Pernyataan Sikap SGRC Indonesia: Pemiskinan Sistemik melalui Prasyarat Diskriminatif untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) dan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) dan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam kolom ‘Persyaratan Khusus’ seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menyatakan bahwa pelamar disyaratkan “tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender) . . .”

Mengacu pada kutipan prasyarat di atas, kami, Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC Indonesia) sebagai organisasi orang muda dengan fokus kajian isu seksualitas, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia merasa perlu untuk menggarisbawahi bahwa:

  1. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
  2. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagian III Pasal 6 menyatakan bahwa negara mengakui hak untuk bekerja, yang meliputi “hak setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya, dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini”
  3. Pasal 38 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas “pekerjaan yang layak” (1), “syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil” (2), dan “sesuai dengan prestasinya” (4)
  4. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III; meskipun mencantumkan terminologi homoseksual dan biseksual, namun pada poin F66 disebutkan “orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan
  5. International Classification of Diseases 11th Revision, menyatakan bahwa transgender bukan merupakan gangguan kejiwaan.

Mengacu pada ketentuan hukum di atas, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak, menghormati, dan melindungi warga negaranya terlepas dari orientasi seksual maupun identitas gender mereka. Akan tetapi, prasyarat diskriminatif yang dicantumkan oleh Kemendag RI dan Kejaksaan RI – yang sangat mungkin turut diadopsi oleh instansi pemerintah lain – justru membatasi pemenuhan kehidupan kawan-kawan yang berada dalam kelompok rentan: kelompok dengan identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda. Sebagai dampaknya, mereka yang berada dalam kelompok identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda cenderung mengalami kesulitan ketika mengakses pekerjaan di sector formal. Hal ini dapat dilihat dari:

  1. Jumlah kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya pada usia produktif dengan pendidikan terakhir SMA(K) ke atas; hanya 24% yang terserap di sektor formal dan bekerja sebagai pegawai/buruh penuh waktu, sementara 45%, lainnya bekerja secara informal dan serabutan[1]. Selain itu, angka pengangguran di kalangan kelompok ini juga tercatat relatif tinggi, yaitu terdapat 17% dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan/menganggur[2]. Transpuan secara lebih khusus, hanya 20% dari mereka bekerja di luar stereotip, yakni sebagai pekerja sosial, pebisnis kopi, guru, coach modeling, penjahit, fotografer, dan karyawan swasta[3]. Sedangkan keberadaan transgender dalam skema pegawai negeri sama sekali tidak pernah terdengar ceritanya, mengingat hanya 62% dari mereka yang memiliki ijasah[4].
  2. Dari sisi pendapatan dari kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, terlihat bahwa hanya 38% dari mereka yang hidup dengan pendapatan 1-2,5 juta perbulan, sementara 31% lainnya masih hidup dengan pendapatan di bawah 1 juta perbulan; yang berarti mereka termasuk dalam kategori masyarakat miskin kota[5]. Transpuan khususnya, dalam hal pendapatan 56% dari mereka hidup dalam kemiskinan dan 48% lainnya tidak memiliki tabungan ataupun pengetahuan cukup untuk pengeloaan finansial[6].
  3. Dari sisi pendidikan, SGRC Indonesia mencatat ada 22 peristiwa[7] diskriminasi terhadap kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya. Mulai dari pembubaran ataupun pembatalan diskusi seksualitas yang diiringi dengan aksi penolakan, hingga ujaran kebencian dari universitas maupun pejabat tinggi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Diskriminasi ini termasuk ke dalam diskriminasi sistemik, dengan dikeluarkannya dokumen resmi yang secara nyata meminggirkan kawan-kawan dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 2016 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melarang kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya untuk mendaftar sebagai duta pemuda kreatif. Selanjutnya pada tahun 2017, muncul surat pernyataan “bukan bagian dari LGBT” yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru Universitas Andalas; pelarangan mahasiswa Universitas Sriwijaya untuk berorganisasi, jika organisasi tersebut berkaitan dengan LGBT; dan kewajiban pendaftar program beasiswa timur untuk tes VCT. Terakhir, pada tahun 2018, sehubungan dengan cerpen pencarian jati diri yang diterbitkan oleh pers mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Persma USU), 18 orang pengurus Persma USU dipecat oleh pihak universitas

Dari pilihan pekerjaan dan usia produktif, pendapatan dan kesejahteraan, serta pendidikan dan upaya penghidupan layak, kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender ini patut diduga dimiskinkan secara sistematis. Adanya kebencian yang dipupuk bahkan oleh negara sendiri kepada kelompok rentan ini. Negara bukan lagi berpura-pura tidak melihat adanya kekerasan dan ketidakadilan yang meluas kepada kelompok ini, namun Negara semakin terlihat berperan aktif. Arus Pelangi dalam Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia[8] berhasil melakukan pendokumentasian selama 12 tahun dari 2006 sampai dengan 2017. Tercatat 172 peristiwa dengan 17 tindakan yang memberangus hak fundamental mereka termasuk hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Negara menempatkan kelompok rentan ini dalam posisi termiskinkan.

Maka dari itu sejalan dengan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia yang disampaikan  oleh Ninik Rahayu, kami mendorong pemerintah melalui instansi terkait untuk:

  1. Merevisi prasyarat-prasyarat diskriminatif tersebut, dan menjamin penghapusan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender dalam proses rekrutmen tenaga kerja, baik dalam instansi pemerintah maupun non-pemerintah.
  2. Berlaku adil dalam proses rekrutmen dengan berpedoman pada uji kompetensi yang objektif dan tidak mengampu pada prasangka berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.


Informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui ui.sgrc@gmail.com, Instagram: @SGRCUI atau Riska Carolina, SH.MH. Direktur Advokasi dan Kebijakan Publik dari SGRC Indonesia di 081289886442 (hanya untuk whatsapp)

Tentang SGRC INDONESIA

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Indonesia adalah organisasi pemuda berbasis kampus yang berfokus pada isu  seksualitas dan gender yang berlandaskan pada kajian ilmiah dan hak asasi manusia. SGRC Indonesia mengeluarkan Modul Pencegahan Pelecehan & Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, yang dapat diunduh pada tautan ini, http://bit.ly/ModulSGRCUI,

[1] Yasmin Purba, Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBTI di Indonesia, Jakarta: Arus Pelangi, 2017, Hal. 17

[2] ibid

[3] Breaking the Silence, (Laporan Penelitian dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Jakarta, 2019.

[4] ibid

[5] Loc.Cit., Yasmin Purba

[6] Loc.Cit., Breaking the Silence

[7] Kampus Persekusi, (Laporan Penelitan dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies, SGRC), Jakarta, 2019.  

[8] Lihat Riska Carolina, Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia,  Jakarta: Arus Pelangi, 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s