Rilis Pers: Kasus Reynhard Sinaga: Fokus Pada Kekerasan Seksualnya!

Rilis Pers Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) 

0.jpeg

Baru-baru ini beredar pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga (36 tahun), mahasiswa doktorat Indonesia yang berkuliah di Inggris, yang didakwa atas 159 serangan secara seksual termasuk di dalamnya 136 perkosaan, 8 percobaan perkosaan, 15 pencabulan (indecent assault) terhadap 48 orang laki-laki (Daily Mail UK, Marsden and Shears, 6 Januari 2020). Terhadap Reynhard Sinaga, Pengadilan Manchester menjatuhi hukuman minimum 30 tahun penjara.

Maraknya pemberitaan berkaitan dengan Reynhard Sinaga menjadi ramai diperbincangkan melalui media sosial maupun media online. Adapun terdapat miskonsepsi dan disinformasi yang tidak berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi dan menimbulkan stigma baru terhadap kelompok-kelompok tertentu berdasarkan latar belakang pelaku. Menjawab miskonsepsi dan disinformasi itu, kami dengan ini menjelaskan bahwa:

  1. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) mendukung setiap upaya kepolisian dan pengadilan Inggris dalam rangka penegakan hukum kasus kekerasan seksual apapun jenis kelamin, orientasi seksual, dan identitas gender pelaku maupun korban.

1.jpeg

Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh dan kepada siapapun tanpa memandang kelas, tingkat pendidikan, agama, umur, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Kekerasan seksual berupa perkosaan, percobaan perkosaan, pencabulan, dan serangan seksual lainnya yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga merupakan suatu bentuk kekejian dan tindak kriminal. Kami mendukung hukuman berat terhadap Reynhard setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan Naskah Akdemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU KS) disebutkan bahwa Kekerasan Seksual merupakan:

“setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

Sedangkan menyangkut orientasi seksual, Arus Pelangi mengeluarkan Modul Pendidikan Dasar SOGIESC yang menyebutkan bahwa orientasi seksual merupakan ketertarikan manusia terhadap manusia lain yang melibatkan emosi, romantis, dan/atau seksual. Ketertarikan manusia baik emosi, romantis, dan/atau seksual ini haruslah melibatkan persetujuan (consent) yang sebelumnya sudah mendapatkan pemahaman informasi (fully informed) untuk menjalin relasi ataupun hubungan seksual.

Menyalahkan orientasi seksual untuk tindakan kriminal seseorang adalah suatu upaya membelokkan isu kekerasan seksual ini menjadi suatu kebencian terhadap kelompok rentan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender).

  1. Pemberitaan media di Indonesia sebaiknya berfokus pada penanganan, pencegahan, dan pemulihan untuk korban kekerasan seksual di Indonesia.

2.jpeg

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini yaitu menggunakan kesempatan korban yang tidak sadarkan diri karena mabuk alkohol untuk melakukan tindak kriminalnya. Seharusnya narasi media di Indonesia adalah mengenai hubungan seks di saat tidak berdaya. Selain itu, mengingat bahwa pemahaman masyarakat Indonesia mengenai sexual consent atau persetujuan seksual belumlah merata, kami mendorong untuk dapat disahkannya RUU KS, agar masyarakat dapat memahami setiap kekerasan seksual yang terjadi.

  1. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) mendorong dibentuknya layanan pengaduan kekerasan seksual dan disahkannya RUU KS oleh DPR RI sebagai perangkat hukum yang mencegah dan menangani kekerasan seksual serta memberikan pemulihan pada korban.

3.jpeg

Patut untuk dicontoh dari Universitas Manchester, tempat pelaku mengambil gelar S2-nya di Inggris, adalah adanya layanan pengaduan melalui telepon yang menawarkan dukungan untuk korban kekerasan seksual ataupun bagi mereka yang terdampak. Selain itu juga, setiap civitas academia yang merasa telah menjadi korban dari Reynhard Sinaga dapat melaporkan kasusnya melalui layanan pengaduan tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri, kekerasan seksual yang lebih banyak terjadi kepada perempuan dalam lingkungan kampus, seperti kasus Agni di UGM ataupun kasus SS di UI, saat ini masih mandek sampai pengadilan. 

Kasus Reynhard Sinaga yang terjadi di Inggris dapat menemui titik terang dikarenakan adanya hukum yang mengakomodir penanganan kasus kekerasan seksual. Sedangkan di Indonesia, pemberitaan di media mengenai kasus kekerasan seksual pada umumnya cenderung menyalahkan korban (victim blaming), intimidasi, sampai dengan impunitas pelaku.

Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun 2019, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencapai 406.178 kasus di tahun 2018, meningkat 14% dari tahun sebelumnya (348.446 kasus). Jumlah tersebut kian meningkat dikarenakan adanya kekosongan hukum atas penanganan kekerasan seksual. Seharusnya kasus Reynhard Sinaga dapat menjadi pembelajaran, dan data Komnas Perempuan ini dapat mendorong pengesahan RUU KS yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual dan pemulihan korban tanpa kesat-kesat biner.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

 

Jakarta, 7 Januari 2020

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks)

4.jpeg


 

Organisasi yang mendukung pernyataan dan bagian dari Kompaks yaitu:

1.        YLBHI

2.       SGRC Indonesia

3.       LBH Jakarta

4.      LBH Masyarakat

5.       Arus Pelangi

6.      PKBI

7.       YPII

8.      STFT Jakarta

 

9.      Sanggar Swara

10.    SEJUK

11.      LBH Pers

12.     KontraS

13.     HRWG

14.    PurpleCode Collective

15.     LBH Apik Jakarta

16.    ICJR

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

  • Ricky Gunawan 081210677657 (LBH Masyarakat)
  • Riska Carolina 081289886442 – Hanya Whatsapp (SGRC Indonesia)
  • Ryan Korrbari 082135611431 – (Arus Pelangi)

Label yang tepat untuk laki-laki yang mendukung kesetaraan

Jika mendengar kata ‘feminisme’, masih banyak orang mengira bahwa feminisme adalah gerakan yang berfokus pada penempatan perempuan pada posisi yang lebih tinggi dari laki-laki. Padahal, diskursus feminisme berbicara tentang upaya penyediaan akses yang setara antara perempuan dan laki-laki. Dalam budaya yang sangat patriarkis, gerakan feminisme dibutuhkan untuk melindungi dan memberdayakan perempuan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Feminist Festival (Femfest) 2019 di Wisma PKBI, Jakarta, menjadi kesempatan yang baik untuk membuka ruang-ruang diskusi baru tentang keberadaan feminisme di Indonesia.

