Rilis Pers: Kasus Reynhard Sinaga: Fokus Pada Kekerasan Seksualnya!

Rilis Pers Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) 

0.jpeg

Baru-baru ini beredar pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga (36 tahun), mahasiswa doktorat Indonesia yang berkuliah di Inggris, yang didakwa atas 159 serangan secara seksual termasuk di dalamnya 136 perkosaan, 8 percobaan perkosaan, 15 pencabulan (indecent assault) terhadap 48 orang laki-laki (Daily Mail UK, Marsden and Shears, 6 Januari 2020). Terhadap Reynhard Sinaga, Pengadilan Manchester menjatuhi hukuman minimum 30 tahun penjara.

Maraknya pemberitaan berkaitan dengan Reynhard Sinaga menjadi ramai diperbincangkan melalui media sosial maupun media online. Adapun terdapat miskonsepsi dan disinformasi yang tidak berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi dan menimbulkan stigma baru terhadap kelompok-kelompok tertentu berdasarkan latar belakang pelaku. Menjawab miskonsepsi dan disinformasi itu, kami dengan ini menjelaskan bahwa:

  1. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) mendukung setiap upaya kepolisian dan pengadilan Inggris dalam rangka penegakan hukum kasus kekerasan seksual apapun jenis kelamin, orientasi seksual, dan identitas gender pelaku maupun korban.

1.jpeg

Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh dan kepada siapapun tanpa memandang kelas, tingkat pendidikan, agama, umur, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Kekerasan seksual berupa perkosaan, percobaan perkosaan, pencabulan, dan serangan seksual lainnya yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga merupakan suatu bentuk kekejian dan tindak kriminal. Kami mendukung hukuman berat terhadap Reynhard setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan Naskah Akdemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU KS) disebutkan bahwa Kekerasan Seksual merupakan:

“setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

Sedangkan menyangkut orientasi seksual, Arus Pelangi mengeluarkan Modul Pendidikan Dasar SOGIESC yang menyebutkan bahwa orientasi seksual merupakan ketertarikan manusia terhadap manusia lain yang melibatkan emosi, romantis, dan/atau seksual. Ketertarikan manusia baik emosi, romantis, dan/atau seksual ini haruslah melibatkan persetujuan (consent) yang sebelumnya sudah mendapatkan pemahaman informasi (fully informed) untuk menjalin relasi ataupun hubungan seksual.

Menyalahkan orientasi seksual untuk tindakan kriminal seseorang adalah suatu upaya membelokkan isu kekerasan seksual ini menjadi suatu kebencian terhadap kelompok rentan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender).

  1. Pemberitaan media di Indonesia sebaiknya berfokus pada penanganan, pencegahan, dan pemulihan untuk korban kekerasan seksual di Indonesia.

2.jpeg

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini yaitu menggunakan kesempatan korban yang tidak sadarkan diri karena mabuk alkohol untuk melakukan tindak kriminalnya. Seharusnya narasi media di Indonesia adalah mengenai hubungan seks di saat tidak berdaya. Selain itu, mengingat bahwa pemahaman masyarakat Indonesia mengenai sexual consent atau persetujuan seksual belumlah merata, kami mendorong untuk dapat disahkannya RUU KS, agar masyarakat dapat memahami setiap kekerasan seksual yang terjadi.

  1. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) mendorong dibentuknya layanan pengaduan kekerasan seksual dan disahkannya RUU KS oleh DPR RI sebagai perangkat hukum yang mencegah dan menangani kekerasan seksual serta memberikan pemulihan pada korban.

3.jpeg

Patut untuk dicontoh dari Universitas Manchester, tempat pelaku mengambil gelar S2-nya di Inggris, adalah adanya layanan pengaduan melalui telepon yang menawarkan dukungan untuk korban kekerasan seksual ataupun bagi mereka yang terdampak. Selain itu juga, setiap civitas academia yang merasa telah menjadi korban dari Reynhard Sinaga dapat melaporkan kasusnya melalui layanan pengaduan tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri, kekerasan seksual yang lebih banyak terjadi kepada perempuan dalam lingkungan kampus, seperti kasus Agni di UGM ataupun kasus SS di UI, saat ini masih mandek sampai pengadilan. 

