Apa yang Bisa Dilakukan Untuk menolong Temanmu yang Menjadi Korban Revenge Porn

Apabila kamu kenal seseorang yang mengalami kasus revenge porn atau porno balas dendam, hal yang kamu bisa lakukan untuk membantu dia sebagai berikut:

 

 1. Berpihak

Temanmu yang mengalami kekerasan seksual siber akan merasa ketakutan dan cemas, kamu harus yakinkan dia bahwa kamu berada di sisinya dan tidak menyalahkan apa yang telah terjadi kepadanya. Temanmu sebagai korban akan bingung dan merasa bersalah, dalam kasus ini yang bersalah adalah pelaku yang mengancam demi mendapat keuntungan dan penyebar konten porno. Yakinkan temanmu sebagai korban bahwa dia tidak sendirian.

2. Dengarkan

Temanmu sebagai korban harus memahami perasaannya dan apa yang dia alami. Dengan memahami perasaannya, bantu dia untuk memahami apa yang menyebabkan kekhawatiran dia. Apakah dia khawatir orangtua atau lembaga pendidikan tau kasus ini, apakah dia khawatir akan dikeluarkan dari sekolah dan dikucilkan dari pergaulannya dan sebagainya. Temani dia untuk bicara kepada keluarga, teman terdekat dan pihak sekolah/kampus bahwa dia adalah korban dari kekerasan seksual siber.

3. Analisis jenis kekerasan siber yang dialami korban.

SGRC memiliki panduang 10 jenis kekerasan seksual di dunia digital yang bisa membantu konselor dan korban memahami jenis kekerasan seksual yang dialami. Silahkan lihat di sini untuk jenis-jenis kekerasan seksual di dunia digital oleh SGRC.

4. Jangan Menyalahkan Korban

Apapun yang terjadi, jangan menyalahkan korban. Temanmu sangat butuh bantuanmu dan buat dia untuk tidak terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Jika pelaku terus mengancam agar korban mengirimkan konten porno, yakinkan korban untuk berkata “tidak” dan pelaku mempermainkan rasa takut dan kecemasan korban untuk memeras dan membuat korban terus melakukan apa yang diinginkan pelaku.

5. Mencari dugaan pelaku

Pelaku yang mengancam bisa pacar, mantan pacar atau orang yang tidak dikenal. Untuk mantan pacar dan pacar pendamping bisa membuka dialog dengan pelaku untuk menghentikan perbuatannya. Bahwa apabila pelaku melakukan hal tersebut, dia melakukan tindakan kriminal dan berpotensi dipidana. Apabila pelaku tidak teridentifikasi, hal yang dilakukan adalah bicara pada lingkungan terdekat bahwa temanmu terkena musibah kekerasan seksual di dunia digital.

6. Bicara dengan lingkungan

Korban butuh ditemani untuk bicara ke teman, saudara, keluarga dan lingkungan sekolah/kerja tentang musibah yang menimpanya, minta mereka tidak menyalahkan korban. Pada awal biasanya keluarga seperti ayah atau ibu akan shock dan menyalahkan korban dan korban bisa diungsikan dulu ke rumah aman/teman. Dukungan keluarga sangat penting karena ketakutan korban dan keluarga serta pengucilan dari lingkungan adalah yang diinginkan pelaku.

7. Buat kelompok pendukung

Penting untuk membuat kelompok pendukung agar korban tidak merasa sendirian dan menghilangkan rasa cemas dan paranoia yang biasanya terjadi pada korban revenge porn. Kumpulkan korban yang kamu kenal berdasarkan domisili mereka dan minta berkumpul dan mereka bercerita soal kejadian yang dialami. Bersama-sama bisa saling berbagi dan mendukung, juga diharapkan menyadarkan masyarakat tentang kekerasan seksual siber.

8. Berikan lembaga pendamping psikologis

Apabila korban mengalami trauma berat, berikan korban bantuan psikolog profesional untuk mengatasi kecemasan dan paranoia. Hubungi psikolog profesional di rumah sakit atau lembaga yang tersedia di kotamu.