Salah satunya adalah kelas diskusi sekutu feminis yang diisi oleh Ryan Febrianto (Plan International), Tara Basro (Aktor), dan Kokok Dirgantoro (Entrepreneur & PSI). Kelas ini menjadi sangat inspiratif bagi para peserta diskusi karena memberikan gambaran bagaimana menjadi sekutu feminis yang baik dan dapat berperan positif terhadap gerakan feminis di Indonesia. Melalui kelas ini, setiap orang sadar bahwa mereka dapat berperan aktif dalam menghapus ketidaksetaraan gender berdasarkan fokus masing-masing.

Selain itu juga, kelas ini pun membuka diskursus apakah laki-laki bisa menjadi ‘male feminist’ atau hanya menjadi ‘women ally. Pergelutan diskusi yang terjadi di kelas ini memantik pemikiran-pemikiran dari pesertanya. Salah seorang penanya mengungkapkan, bahwa laki-laki tidak dapat menjadi male feminist karena laki-laki tidak merasakan opresi yang dirasakan oleh perempuan, sehingga posisi laki-laki dalam gerakan perempuan dianggap menjadi agen pendukung dalam feminisme. Namun penanggap lainnya pun berpendapat bahwa laki-laki bisa menjadi lebih dari women ally karena feminisme sendiri berangkat dari ide penyetaraan akses oleh laki-laki dan perempuan. Sehingga hal tersebut menjadi feminis tidak berkaitan dengan perjuangan perempuan secara identitas.

Pada akhir diskusi dalam kelas ini diambil kesimpulan tentative bahwa label yang pantas diberikan kepada laki-laki sebenarnya tidaklah terlalu penting, yang penting adalah bagaimana laki-laki juga dapat berkontribusi dalam gerakan kesetaraan gender yang juga disuarakan dalam feminisme.


Penulis: Rickdy Vanduwin (GHRS Udayana)

Menjadi Sekutu Feminis Karena Feminisme itu Personal

Femfest 2019 yang diadakan pada 23-24 November 2019 di Wisma PKBI Jakarta, dihadiri oleh banyak pemateri dari berbagai latar belakang. Meskipun berbeda latar belakang semuanya sama-sama bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih ramah gender. Ada banyak kelas yang diadakan dalam festival ini. Sekutu Feminis adalah salah satu kelas yang paling menarik perhatian peserta. Kelas ini diisi oleh tiga orang narasumber, yakni Ryan Febrianto (Plan International), Tara Basro (Aktor), dan Kokok Dirgantoro (Entrepreneur & PSI). Kelas ini dimoderasi oleh Andi Komara dari LBH Jakarta. Ketiga pembicara dalam kelas ini merupakan sekutu feminis yang berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai feminisme. Ada benang merah yang bisa dilihat dari latar belakang kenapa ketiga pembicara ini memutuskan untuk menjadi sekutu feminis; yaitu karena isu-isu dalam feminisme bersinggungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Ryan Febrianto mulai menjadi sekutu feminis karena alasan yang sangat personal; ibunya menjadi salah satu alasan mengapa ia aktif dalam isu-isu perempuan. Ryan bersama NGO tempat ia bekerja sering melakukan penelitian terkait dengan isu gender. Misalnya, ia pernah melakukan penelitian tentang apa yang menyebabkan laki-laki menjadi pelaku kekerasan seksual. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa salah satu faktor utama mengapa laki-laki lebih banyak menjadi pelaku kekerasan seksual yaitu karena laki-laki cenderung menganggap perempuan sebagai objek seksual yang dimiliki oleh laki-laki.

“Laki-laki merasa punya ‘entitlement’ terhadap tubuh perempuan. Inilah pentingnya mengapa laki-laki perlu memahami feminisme; memahami bahwa perempuan adalah subjek yang independen dan punya kebebasan yang utuh dan tidak didefinisikan oleh kepemilikan laki-laki”, ujar Ryan.

Hal yang bersinggungan diungkapkan juga oleh Kokok Dirgantoro mengenai perannya sebagai sekutu dari feminis. Ia berpendapat berdasarkan perjuangannya menjadi sekutu feminis yang tidak terasosiasi dengan organisasi apapun. Sedangkan untuk perjuangan aktivismenya lebih berfokus pada ranah individu; mengubah lingkungan sekitarnya seperti tempat kerjanya menjadi lebih ramah gender.

“Misalnya dengan membuat kebijakan cuti untuk ayah yang anaknya baru lahir atau cuti hamil-melahirkan untuk pekerja perempuan. Jadi mendorong cita-cita feminis itu juga sebenarnya baik untuk laki-laki, ” Ungkap pekerja Koorporasi ini.

Tara Basro pun berangkat dari alasan personal. Dulu ia sangat tidak nyaman dengan kondisi fisik yang ia miliki; sebagai perempuan dalam dunia peran, kulitnya dinilai tidak memenuhi standar kecantikan aktor perempuan di Indonesia. Tara menilai body positivity menjadi salah satu fokus feminisme yang ia terapkan dalam kehidupannya.

“Sebenarnya menjadi feminis itu buat aku adalah bagaimana kita bisa tampil percaya diri dengan tubuh yang kita miliki tanpa harus bersandar pada standar kecantikan perempuan yang sering kali dikonstruksikan oleh laki-laki”, ungkap aktor pemeran Tiga Skrikandi itu.

Kelas ini menjadi sangat inspiratif bagi para peserta diskusi karena memberikan gambaran bagaimana menjadi sekutu feminis yang baik dan dapat berperan positif terhadap gerakan feminis di Indonesia. 


Penulis: Rickdy Vanduwin (GHRS Udayana)

Menjelajah Kelas-Kelas Diskusi Dalam Feminis Festival 2019

Saya sudah mendengar mengenai acara Feminist Festival, tapi belum pernah—dan awalnya tidak ada niatan untuk—menghadiri acara tersebut. Pada pertengahan bulan Oktober, salah satu kawan saya yang sekaligus merupakan anggota JFDG dan panitia Feminist Festival menghubungi saya untuk menjadi salah satu pembicara untuk kelas diskusi mengenai Feminisme di Institusi Pendidikan.

Kelas Diskusi: Feminisme di Institusi Pendidikan

Kelas Feminisme di Institusi Pendidikan diadakan pada hari pertama. Selain saya yang mewakili mahasiswa, ada dua narasumber lain yaitu Wulan Danoekoesoemo dari Lentera yang berbicara dari sudut pandang dosen dan Angie dari Hollaback Jakarta dari sudut pandang guru. Sebenarnya, saya agak menyayangkan pemilihan narasumber untuk kelas tersebut. Kedua narasumber selain saya ternyata bekerja untuk institusi yang sama, yaitu BINUS. Sebagai institusi pendidikan dengan mayoritas siswanya dari kalangan atas, tentu saja ada jarak yang lumayan lebar antara lingkungan pendidikan kedua narasumber tersebut dengan lingkungan pendidikan di mana saya berada. Hal ini menyebabkan eksekusi diskusi tidak berjalan dengan lancar. Kedua pembicara agaknya kurang terkoneksi dengan apa yang mereka bicarakan, dengan melihat jumlah peserta yang hadir masih awam dengan apa itu feminisme. Agaknya hal tersebut dikarenakan lingkungan pendidikan BINUS yang sudah maju dan progresif, tentu saja nilai-nilai feminisme, kesetaraan, dan inklusivitas lebih mudah ditanamkan.