Kasus Reynhard Sinaga yang terjadi di Inggris dapat menemui titik terang dikarenakan adanya hukum yang mengakomodir penanganan kasus kekerasan seksual. Sedangkan di Indonesia, pemberitaan di media mengenai kasus kekerasan seksual pada umumnya cenderung menyalahkan korban (victim blaming), intimidasi, sampai dengan impunitas pelaku.

Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun 2019, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencapai 406.178 kasus di tahun 2018, meningkat 14% dari tahun sebelumnya (348.446 kasus). Jumlah tersebut kian meningkat dikarenakan adanya kekosongan hukum atas penanganan kekerasan seksual. Seharusnya kasus Reynhard Sinaga dapat menjadi pembelajaran, dan data Komnas Perempuan ini dapat mendorong pengesahan RUU KS yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual dan pemulihan korban tanpa kesat-kesat biner.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

 

Jakarta, 7 Januari 2020

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks)

4.jpeg


 

Organisasi yang mendukung pernyataan dan bagian dari Kompaks yaitu:

1.        YLBHI

2.       SGRC Indonesia

3.       LBH Jakarta

4.      LBH Masyarakat

5.       Arus Pelangi

6.      PKBI

7.       YPII

8.      STFT Jakarta

 

9.      Sanggar Swara

10.    SEJUK

11.      LBH Pers

12.     KontraS

13.     HRWG

14.    PurpleCode Collective

15.     LBH Apik Jakarta

16.    ICJR

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

  • Ricky Gunawan 081210677657 (LBH Masyarakat)
  • Riska Carolina 081289886442 – Hanya Whatsapp (SGRC Indonesia)
  • Ryan Korrbari 082135611431 – (Arus Pelangi)

Label yang tepat untuk laki-laki yang mendukung kesetaraan

Jika mendengar kata ‘feminisme’, masih banyak orang mengira bahwa feminisme adalah gerakan yang berfokus pada penempatan perempuan pada posisi yang lebih tinggi dari laki-laki. Padahal, diskursus feminisme berbicara tentang upaya penyediaan akses yang setara antara perempuan dan laki-laki. Dalam budaya yang sangat patriarkis, gerakan feminisme dibutuhkan untuk melindungi dan memberdayakan perempuan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Feminist Festival (Femfest) 2019 di Wisma PKBI, Jakarta, menjadi kesempatan yang baik untuk membuka ruang-ruang diskusi baru tentang keberadaan feminisme di Indonesia.

Salah satunya adalah kelas diskusi sekutu feminis yang diisi oleh Ryan Febrianto (Plan International), Tara Basro (Aktor), dan Kokok Dirgantoro (Entrepreneur & PSI). Kelas ini menjadi sangat inspiratif bagi para peserta diskusi karena memberikan gambaran bagaimana menjadi sekutu feminis yang baik dan dapat berperan positif terhadap gerakan feminis di Indonesia. Melalui kelas ini, setiap orang sadar bahwa mereka dapat berperan aktif dalam menghapus ketidaksetaraan gender berdasarkan fokus masing-masing.

Selain itu juga, kelas ini pun membuka diskursus apakah laki-laki bisa menjadi ‘male feminist’ atau hanya menjadi ‘women ally. Pergelutan diskusi yang terjadi di kelas ini memantik pemikiran-pemikiran dari pesertanya. Salah seorang penanya mengungkapkan, bahwa laki-laki tidak dapat menjadi male feminist karena laki-laki tidak merasakan opresi yang dirasakan oleh perempuan, sehingga posisi laki-laki dalam gerakan perempuan dianggap menjadi agen pendukung dalam feminisme. Namun penanggap lainnya pun berpendapat bahwa laki-laki bisa menjadi lebih dari women ally karena feminisme sendiri berangkat dari ide penyetaraan akses oleh laki-laki dan perempuan. Sehingga hal tersebut menjadi feminis tidak berkaitan dengan perjuangan perempuan secara identitas.

