarnya adalah: pengetahuan kita tidak pernah tiba pada kebenaran referensial. Artinya, apa yang kita tahu hanyalah merupakan hasil dari cara pandang kita. Jadi pengetahuan kita sebetulnya adalah sebatas cara pandang itu, dan bukan memiliki referensi obyektif. Bahkan lebih dari itu, yang kita sebut ”subyek” (self yang beridentitas) adalah cuma ”buatan” sebuah cara pandang. Juga konsep ”manusia” adalah hasil pendefinisian sebuah cara pandang. Cara pandang itu adalah sepenuh-penuhnya pekerjaan bahasa (yang memiliki sistem pemaknaan otonom), bukan pekerjaan manusia sebagai subyek. Jadi, karena kita tidak tahu bagaimana cara pandang itu menyusun pengetahuan kita, maka kita sebetulnya hanya mampu berorientasi dalam ”kesementaraan final”, yaitu dengan membuka semua kemungkinan.

 

Dengan kata lain, semua klaim tentang pengetahuan yang ”benar” menjadi klaim yang ideologis semata-mata, dan dapat menjadi tindakan politik koersif bila dia berubah menjadi kebencian terhadap cara pandang lain. Berlawanan dengan obsesi finalitas itu, demokrasi dituntut terus untuk bersikap anti-finalitas. Demokrasi sesungguhnya hanyalah medan interpretasi yang serba sementara. Radikalisasi inilah yang sedang diuji oleh ”queer politics”. Sumbangan teoretis lesbianisme terhadap radikalisasi demokrasi terletak pada proyek de-esensialisasi. Demokrasi harus mencapai tingkat de-esensialisasi, baru ia dapat menjadi sarana kesetaraan warganegara. Prinsip ini harus kita lihat dalam praktek etika lesbianisme. Jadi, masalahnya adalah bagaimana demokrasi belajar dari etika de-esensialisasi dalam lesbianisme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensi

 

 

Ryan, J. M. (2011). Queer Theory. In G. Ritzer, & D. J. Goodman, Dari Teori Sosial Moderen ke Postmodern (p. 1100). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

Butler, J. (1990). Gender Trouble. London: Routledge.

 

Seidman, S. (2002). From Identity To Queer Politics; Shifts The Social Logic of Normative Heterosexuality in Contemporary America. Social Thought & Research, 24(1 & 2), 1.

 

Stein, A., & Plummer, K. (1994). “I Can’t Even Think Straight” “Queer” Theory and the Missing Sexual Revolution in Sociology. Sociological Theory, 12(2), 178-187.

 

Green, A. I. (2002, Augustus). Gay but Not Queer: Toward a Post-Queer Study of Sexuality. Theory and Society, 31(4), 521-545.

 

Gerung, R. (2013). Teori Queer dan Demokrasi. Kuliah Umum Seksualitas dalam Peringatan IDAHO 2013 (pp. 1-7). Jakarta: Ourvoice.

 

 

 

 

 

 


[1] Judul subbab dikutip dari tulisan Rocky Gerung dalam makalahnya yang berjudul sama dipresentasikan di Kuliah Umum Seksualitas dalam peringatan IDAHO, Mei 2013

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s