Kelas Diskusi: Sekutu Feminis

Selain kelas Feminisme di Institusi Pendidikan, saya mengikuti beberapa kelas lain yang dibuka oleh Feminist Festival. Salah satu kelas yang saya ikuti adalah kelas Sekutu Feminis bersama Tara Basro, Kokok Dirgantoro, dan Ryan Febrianto. Saya memutuskan untuk mengikuti kelas tersebut karena saya bertanya-tanya mengenai peran Tara Basro di dalam diskusi tersebut. Sekutu dan bagian adalah dua hal yang berbeda makna. Sekutu berada di luar, bukan di dalam. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah Tara Basro ini seorang feminis atau hanya merupakan sekutu feminis?

Kelas Diskusi: Identitas Gender

Kelas lain yang saya masuki adalah kelas Identitas Gender dengan Kanzha Vinaa, Stacey Nikolay, dan Noval Auliady. Kelas ini merupakan kelas favorit saya. Selain karena adanya sahabat dan kawan-kawan saya yang menjadi moderator dan pembicara, saya rasa kelas ini termplementasi dengan baik karena berdasarkan pengalaman valid dari para pembicaranya. Vinaa menceritakan mengenai strugglenya sebagai transpuan dari ia kecil, pengalamannya menjadi pekerja seks, hingga kehidupannya sekarang di dunia aktivisme. Stacey menceritakan mengenai pengalamannya menjadi seorang lesbian dan perjalanannya hingga ia berada di titik di mana ibunya menerima dan mendukung orientasi seksualnya, bahkan ibunya ikut hadir di antara para peserta, hingga membuat diskusi lebih mengakar. Pembicara terakhir yaitu Noval berbicara mengenai pengalaman kekerasan yang ia alami karena identitas dan ekspresi gendernya, yang mana pengalamannya juga sebagian besar dialami oleh rekan-rekan LGBT yang hadir pada siang itu.

Femfest tak Melulu untuk dikritik

Secara umum, saya merasa amat senang dan beruntung dapat diundang dan menghadiri Feminist Festival tahun ini. Bukan hanya karena saya dapat belajar mengenai banyak hal, tetapi saya juga dapat bertemu dengan kawan-kawan Sisterhood, dan mendapat banyak kawan baru dari berbagai organisasi yang berbeda. Feminist Festival membuat saya merasa aman dan nyaman menjadi diri sendiri, dan kembali menyalakan semangat untuk terus memperjuangkan kesetaraan.


Penulis: Ummanabiegh Ismail Jalla (Diponegoro Gender and Human Rights Center).

Feminis Festival: Dari Sekutu sampai yang “Khusus” dalam Institusi Pendidikan

Feminist Festival (Femfest) 2019 merupakan acara dari Femfest pertama yang saya datangi. Awalnya saya ingin datang sebagai peserta, namun tiba-tiba saya diajak untuk menjadi moderator di salah satu kelas yang ada di Femfest 2019, yaitu kelas Identitas Gender. Femfest membuka banyak sekali kelas yang menarik, yang tentunya berkaitan dengan feminisme. Kelas-kelas milik Femfest sangat beragam sehingga saya bingung mana yang harus saya datangi. Kelas favorit saya adalah kelas sekutu feminis yang diadakan di hari pertama. Bukan hanya karena Tara Basro sebagai narasumber, namun saya bisa belajar tentang apa itu sekutu feminis dan bagaimana harusnya sekutu feminis itu.

Perempuan sebagai sekutu Feminis, benarkah?

tara basro

Walaupun menjadi kelas favorit, saya memiliki banyak pertanyaan yang kurang terjawab salah satunya adalah peran Tara Basro sebagai pembicara. Tara Basro adalah seorang perempuan yang seharusnya tidak dimasukkan dalam lingkaran sekutu feminis. Sepengetahuan saya, sekutu feminis berarti orang-orang yang berada di luar perempuan. Saya juga mempertanyakan tentang istilah ‘lelaki feminis’ yang menurut saya, tidak valid. Namun hal ini terus menerus dibahas bahkan secara intrinsik dan divalidasikan.

Sekutu sendiri berarti aliansi, bukan sesuatu yang ada di dalamnya. Dari kelas ini, saya kemudian mengerti namun pada saat yang bersamaan memiliki banyak pertanyaan tentang validitas ‘lelaki baru’ atau ‘lelaki feminis’ ini.  Pada dasarnya, laki-laki sudah memiliki segalanya. Mereka dilahirkan dengan privilese, yang dengan adanya privilese tersebut, mereka otomatis berada di atas perempuan yang begitu lahir, tubuhnya sudah dipolitisasi. Itulah mengapa muncul gerakan feminisme ini. Laki-laki cis tidak seharusnya berada di dalam lingkaran feminis tersebut. Mereka sebagai sekutu, seharusnya memberikan dukungan dari luar, mendorong dari bawah, yang berperan sebagai pengawal gerakan feminisme itu sendiri, bukan menaruh dirinya di dalam ruang untuk perempuan yang telah susah payah direnggut kembali oleh para perempuan.

Kembali ke pertanyaan saya di awal; apa peran Tara Basro dalam kelas ini? Apakah Tara menjadi representasi perempuan sukses yang melawan standar kecantikan? Sebagai aktris? Atau sebagai token saja? Tapi apabila ia adalah representasi dari perempuan feminis, mengapa ia diberikan porsi bicara yang sedikit?

Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya di sini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi tim penyelenggara. Menurut saya, kelas sekutu feminis bisa diputar sudut pandangnya menjadi bagaimana keinginan perempuan feminis terhadap sekutu feminis dan bagaimana dan dengan cara apa para sekutu feminis bisa membantu gerakan feminisme.

Privilege dan Institusi Pendidikan

Saya juga masuk ke dalam kelas feminisme dalam institusi pendidikan yang menurut saya kurang baik eksekusinya, baik dari moderator atau pembicaranya sendiri. Kedua pembicara, selain Ummanabiegh, berasal dari institusi pendidikan yang dapat dibilang privileged. Mengapa tidak mengambil staf pengajar dari institusi pendidikan negeri? Institusi pendidikan negeri memiliki banyak siswa Indonesia di dalamnya. Saat ini yang dibutuhkan adalah penanaman feminisme dalam institusi pendidikan negeri. Institusi demikian masih sangat asing mendengar kata ‘feminisme’. Hal lainnya adalah moderator yang bertanya melompat-lompat sehingga membuat saya sedikit bingung.