Pada akhir diskusi dalam kelas ini diambil kesimpulan tentative bahwa label yang pantas diberikan kepada laki-laki sebenarnya tidaklah terlalu penting, yang penting adalah bagaimana laki-laki juga dapat berkontribusi dalam gerakan kesetaraan gender yang juga disuarakan dalam feminisme.


Penulis: Rickdy Vanduwin (GHRS Udayana)

Menjadi Sekutu Feminis Karena Feminisme itu Personal

Femfest 2019 yang diadakan pada 23-24 November 2019 di Wisma PKBI Jakarta, dihadiri oleh banyak pemateri dari berbagai latar belakang. Meskipun berbeda latar belakang semuanya sama-sama bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih ramah gender. Ada banyak kelas yang diadakan dalam festival ini. Sekutu Feminis adalah salah satu kelas yang paling menarik perhatian peserta. Kelas ini diisi oleh tiga orang narasumber, yakni Ryan Febrianto (Plan International), Tara Basro (Aktor), dan Kokok Dirgantoro (Entrepreneur & PSI). Kelas ini dimoderasi oleh Andi Komara dari LBH Jakarta. Ketiga pembicara dalam kelas ini merupakan sekutu feminis yang berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai feminisme. Ada benang merah yang bisa dilihat dari latar belakang kenapa ketiga pembicara ini memutuskan untuk menjadi sekutu feminis; yaitu karena isu-isu dalam feminisme bersinggungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Ryan Febrianto mulai menjadi sekutu feminis karena alasan yang sangat personal; ibunya menjadi salah satu alasan mengapa ia aktif dalam isu-isu perempuan. Ryan bersama NGO tempat ia bekerja sering melakukan penelitian terkait dengan isu gender. Misalnya, ia pernah melakukan penelitian tentang apa yang menyebabkan laki-laki menjadi pelaku kekerasan seksual. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa salah satu faktor utama mengapa laki-laki lebih banyak menjadi pelaku kekerasan seksual yaitu karena laki-laki cenderung menganggap perempuan sebagai objek seksual yang dimiliki oleh laki-laki.

“Laki-laki merasa punya ‘entitlement’ terhadap tubuh perempuan. Inilah pentingnya mengapa laki-laki perlu memahami feminisme; memahami bahwa perempuan adalah subjek yang independen dan punya kebebasan yang utuh dan tidak didefinisikan oleh kepemilikan laki-laki”, ujar Ryan.

Hal yang bersinggungan diungkapkan juga oleh Kokok Dirgantoro mengenai perannya sebagai sekutu dari feminis. Ia berpendapat berdasarkan perjuangannya menjadi sekutu feminis yang tidak terasosiasi dengan organisasi apapun. Sedangkan untuk perjuangan aktivismenya lebih berfokus pada ranah individu; mengubah lingkungan sekitarnya seperti tempat kerjanya menjadi lebih ramah gender.

“Misalnya dengan membuat kebijakan cuti untuk ayah yang anaknya baru lahir atau cuti hamil-melahirkan untuk pekerja perempuan. Jadi mendorong cita-cita feminis itu juga sebenarnya baik untuk laki-laki, ” Ungkap pekerja Koorporasi ini.

Tara Basro pun berangkat dari alasan personal. Dulu ia sangat tidak nyaman dengan kondisi fisik yang ia miliki; sebagai perempuan dalam dunia peran, kulitnya dinilai tidak memenuhi standar kecantikan aktor perempuan di Indonesia. Tara menilai body positivity menjadi salah satu fokus feminisme yang ia terapkan dalam kehidupannya.

“Sebenarnya menjadi feminis itu buat aku adalah bagaimana kita bisa tampil percaya diri dengan tubuh yang kita miliki tanpa harus bersandar pada standar kecantikan perempuan yang sering kali dikonstruksikan oleh laki-laki”, ungkap aktor pemeran Tiga Skrikandi itu.

Kelas ini menjadi sangat inspiratif bagi para peserta diskusi karena memberikan gambaran bagaimana menjadi sekutu feminis yang baik dan dapat berperan positif terhadap gerakan feminis di Indonesia. 