Femfest memberi pengalaman baru

Namun, apapun itu berada di dalam kelas sekutu feminis dan feminis dalam institusi pendidikan memancing nalar saya, dan cukup membuat otak berputar, sehingga hal tersebut penting untuk diapresiasi. Saya sangat beruntung dapat menghadiri Femfest tahun ini. Saya dapat bertemu dengan banyak teman-teman baru dari berbagai organisasi. Femfest membuat saya merasa welcomed dan tidak merasa diasingkan, karena saya dapat menjadi diri sendiri dan tidak merasa sendiri. Selain itu, saya mendapat banyak sudut pandang mengenai gerakan feminisme dan gerakan-gerakan lainnya.


Penulis : Tara Imann (PadGHRS)

Pernyataan Sikap SGRC Indonesia: Pemiskinan Sistemik melalui Prasyarat Diskriminatif untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) dan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) dan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam kolom ‘Persyaratan Khusus’ seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menyatakan bahwa pelamar disyaratkan “tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender) . . .”

Mengacu pada kutipan prasyarat di atas, kami, Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC Indonesia) sebagai organisasi orang muda dengan fokus kajian isu seksualitas, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia merasa perlu untuk menggarisbawahi bahwa:

  1. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
  2. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagian III Pasal 6 menyatakan bahwa negara mengakui hak untuk bekerja, yang meliputi “hak setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya, dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini”
  3. Pasal 38 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas “pekerjaan yang layak” (1), “syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil” (2), dan “sesuai dengan prestasinya” (4)
  4. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III; meskipun mencantumkan terminologi homoseksual dan biseksual, namun pada poin F66 disebutkan “orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan
  5. International Classification of Diseases 11th Revision, menyatakan bahwa transgender bukan merupakan gangguan kejiwaan.

Mengacu pada ketentuan hukum di atas, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak, menghormati, dan melindungi warga negaranya terlepas dari orientasi seksual maupun identitas gender mereka. Akan tetapi, prasyarat diskriminatif yang dicantumkan oleh Kemendag RI dan Kejaksaan RI – yang sangat mungkin turut diadopsi oleh instansi pemerintah lain – justru membatasi pemenuhan kehidupan kawan-kawan yang berada dalam kelompok rentan: kelompok dengan identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda. Sebagai dampaknya, mereka yang berada dalam kelompok identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda cenderung mengalami kesulitan ketika mengakses pekerjaan di sector formal. Hal ini dapat dilihat dari:

  1. Jumlah kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya pada usia produktif dengan pendidikan terakhir SMA(K) ke atas; hanya 24% yang terserap di sektor formal dan bekerja sebagai pegawai/buruh penuh waktu, sementara 45%, lainnya bekerja secara informal dan serabutan[1]. Selain itu, angka pengangguran di kalangan kelompok ini juga tercatat relatif tinggi, yaitu terdapat 17% dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan/menganggur[2]. Transpuan secara lebih khusus, hanya 20% dari mereka bekerja di luar stereotip, yakni sebagai pekerja sosial, pebisnis kopi, guru, coach modeling, penjahit, fotografer, dan karyawan swasta[3]. Sedangkan keberadaan transgender dalam skema pegawai negeri sama sekali tidak pernah terdengar ceritanya, mengingat hanya 62% dari mereka yang memiliki ijasah[4].
  2. Dari sisi pendapatan dari kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, terlihat bahwa hanya 38% dari mereka yang hidup dengan pendapatan 1-2,5 juta perbulan, sementara 31% lainnya masih hidup dengan pendapatan di bawah 1 juta perbulan; yang berarti mereka termasuk dalam kategori masyarakat miskin kota[5]. Transpuan khususnya, dalam hal pendapatan 56% dari mereka hidup dalam kemiskinan dan 48% lainnya tidak memiliki tabungan ataupun pengetahuan cukup untuk pengeloaan finansial[6].
  3. Dari sisi pendidikan, SGRC Indonesia mencatat ada 22 peristiwa[7] diskriminasi terhadap kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya. Mulai dari pembubaran ataupun pembatalan diskusi seksualitas yang diiringi dengan aksi penolakan, hingga ujaran kebencian dari universitas maupun pejabat tinggi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Diskriminasi ini termasuk ke dalam diskriminasi sistemik, dengan dikeluarkannya dokumen resmi yang secara nyata meminggirkan kawan-kawan dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 2016 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melarang kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya untuk mendaftar sebagai duta pemuda kreatif. Selanjutnya pada tahun 2017, muncul surat pernyataan “bukan bagian dari LGBT” yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru Universitas Andalas; pelarangan mahasiswa Universitas Sriwijaya untuk berorganisasi, jika organisasi tersebut berkaitan dengan LGBT; dan kewajiban pendaftar program beasiswa timur untuk tes VCT. Terakhir, pada tahun 2018, sehubungan dengan cerpen pencarian jati diri yang diterbitkan oleh pers mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Persma USU), 18 orang pengurus Persma USU dipecat oleh pihak universitas

Dari pilihan pekerjaan dan usia produktif, pendapatan dan kesejahteraan, serta pendidikan dan upaya penghidupan layak, kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender ini patut diduga dimiskinkan secara sistematis. Adanya kebencian yang dipupuk bahkan oleh negara sendiri kepada kelompok rentan ini. Negara bukan lagi berpura-pura tidak melihat adanya kekerasan dan ketidakadilan yang meluas kepada kelompok ini, namun Negara semakin terlihat berperan aktif. Arus Pelangi dalam Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia[8] berhasil melakukan pendokumentasian selama 12 tahun dari 2006 sampai dengan 2017. Tercatat 172 peristiwa dengan 17 tindakan yang memberangus hak fundamental mereka termasuk hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Negara menempatkan kelompok rentan ini dalam posisi termiskinkan.

Maka dari itu sejalan dengan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia yang disampaikan  oleh Ninik Rahayu, kami mendorong pemerintah melalui instansi terkait untuk:

  1. Merevisi prasyarat-prasyarat diskriminatif tersebut, dan menjamin penghapusan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender dalam proses rekrutmen tenaga kerja, baik dalam instansi pemerintah maupun non-pemerintah.
  2. Berlaku adil dalam proses rekrutmen dengan berpedoman pada uji kompetensi yang objektif dan tidak mengampu pada prasangka berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.


Informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui ui.sgrc@gmail.com, Instagram: @SGRCUI atau Riska Carolina, SH.MH. Direktur Advokasi dan Kebijakan Publik dari SGRC Indonesia di 081289886442 (hanya untuk whatsapp)

Tentang SGRC INDONESIA

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Indonesia adalah organisasi pemuda berbasis kampus yang berfokus pada isu  seksualitas dan gender yang berlandaskan pada kajian ilmiah dan hak asasi manusia. SGRC Indonesia mengeluarkan Modul Pencegahan Pelecehan & Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, yang dapat diunduh pada tautan ini, http://bit.ly/ModulSGRCUI,

[1] Yasmin Purba, Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBTI di Indonesia, Jakarta: Arus Pelangi, 2017, Hal. 17

[2] ibid

[3] Breaking the Silence, (Laporan Penelitian dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Jakarta, 2019.

[4] ibid

[5] Loc.Cit., Yasmin Purba

[6] Loc.Cit., Breaking the Silence

[7] Kampus Persekusi, (Laporan Penelitan dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies, SGRC), Jakarta, 2019.  

[8] Lihat Riska Carolina, Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia,  Jakarta: Arus Pelangi, 2019.

Laporan Persekusi dan Ujaran Kebencian di Lingkungan Kampus oleh SGRC (2019)

Sejak 2015, kami mendata kampus yang melakukan ujaran kebencian dan persekusi terhadap LGBTIQ. Selengkapnya dalam laporan tahunan ini. Laporan ini disajikan dengan dua bahasa Indonesia dan Inggris.

 

 

Tim penyusun:

  • Ferena Debineva, M.Psi.T
  • Firmansyah Sarbini, S.E
  • Nadya Karima Melati, S.Hum
  • Riska Carolina, M.H

 

Silahkan unduh di bawah ini:

Laporan Persekusi LGBT di Kampus

HOMOFOBIA PERGURUAN TINGGI DI BAWAH KEPEMIMPINAN MENRISTEK MOHAMAD NASIR

HOMOFOBIA PERGURUAN TINGGI DI BAWAH KEPEMIMPINAN MENRISTEK MOHAMAD NASIR

Kasus terancam dibubarkannya pers mahasiswa SUARA USU oleh pihak universitas menambah deretan perguruan tinggi yang homofobik di Indonesia. Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia tercatat melakukan diskriminasi berdasarkan seksualitas dan gender. SGRC (Support Group and Resource Center on Sexuality Studies) mendata daftar perguruan tinggi yang melarang segala macam diskusi, publikasi dan bahkan membuat pernyataan publik menghakimi LGBT sebagai kejahatan. Daftar kampus diskriminatif tersebut dihimpun dalam rentang waktu tiga tahun setengah terhitung sejak 2015 hingga maret 2019. Daftar kampus diskriminatif tersebut adalah sebagai berikut:
– 4 Desember 2015: Rektor Universitas Lampung Hasriadi Mat Akin menyatakan akan memecat mahasiswa atau dosen yang terbukti menyebarkan virus LGBT (http://www.tribunnews.com/video/2015/12/04/rektor-hasriadi-akan-pecat-penyebar-virus-lgbt)
– 22 Januari 2016 Universitas Indonesia melarang penggunaan nama UI untuk komunitas pendukung LGBT di UI (http://www.rappler.com/indonesia/119771-universitas-indonesia-sgrc-ui-lgbt)
–  24 januari 2016: Menristek M. Nasir menyatakan melarang LGBT masuk kampus (http://news.detik.com/berita/3125654/menristek-saya-larang-lgbt-di-semua-kampus-itu-tak-sesuai-nilai-kesusilaan)
–  26 Januari 2016: Forum Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tolak keberadaan LGBT di lingkungan kampus (http://koran-sindo.com/page/news/2016-01-26/6/3)
–  27 Februari 2016: Institut Teknologi Bandung membubarkan diskusi tentang LGBT karena dianggap melakukan propaganda (http://www.rappler.com/indonesia/123911-pembubaran-diskusi-lgbt-itb-bandung)
– 9 Maret 2016 BEM Universitas Riau melakukan demonstrasi untuk menolak LGBT yag dianggapnya menyalai aturan Islam (http://www.riaubook.com/berita/7899/terungkap-ternyata-ada-komunitas-lgbt-di-kampus-kampus-di-riau-ini-buktinya.html)
– 21 Maret 2016: Universitas Tadulako membuat dialog nasional dan deklarasi penolakan LGBT di kampus (http://untad.ac.id/tolak-lgbt-di-kampus-elsam-laksanakan-dialog-nasional/)
– 24 Maret 2016: Universitas Garut membuat seminar untuk menolak keras penyebaran LGBT di lingkungan kampus (https://uniga.ac.id/serius-selamatkan-generasi-muda-fmipa-uniga-gelar-seminar-anti-lgbt/)
– 4 April 2017 Universitas Andalas meminta mahasiswa baru untuk mendatangani lembar pernyataan bukan LGBT (http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/30/rejection-of-lgbt-students-by-andalas-university-sparks-controversy.html)
– 23 Januari 2018 Rektor UGM, Panut Mulyono menyatakan LGT dilarang melakukan kegiatan di kampus https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3828791/ugm-tak-ada-aturan-tolak-lgbt-tapi-dilarang-bekegiatan-di-kampus
– 2 Februari 2018 Universitas Muhamadiah Jakarta melakukan pengajian khusus untuk menolak undang-undang legalisasi LGBT dan dihadiri oleh ketua MPR, Zulfikli Hasan untuk melakukan pernyataan menolak HAM dan LGBT http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/13186.html
– Juni 2017 Universitas Sriwijaya memasukan larangan mahasiswa untuk menjadi organisasi LGBT dalam buku panduan akademik 2017/208 https://www.unsri.ac.id/download/Pedoman%20Akademik%20dan%20Kemahasiswaan%202017.pdf (halaman 28 bab. C)
– 11 Oktober 2018 Kemenristekdikti M. Nasir menyatakan lagi larangan LGBT untuk beraktivitas apapun di Kampus http://jabar.tribunnews.com/2018/10/12/menristekdikti-larang-adanya-aktivitas-kelompok-lgbt-di-lingkungan-kampus
– 28 November 2018 BEM Universitas Riau menyerukan demonstrasi besar-besaran mahasiswa untuk menolak LGBT https://bem.unri.or.id/aksi/seruan-aksi-mimbar-bebas-menolak-lgbt/
– 22 Maret 2019 Universitas Sumatera Utara melarang publikasi cerpen yang bercerita tentang diskriminasi LGBT https://nasional.tempo.co/read/1187893/unggah-cerpen-bertema-lgbt-media-suara-usu-terancam-dibubarkan