Penulis: Rickdy Vanduwin (GHRS Udayana)

Menjelajah Kelas-Kelas Diskusi Dalam Feminis Festival 2019

Saya sudah mendengar mengenai acara Feminist Festival, tapi belum pernah—dan awalnya tidak ada niatan untuk—menghadiri acara tersebut. Pada pertengahan bulan Oktober, salah satu kawan saya yang sekaligus merupakan anggota JFDG dan panitia Feminist Festival menghubungi saya untuk menjadi salah satu pembicara untuk kelas diskusi mengenai Feminisme di Institusi Pendidikan.

Kelas Diskusi: Feminisme di Institusi Pendidikan

Kelas Feminisme di Institusi Pendidikan diadakan pada hari pertama. Selain saya yang mewakili mahasiswa, ada dua narasumber lain yaitu Wulan Danoekoesoemo dari Lentera yang berbicara dari sudut pandang dosen dan Angie dari Hollaback Jakarta dari sudut pandang guru. Sebenarnya, saya agak menyayangkan pemilihan narasumber untuk kelas tersebut. Kedua narasumber selain saya ternyata bekerja untuk institusi yang sama, yaitu BINUS. Sebagai institusi pendidikan dengan mayoritas siswanya dari kalangan atas, tentu saja ada jarak yang lumayan lebar antara lingkungan pendidikan kedua narasumber tersebut dengan lingkungan pendidikan di mana saya berada. Hal ini menyebabkan eksekusi diskusi tidak berjalan dengan lancar. Kedua pembicara agaknya kurang terkoneksi dengan apa yang mereka bicarakan, dengan melihat jumlah peserta yang hadir masih awam dengan apa itu feminisme. Agaknya hal tersebut dikarenakan lingkungan pendidikan BINUS yang sudah maju dan progresif, tentu saja nilai-nilai feminisme, kesetaraan, dan inklusivitas lebih mudah ditanamkan.

Kelas Diskusi: Sekutu Feminis

Selain kelas Feminisme di Institusi Pendidikan, saya mengikuti beberapa kelas lain yang dibuka oleh Feminist Festival. Salah satu kelas yang saya ikuti adalah kelas Sekutu Feminis bersama Tara Basro, Kokok Dirgantoro, dan Ryan Febrianto. Saya memutuskan untuk mengikuti kelas tersebut karena saya bertanya-tanya mengenai peran Tara Basro di dalam diskusi tersebut. Sekutu dan bagian adalah dua hal yang berbeda makna. Sekutu berada di luar, bukan di dalam. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah Tara Basro ini seorang feminis atau hanya merupakan sekutu feminis?

Kelas Diskusi: Identitas Gender

Kelas lain yang saya masuki adalah kelas Identitas Gender dengan Kanzha Vinaa, Stacey Nikolay, dan Noval Auliady. Kelas ini merupakan kelas favorit saya. Selain karena adanya sahabat dan kawan-kawan saya yang menjadi moderator dan pembicara, saya rasa kelas ini termplementasi dengan baik karena berdasarkan pengalaman valid dari para pembicaranya. Vinaa menceritakan mengenai strugglenya sebagai transpuan dari ia kecil, pengalamannya menjadi pekerja seks, hingga kehidupannya sekarang di dunia aktivisme. Stacey menceritakan mengenai pengalamannya menjadi seorang lesbian dan perjalanannya hingga ia berada di titik di mana ibunya menerima dan mendukung orientasi seksualnya, bahkan ibunya ikut hadir di antara para peserta, hingga membuat diskusi lebih mengakar. Pembicara terakhir yaitu Noval berbicara mengenai pengalaman kekerasan yang ia alami karena identitas dan ekspresi gendernya, yang mana pengalamannya juga sebagian besar dialami oleh rekan-rekan LGBT yang hadir pada siang itu.

Femfest tak Melulu untuk dikritik

Secara umum, saya merasa amat senang dan beruntung dapat diundang dan menghadiri Feminist Festival tahun ini. Bukan hanya karena saya dapat belajar mengenai banyak hal, tetapi saya juga dapat bertemu dengan kawan-kawan Sisterhood, dan mendapat banyak kawan baru dari berbagai organisasi yang berbeda. Feminist Festival membuat saya merasa aman dan nyaman menjadi diri sendiri, dan kembali menyalakan semangat untuk terus memperjuangkan kesetaraan.