Daftar ini bisa dibaca bahwa terjadi tren homofobia meningkat semenjak kepemimpinan kemenristek dikti M. Natsir yang terang-terangan menyampaikan pernyataan melarang LGBT di kampus. Hal ini dilakukan dua kali yakni pada tahun 2016 dan 2018. Seluruh kampus khususnya kampus negeri menerima pernyataan ini sebagai aturan resmi dan tertuang dalam berbagai seminar dan kebijakan untuk menolak LGBT secara masif.
Argumen moral digunakan dalam homofpbia perguruan tinggi Indonesia. Universitas kehilangan tradisi kelimuan untuk berdiskusi dan berdialog secara kritis dan menerapkan aturan homophobik secara birokratik dan struktural begitu saja. Homofobia perguruan tinggi ini menyebabkan gelombang kebencian dan persekusi terhadap kelompok LGBT di Indonesia dan para akademisi turut bertanggungjawab atas hal tersebut. Akademisi seharusnya berpihak pada kelompok marjinal seperti LGBT bukan semakin mendiskriminasi mereka.
Diskriminasi ini menghambat ambisi perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk menjadi internasional karena kampus membatasi jenis-jenis kajian dan kelompok minoritas untuk mengeyam pendidikan. Ketika semangat intelektual dunia berlomba-lomba menghapuskan kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas, kampus-kampus negeri Indonesia malah berlomba-lomba untuk membuat kebijakan yang eksklusif dan diskriminatif. Bayangkan jika kampus internasional yang melakukan kerjasama mengetahui kondisi diskriminatif akademisi dalam negeri, mereka pasti enggan melakukan kerjasama dengan kampus yang tidak menyediakan ruang untuk berpikir kritis dan tidak mendukung prinsip intelektual untuk berpikir ilmiah.
Untuk ini kami meminta pertanggungjawaban menteri riset dan perguruan tinggi karena telah memulai dan membiarkan kampus-kampus negeri di Indonesia melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “pendidikan adalah hak segala bangsa….” Menristek Nasir harus membuka akses sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dan menghentikan diskriminasi di perguran tinggi negeri. Diam bukan solusi dan hanya membiarkan homofobia semakin meluas dan menggerus mutu pendidikan dan penelitian negeri kita.
Narahubung:
Nadya Karima Melati
Peneliti SGRC untuk Indonesia
(ui.sgrc@gmail.com)

Pernyataan Sikap Aliansi Sisterhood Kampus Terhadap Pembredelan Pers Mahasiswa Universitas Sumatera Utara

Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Berbicara

Pernyataan Sikap Aliansi Sisterhood Kampus Terhadap Pembredelan Pers Mahasiswa Universitas Sumatera Utara

 

Kami jaringan organisasi anak muda yang terdiri dari SGRC UI, Space UNJ, Pad GHRS, GSHR Udayana dan Dipo GHRC merupakan organisasi anak muda yang fokus dalam kajian seksualitas dan gender berbasis kampus. Kami bersama-sama mendukung Pers Mahasiswa Suara USU dalam mengecam tindakan pemblokiran website Pers Mahasiswa Suara Universitas Sumatera Utara yang dilakukan pada hari Kamis, 21 Maret 2019 dengan alasan memuat cerita pendek bertema seksualitas. Tidak lama berselang, pihak kampus mengancam untuk mencabut izin kemahasiswaan Suara USU. Ancaman yang dilakukan pihak birokrat Universitas Sumatera Utara (USU) tersebut dikeluarkan setelah viralnya sebuah cerpen di website Pers Mahasiswa USU berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” yang ditulis oleh Yael Stefani Sinaga pada Senin malam, 18 Maret 2019. Pihak rektorat mempermasalahkan cerpen tersebut karena menggunakan kata-kata yang dianggap vulgar, seperti: ‘sperma’, juga cerpen tersebut dituduh mempromosikan LGBT.

Kami melihat pihak rektorat USU telah melakukan pelanggaran yang fatal sebagai perguruan tinggi yakni:

  1. USU telah gagal menjadi universitas yang menyediakan ruang untuk berdiskusi,  berpikir kritis dan membungkam mahasiswa yang melakukannya
  2. USU gagal mencetak pemikir yang berkemanusiaan sesuai sila ke-2 Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Pelarangan sastra sebagai sarana memanusiakan manusia telah melanggar Pancasila tentang kemanusiaan dan terakhir,
  3. Kampus USU gagal dalam menjawab tantangan jaman ketika isu gender dan seksualitas telah menjadi bahasan dalam kajian ilmiah dan didiskusikan dalam ranah akademik.

Kami melihat apa yang dilakukan pihak rektorat terhadap Suara USU adalah bentuk pembredelan terhadap pers mahasiswa. Pembredelan yang dilakukan atas nama moral dan melarang penggunaan kata ‘sperma’ yang dilakukan oleh kalangan akademik menunjukan bahwa birokat kampus tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap sastra Indonesia. Sebab, pada tahun 2008 Khatulistiwa Award memberikan penghargaan pada novel karya Ayu Utami karena keberanian dirinya untuk membahas topik seksualitas yang selalu dianggap tabu dalam sastra. Tren mengangkat seksualitas sebagai kajian dalam sastra adalah bentuk pemberian suara dari kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan dan LGBT. Pelarangan dengan alasan vulgar membuktikan kampus USU telah buta terhadap sastra dan membungkam tragedi kemanusiaan yang dituliskan dalam sebuah cerpen.

Kami menolak segala penindasan, diskriminasi, ancaman, dan pengerdilan atas segala usaha untuk membentuk wacana inklusif di lingkup akademik universitas seluruh Indonesia. Kami juga meminta birokrat kemahasiswaan Universitas Sumatera Utara untuk tidak mencabut status kemahasiswaan pers mahasiswa Suara USU dan lebih meningkatkan kualitas literasi birokrat kampus dengan membaca lebih banyak sastra Indonesia.

24 Maret 2019,

Sisterhood Indonesia

Pernyataan Sikap SGRC Indonesia: Remedial Metode Penelitian untuk BEM Universitas Andalas

Support Group & Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia – selaku pelopor organisasi pemuda dengan fokus kajian gender dan seksualitas berbasis akademis – mengapresiasi hadirnya diskusi, riset, serta publikasi yang membahas isu gender dan seksualitas secara ilmiah. Sejak tahun 2014, SGRC Indonesia aktif memperjuangkan kebebasan akademis, serta mendorong kampus untuk menjadi pusat informasi terkait studi seksualitas, kesehatan reproduksi, dan keragaman gender. Selain itu, SGRC Indonesia turut berperan aktif dalam meluruskan miskonsepsi yang hadir di masyarakat terkait isu-isu di atas; yang dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menguat.