Penulis: Ummanabiegh Ismail Jalla (Diponegoro Gender and Human Rights Center).

Feminis Festival: Dari Sekutu sampai yang “Khusus” dalam Institusi Pendidikan

Feminist Festival (Femfest) 2019 merupakan acara dari Femfest pertama yang saya datangi. Awalnya saya ingin datang sebagai peserta, namun tiba-tiba saya diajak untuk menjadi moderator di salah satu kelas yang ada di Femfest 2019, yaitu kelas Identitas Gender. Femfest membuka banyak sekali kelas yang menarik, yang tentunya berkaitan dengan feminisme. Kelas-kelas milik Femfest sangat beragam sehingga saya bingung mana yang harus saya datangi. Kelas favorit saya adalah kelas sekutu feminis yang diadakan di hari pertama. Bukan hanya karena Tara Basro sebagai narasumber, namun saya bisa belajar tentang apa itu sekutu feminis dan bagaimana harusnya sekutu feminis itu.

Perempuan sebagai sekutu Feminis, benarkah?

tara basro

Walaupun menjadi kelas favorit, saya memiliki banyak pertanyaan yang kurang terjawab salah satunya adalah peran Tara Basro sebagai pembicara. Tara Basro adalah seorang perempuan yang seharusnya tidak dimasukkan dalam lingkaran sekutu feminis. Sepengetahuan saya, sekutu feminis berarti orang-orang yang berada di luar perempuan. Saya juga mempertanyakan tentang istilah ‘lelaki feminis’ yang menurut saya, tidak valid. Namun hal ini terus menerus dibahas bahkan secara intrinsik dan divalidasikan.

Sekutu sendiri berarti aliansi, bukan sesuatu yang ada di dalamnya. Dari kelas ini, saya kemudian mengerti namun pada saat yang bersamaan memiliki banyak pertanyaan tentang validitas ‘lelaki baru’ atau ‘lelaki feminis’ ini.  Pada dasarnya, laki-laki sudah memiliki segalanya. Mereka dilahirkan dengan privilese, yang dengan adanya privilese tersebut, mereka otomatis berada di atas perempuan yang begitu lahir, tubuhnya sudah dipolitisasi. Itulah mengapa muncul gerakan feminisme ini. Laki-laki cis tidak seharusnya berada di dalam lingkaran feminis tersebut. Mereka sebagai sekutu, seharusnya memberikan dukungan dari luar, mendorong dari bawah, yang berperan sebagai pengawal gerakan feminisme itu sendiri, bukan menaruh dirinya di dalam ruang untuk perempuan yang telah susah payah direnggut kembali oleh para perempuan.

Kembali ke pertanyaan saya di awal; apa peran Tara Basro dalam kelas ini? Apakah Tara menjadi representasi perempuan sukses yang melawan standar kecantikan? Sebagai aktris? Atau sebagai token saja? Tapi apabila ia adalah representasi dari perempuan feminis, mengapa ia diberikan porsi bicara yang sedikit?

Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya di sini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi tim penyelenggara. Menurut saya, kelas sekutu feminis bisa diputar sudut pandangnya menjadi bagaimana keinginan perempuan feminis terhadap sekutu feminis dan bagaimana dan dengan cara apa para sekutu feminis bisa membantu gerakan feminisme.

Privilege dan Institusi Pendidikan

Saya juga masuk ke dalam kelas feminisme dalam institusi pendidikan yang menurut saya kurang baik eksekusinya, baik dari moderator atau pembicaranya sendiri. Kedua pembicara, selain Ummanabiegh, berasal dari institusi pendidikan yang dapat dibilang privileged. Mengapa tidak mengambil staf pengajar dari institusi pendidikan negeri? Institusi pendidikan negeri memiliki banyak siswa Indonesia di dalamnya. Saat ini yang dibutuhkan adalah penanaman feminisme dalam institusi pendidikan negeri. Institusi demikian masih sangat asing mendengar kata ‘feminisme’. Hal lainnya adalah moderator yang bertanya melompat-lompat sehingga membuat saya sedikit bingung.