Berangkat dari semangat tersebut, melalui rilis ini SGRC Indonesia meminta. pertanggungjawaban akademis terkait publikasi “Hasil Survei LGBT di Lingkungan Universitas Andalas,” yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan Pengembangan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas (yang selanjutnya disebut ‘BEM Unand’). SGRC mempertanyakan kredibilitas publikasi “Hasil Survei LGBT di Lingkungan Universitas Andalas,” karena rilis tersebut tidak mengikuti kaidah berpikir yang runut, bias, dan sarat akan lompatan-lompatan logika dalam rumusan kesimpulannya, seperti:

  1. BEM Unand menyimpulkan bahwa LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) disebabkan oleh pergaulan yang salah, bukan ‘akademis’.

    SGRC Indonesia menilai bahwa hasil survei yang dirilis oleh BEM Unand bersifat deskriptif. Artinya, survei tersebut hanya dapat menunjukkan pandangan, atau persepsi partisipan penelitian; seperti yang tercermin dalam frasa “. . . partisipan beranggapan bahwa . . .” dan bukan menunjukkan ‘kebenaran absolut’ atas prekondisi yang menyebabkan ‘LGBT’. Simpulan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, simpulan ini menggambarkan hubungan antara dua variabel: ‘pergaulan yang salah’ dan ‘LGBT’. Poin ini menarik untuk dibahas, karena dalam rilis yang diterbitkan oleh BEM Unand, SGRC Indonesia tidak dapat menemukan definisi konseptual terkait ‘LGBT’, ‘pergaulan’, ‘pergaulan yang salah’, dan ‘akademis’. Selain itu, BEM Unand juga tidak menyertakan lampiran analisis data yang menjadi syarat utama pengambilan kesimpulan di atas. SGRC Indonesia mengingatkan bahwa menarik kesimpulan tanpa adanya data atau metode yang valid merupakan bentuk scientific misconduct; yang tentunya dapat mencoreng nama baik BEM Unand, dan Universitas Andalas secara keseluruhan.
  2. LGBT dapat ditularkan, dan perbuatan LGBT dapat menularkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS.

    Simpulan ini menunjukkan kurangnya pemahaman BEM Unand terkait konsep LGBT – yang tentunya dapat dengan mudah dipahami jika BEM Unand memiliki rumusan definisi konseptual yang jelas. LGBT dapat didefinisikan sebagai: ragam orientasi seksual, ekspresi, dan identitas gender. Oleh karena itu, ketika membahas tentang ‘penularan LGBT,’ penting bagi BEM Unand untuk mendefinisikan ‘apa yang menular’. Definisi dari ‘perbuatan LGBT’ juga harus dijelaskan. Senada dengan simpulan pertama, simpulan kedua juga hanya menunjukkan persepsi partisipan penelitian, dan bukan ‘kebenaran absolut’. Ketika partisipan percaya bahwa “matahari berputar mengelilingi bumi”, belum tentu matahari benar-benar berputar mengelilingi bumi. Ketika partisipan percaya bahwa LGBT menular, belum tentu fakta ilmiah mengatakan hal yang sama. SGRC Indonesia mendorong BEM Unand untuk melakukan kajian literatur yang lebih intensif terkait state of the art dari riset-riset terkait LGBT – bahwa selayaknya bentuk orientasi seksual dan identitas gender lainnya (seperti heteroseksual dan cisgender), LGBT tidak menular.

    Terkait argumen mengenai penularan HIV/AIDS, SGRC Indonesia setuju bahwa aktivitas seksual dapat menularkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS; namun hal ini berlaku bagi seluruh manusia terlepas dari apapun orientasi seksualnya: homoseksual, heteroseksual, dan biseksual. Jika narasi yang dicoba dibangun oleh BEM Unand adalah ‘LGBT lebih berisiko tertular penyakit menular seksual’, maka sebaiknya BEM Unand memberikan data pendukung yang akurat dan terbarukan. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Ditjen P2P, Kemenkes RI pada tahun 2017, jumlah penderita AIDS berdasarkan faktor risiko terbanyak terjadi pada kelompok heteroseksual (68%), diikuti oleh pengguna NAPZA suntik (11%), baru setelah itu kelompok homoseksual (4%), dan penularan melalui perinatal dari ibu ke anak (3%). Data ini justru menunjukkan bahwa jumlah penderita AIDS berdasarkan faktor risiko terbanyak terjadi pada kelompok heteroseksual, bukan homoseksual.

    Pemahaman yang komprehensif terkait HIV/AIDS merupakan elemen kunci dalam menanggulangi penularan, sekaligus menghilangkan stigma yang kerap melekat pada penyintas HIV/AIDS. Bagi SGRC Indonesia, narasi inilah yang seharusnya dibangun, alih-alih mencari kelompok tertentu sebagai kambing hitam dari permasalahan bersama ini.

  3. 40% responden survei LGBT di Universitas Andalas mengenal lebih dari satu orang yang ‘terjangkit’ LGBT. Hal ini menunjukkan bahwa di Universitas Andalas sudah terdapat benih-benih LGBT.

    Ibid. Simpulan ini, layaknya simpulan pertama dan kedua, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. BEM Unand tidak menyertakan definisi konseptual dari konsep ‘LGBT’, ‘terjangkit,’ dan ‘benih-benih’. Selain itu, terjadi lompatan logika ketika BEM Unand menyimpulkan bahwa mengenal orang yang ‘terjangkit’ LGBT merupakan tanda dari adanya ‘benih-benih LGBT di Universitas Andalas’. Lagi-lagi, pihak BEM Unand harus mampu mempertanggungjawabkan simpulan ini dengan menyertakan model statistika, atau metode penarikan kesimpulan lain yang digunakan.

    Ketika berbicara tentang benih-benih; penyebaran; endemik; kasus yang lebih endemik di kampus adalah kekerasan seksual dan kekerasan dalam pacaran. SGRC berpendapat bahwa akan lebih bijak bagi BEM Unand untuk fokus pada penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, alih-alih menerbitkan hasil survei yang bias dan justru menguatkan narasi kekerasan simbolik terhadap kelompok tertentu. Sangat penting bagi BEM Unand untuk dapat memberikan dukungan bagi penyintas kekerasan seksual dimanapun, dan membangun sistem kampus yang bebas dari kekerasan seksual, salah satunya dengan memberikan pelatihan pencegahan kekerasan seksual di kampus. SGRC akan dengan senang hati berkerja sama dengan BEM Unand dalam mewujudkan poin di atas. SGRC juga memiliki modul pencegahan kekerasan seksual di kampus yang dapat diunduh melalui tautan: Modul Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus.

  4. LGBT dapat disembuhkan dan LGBT dapat dihilangkan dari Universitas Andalas dengan menjalankan kembali aturan anti-LGBT di Universitas Andalas.

    Kesalahan yang sama kembali diulangi oleh BEM Unand. Rilis survei harus dengan jelas mencantumkan definisi LGBT: apakah LGBT yang dimaksud oleh BEM Unand adalah orientasi seksual, aktivitas seksual, atau identitas gender. Jika BEM Unand mendefinisikan LGBT sebagai orientasi seksual, pernyataan BEM Unand bahwa LGBT dapat ‘disembuhkan’ patut dipertanyakan karena dalam PPDGJ (Pedoman & Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa) III F.66, tertulis bahwa orientasi seksual tidak dianggap sebagai gangguan. Selain itu, lagi-lagi BEM Unand melakukan lompatan logika dengan menyatakan bahwa ‘LGBT dapat dihilangkan dari Universitas Andalas dengan menjalankan aturan anti-LGBT’. Perlu diingat bahwa riset yang dapat dijadikan basis bagi perumusan kebijakan hanyalah riset yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dan riset ini tidak memiliki kualitas tersebut – setidaknya sampai BEM Unand dapat melakukan pembuktian secara akademis.

    Sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pasal 28 I ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan. Pun prinsip penyelenggaran pendidikan haruslah demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, keagamaan, budaya dan kemajemukan bangsa. Prinsip ini diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

    Mengacu pada Undang-Undang tersebut, BEM UNAND justru seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemenuhan perlindungan hak mendapatkan pendidikan yang layak, terlepas dari identitas gender dan orientasi seksual dan menolak aturan anti-LGBT yang bertentangan dengan undang-undang.

  5. 89.50% responden menolak LGBT di Universitas Andalas

    SGRC Indonesia mengapresiasi bunyi pernyataan ini yang mampu menggambarkan dengan baik penjelasan deskriptif dari survei – jika dibandingkan dengan pernyataan lainnya pada hasil survei ini. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah ‘apa yang ditolak?’. Lagi-lagi, penting bagi BEM Unand untuk dapat menampilkan definisi konseptual dari konsep LGBT yang digunakan dalam survei ini.

Secara garis besar, hasil ‘riset’ BEM Unand gagal menampilkan pembuktian atas simpulan yang menggambarkan hubungan sebab-akibat antara dua variabel, serta definisi konseptual dari jargon, atau terminologi yang dipergunakan oleh tim peneliti dalam penyusunan riset. SGRC Indonesia tidak dapat menemukan: karakteristik sampel penelitian, model analisa, teknik pengolahan data, dan lampiran-lampiran lain yang menjadi kewajiban dalam sebuah rilis akademis. BEM Unand juga tidak menjelaskan bahwa simpulan yang dibuat di atas merupakan persepsi yang ada pada mahasiswa Universitas Andalas, bukan sebuah fakta yang diambil dari penggunaan metode yang valid dan reliable, dan bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya, juga didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Berangkat dari semangat untuk mengembangkan diskursus akademis terkait isu seksualitas, SGRC Indonesia memberi contoh pemaparan yang dapat dilakukan oleh BEM Unand dengan menggunakan data survei deskriptif yang terdapat dalam rilis BEM Unand.

“Persepsi negatif yang ada di lingkungan kampus Universitas Andalas terhadap kelompok ragam gender dan seksual salah satunya dikenal dengan istilah homonegativity. Homonegativity merupakan sekumpulan sikap, kepercayaan, perasaan, dan tingkah laku negatif terhadap lesbian, gay, dan hubungan sejenis (McDermott, 2012). Homonegativity, yang juga disebut sebagai homophobia, heteroseksisme, atau prasangka anti-gay, merupakan bagian dari kelompok besar stigma sosial yang dialami oleh minoritas gender dan seksual di beberapa negara di dunia (Herek & McLemore, 2013; Lottes & Grollman, 2010; Stulhofer & Rimac, 2009). Penelitian global tentang opini publik terhadap individu LGBT yang sudah dilakukan berfokus pada lima faktor yang berasosiasi dengan sikap homonegatif yaitu gender, umur, pendidikan, agama, dan hubungan antar kelompok (Slootmaekers & Lievens, 2014). Pada umumnya, perempuan memiliki sikap homonegatif yang lebih rendah dan mempunyai sikap lebih menerima dibandingkan laki-laki (Herek, 2002; Lim, 2002). Asosiasi serupa ditemukan padak individu yang lebih muda dibandingkan ke generasi yang lebih tua, dan individu yang berpendidikan lebih tinggi dibandingkan ke pendidikan yg rendah (Slootmaeckers & Lievens, 2014). Selain variabel demografis, terjadinya hubungan antar kelompok juga sebagai indikasi rendahnya sikap homonegatif. Beberapa penelitian menunjukkan ketika seseorang mengenal individu lesbian dan gay, dan terutama berinteraksi secara rutin dengan individu dari kelompok minoritas seksual dapat mengurangi sikap homonegatif (Detenber, Ho, Neo, Malik, & Cenite, 2013; Lewis, 2011; Pettigrew & Tropp, 2006)”.

SGRC menghargai perbedaan perspektif dalam memandang fenomena sosial; namun scientific misconduct yang hadir dalam presentasi hasil penelitian BEM Unand merupakan hal yang tidak dapat ditolerir dalam komunitas akademik. SGRC Indonesia menuntut pertanggungjawaban keilmuan dari BEM Unand dengan menyertakan, dan membuat public: laporan lengkap yang mencakup karakteristik sampel, definisi konseptual, operasionalisasi konsep, model analisa, daftar pertanyaan, metode penelitian, metode analisa data, beserta lampiran-lampiran lainnya.

SGRC Indonesia, sebagai pelopor organisasi pemuda dengan fokus kajian gender dan seksualitas di lingkungan kampus, membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi semua organisasi kemahasiswaan yang tertarik meneliti topik-topik terkait gender dan seksualitas untuk bersama-sama menggunakan asas keilmuan yang valid dan sistematis. SGRC juga mengingatkan kembali pentingnya pendidikan tinggi yang menjunjung asas kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan dan keterjangkauan.

Tentang SGRC Indonesia:

SGRC Indonesia adalah organisasi non-profit yang didirikan di lingkungan kampus dan bergerak pada bidang kajian pemikiran. SGRC Indonesia mengkaji hal-hal terkait seksualitas seperti kesehatan reproduksi, hak seksual, politik pengaturan seksual, akses kesehatan, dan pendidikan seksual. Tujuan organisasi adalah mengupayakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan gender dan seksualitas yang terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan kampus. SGRC Indonesia dapat dihubungi melalui akun Instagram/Twitter/Ask.fm: SGRCUI, atau email ke: contact@sgrcui.org (cc: ui.sgrc@gmail.com).