Femfest memberi pengalaman baru

Namun, apapun itu berada di dalam kelas sekutu feminis dan feminis dalam institusi pendidikan memancing nalar saya, dan cukup membuat otak berputar, sehingga hal tersebut penting untuk diapresiasi. Saya sangat beruntung dapat menghadiri Femfest tahun ini. Saya dapat bertemu dengan banyak teman-teman baru dari berbagai organisasi. Femfest membuat saya merasa welcomed dan tidak merasa diasingkan, karena saya dapat menjadi diri sendiri dan tidak merasa sendiri. Selain itu, saya mendapat banyak sudut pandang mengenai gerakan feminisme dan gerakan-gerakan lainnya.


Penulis : Tara Imann (PadGHRS)

Pernyataan Sikap SGRC Indonesia: Pemiskinan Sistemik melalui Prasyarat Diskriminatif untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) dan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) dan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam kolom ‘Persyaratan Khusus’ seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menyatakan bahwa pelamar disyaratkan “tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender) . . .”

Mengacu pada kutipan prasyarat di atas, kami, Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC Indonesia) sebagai organisasi orang muda dengan fokus kajian isu seksualitas, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia merasa perlu untuk menggarisbawahi bahwa:

  1. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
  2. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagian III Pasal 6 menyatakan bahwa negara mengakui hak untuk bekerja, yang meliputi “hak setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya, dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini”
  3. Pasal 38 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas “pekerjaan yang layak” (1), “syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil” (2), dan “sesuai dengan prestasinya” (4)
  4. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III; meskipun mencantumkan terminologi homoseksual dan biseksual, namun pada poin F66 disebutkan “orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan
  5. International Classification of Diseases 11th Revision, menyatakan bahwa transgender bukan merupakan gangguan kejiwaan.

Mengacu pada ketentuan hukum di atas, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak, menghormati, dan melindungi warga negaranya terlepas dari orientasi seksual maupun identitas gender mereka. Akan tetapi, prasyarat diskriminatif yang dicantumkan oleh Kemendag RI dan Kejaksaan RI – yang sangat mungkin turut diadopsi oleh instansi pemerintah lain – justru membatasi pemenuhan kehidupan kawan-kawan yang berada dalam kelompok rentan: kelompok dengan identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda. Sebagai dampaknya, mereka yang berada dalam kelompok identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda cenderung mengalami kesulitan ketika mengakses pekerjaan di sector formal. Hal ini dapat dilihat dari:

  1. Jumlah kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya pada usia produktif dengan pendidikan terakhir SMA(K) ke atas; hanya 24% yang terserap di sektor formal dan bekerja sebagai pegawai/buruh penuh waktu, sementara 45%, lainnya bekerja secara informal dan serabutan[1]. Selain itu, angka pengangguran di kalangan kelompok ini juga tercatat relatif tinggi, yaitu terdapat 17% dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan/menganggur[2]. Transpuan secara lebih khusus, hanya 20% dari mereka bekerja di luar stereotip, yakni sebagai pekerja sosial, pebisnis kopi, guru, coach modeling, penjahit, fotografer, dan karyawan swasta[3]. Sedangkan keberadaan transgender dalam skema pegawai negeri sama sekali tidak pernah terdengar ceritanya, mengingat hanya 62% dari mereka yang memiliki ijasah[4].
  2. Dari sisi pendapatan dari kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, terlihat bahwa hanya 38% dari mereka yang hidup dengan pendapatan 1-2,5 juta perbulan, sementara 31% lainnya masih hidup dengan pendapatan di bawah 1 juta perbulan; yang berarti mereka termasuk dalam kategori masyarakat miskin kota[5]. Transpuan khususnya, dalam hal pendapatan 56% dari mereka hidup dalam kemiskinan dan 48% lainnya tidak memiliki tabungan ataupun pengetahuan cukup untuk pengeloaan finansial[6].
  3. Dari sisi pendidikan, SGRC Indonesia mencatat ada 22 peristiwa[7] diskriminasi terhadap kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya. Mulai dari pembubaran ataupun pembatalan diskusi seksualitas yang diiringi dengan aksi penolakan, hingga ujaran kebencian dari universitas maupun pejabat tinggi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Diskriminasi ini termasuk ke dalam diskriminasi sistemik, dengan dikeluarkannya dokumen resmi yang secara nyata meminggirkan kawan-kawan dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 2016 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melarang kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya untuk mendaftar sebagai duta pemuda kreatif. Selanjutnya pada tahun 2017, muncul surat pernyataan “bukan bagian dari LGBT” yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru Universitas Andalas; pelarangan mahasiswa Universitas Sriwijaya untuk berorganisasi, jika organisasi tersebut berkaitan dengan LGBT; dan kewajiban pendaftar program beasiswa timur untuk tes VCT. Terakhir, pada tahun 2018, sehubungan dengan cerpen pencarian jati diri yang diterbitkan oleh pers mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Persma USU), 18 orang pengurus Persma USU dipecat oleh pihak universitas

Dari pilihan pekerjaan dan usia produktif, pendapatan dan kesejahteraan, serta pendidikan dan upaya penghidupan layak, kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender ini patut diduga dimiskinkan secara sistematis. Adanya kebencian yang dipupuk bahkan oleh negara sendiri kepada kelompok rentan ini. Negara bukan lagi berpura-pura tidak melihat adanya kekerasan dan ketidakadilan yang meluas kepada kelompok ini, namun Negara semakin terlihat berperan aktif. Arus Pelangi dalam Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia[8] berhasil melakukan pendokumentasian selama 12 tahun dari 2006 sampai dengan 2017. Tercatat 172 peristiwa dengan 17 tindakan yang memberangus hak fundamental mereka termasuk hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Negara menempatkan kelompok rentan ini dalam posisi termiskinkan.

Maka dari itu sejalan dengan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia yang disampaikan  oleh Ninik Rahayu, kami mendorong pemerintah melalui instansi terkait untuk:

  1. Merevisi prasyarat-prasyarat diskriminatif tersebut, dan menjamin penghapusan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender dalam proses rekrutmen tenaga kerja, baik dalam instansi pemerintah maupun non-pemerintah.
  2. Berlaku adil dalam proses rekrutmen dengan berpedoman pada uji kompetensi yang objektif dan tidak mengampu pada prasangka berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.


Informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui ui.sgrc@gmail.com, Instagram: @SGRCUI atau Riska Carolina, SH.MH. Direktur Advokasi dan Kebijakan Publik dari SGRC Indonesia di 081289886442 (hanya untuk whatsapp)

Tentang SGRC INDONESIA

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Indonesia adalah organisasi pemuda berbasis kampus yang berfokus pada isu  seksualitas dan gender yang berlandaskan pada kajian ilmiah dan hak asasi manusia. SGRC Indonesia mengeluarkan Modul Pencegahan Pelecehan & Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, yang dapat diunduh pada tautan ini, http://bit.ly/ModulSGRCUI,

[1] Yasmin Purba, Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBTI di Indonesia, Jakarta: Arus Pelangi, 2017, Hal. 17

[2] ibid

[3] Breaking the Silence, (Laporan Penelitian dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Jakarta, 2019.

[4] ibid

[5] Loc.Cit., Yasmin Purba

[6] Loc.Cit., Breaking the Silence

[7] Kampus Persekusi, (Laporan Penelitan dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies, SGRC), Jakarta, 2019.  

[8] Lihat Riska Carolina, Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia,  Jakarta: Arus Pelangi, 2019.

Laporan Persekusi dan Ujaran Kebencian di Lingkungan Kampus oleh SGRC (2019)

Sejak 2015, kami mendata kampus yang melakukan ujaran kebencian dan persekusi terhadap LGBTIQ. Selengkapnya dalam laporan tahunan ini. Laporan ini disajikan dengan dua bahasa Indonesia dan Inggris.

 

 

Tim penyusun:

  • Ferena Debineva, M.Psi.T
  • Firmansyah Sarbini, S.E
  • Nadya Karima Melati, S.Hum
  • Riska Carolina, M.H

 

Silahkan unduh di bawah ini:

Laporan Persekusi LGBT di Kampus