 

9. Pastikan berhati-hati untuk membawa ini ke jalur hukum

Hukum Indonesia tidak melindungi korban revenge porn karena dianggap berpartisipasi membuat konten tersebut. Undang-undang yang potensial menjadikan korban sebagai pelaku adalah UU ITE dan UU pornografi. Untuk itu, dampingan profesional dan lembaga negara perlindungan perempuan penting untuk menyadari kasus ini dan memberikan keadilan bagi perempuan.

10. Berikan lembaga pendamping hukum

Buat laporan resmi ke lembaga perlindungan perempuan seperti Komnas Perempuan untuk mendapat rujukan hukum. Apabila korban ingin mempidanakan kasus ini, beri lembaga pendamping seperti pengacara khusus kasus kekerasan terhadap perempuan. Jangan biarkan korban dan kamu datang sendirian ke kepolisian untuk buat laporan karena untuk kasus siber dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, polisi memiliki unit kerja khusus yaitu PPA untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kamu juga bisa meminta temanmu untuk mengisi form berikut formulir pengaduan kekerasan seksual siber. Semoga membantu!

Advertisements

Frequently Asked Question Kasus Revenge Porn

Sehubungan pengumuman lewat Twitter, Instagram dan Email ada ratusan pertanyaan yang masuk. Untuk mempermudah komunikasi, apabila kamu ingin melapor dan konsultasi terkait kekerasan seksual siber kamu bisa isi form ini formulir pengaduan kekerasan seksual siber. Dan ada beberapa pertanyaan yang berulang, maka untuk konsultasi kekerasan seksual berbasis siber revenge porn kami merangkumnya dalam FAQ berikut ini:

Q: Pacarku/ mantan pacarku atau seseorang tidak dikenal memiliki foto atau video telanjangku walaupun dia berkata sudah dihapus, tapi aku masih khawatir apa yang harus aku lakukan?

A: Pertama, cari teman yang bisa dipercaya untuk mendengarkan ceritamu dan yakinkan pada dia bahwa kamu tidak mengingkan hal ini. Kamu butuh bantuan dari teman terdekat agar dia bisa bersaksi jika sewaktu-waktu konten tersebut benar-benar tersebar di internet bahwa kamu tidak menginginkan hal ini dan kamu adalah korban.

Q: Pacarku/mantan pacarku/orang tidak dikenal mengancam akan menyebarkan foto/video telanjangku dan memberitahukan ke pihak sekolah dan orangtua. Apa yang harus aku lakukan?

A: Kamu harus mencari teman atau lembaga pendamping yang bisa berbicara kepada keluarga/sekolahmu bahwa kamu adalah korban ancaman penyebaran video porno dan kamu tidak menginginkan hal ini. Mau tidak mau kamu harus komunikasikan kepada keluarga/sekolah bahwa kamu adalah korban kekerasan seksual digital dan apabila konten itu tersebar mereka bisa mendukung dan bersaksi bahwa kamu adalah korban.

Q: Apa yang harus dilakukan apabila foto/video telanjangku terlanjur disebar?

A: Pastikan lingkungan terdekatmu memahami kamu adalah korban dan kalau bisa cari tahu terduga pelaku penyebaran dari mana awal pertama video itu diunggah. Bicarakan kepada pelaku yang menggunggah bahwa dia juga berpotensi untuk dipidana melalui UU ITE dengan menyebarkan konten ilegal tersebut. Kamu bisa melakukan laporan ke lembaga perlindungan perempuan seperti Komnas Perempuan dan mendapat perlindungan sebagai korban dan pemulihan.

Q: Temanku mengalami dikirim dan disebarkan foto telanjangnya, sebagai teman apa yang harus aku lakukan?

A: Dengarkan dan berpihak. Jangan menyalahkan temanmu yang membuat konten tersebut, hal seperti ini bisa terjadi pada siapa saja dan jangan sekalipun menyalahkan korban. Percaya padanya dan teman dia untuk mengkomunikasikan masalahnya pada lingkungan terdekatnya. Kamu juga bisa menginfokan kelompok pendukung untuk kasus ini seperti SGRC dan afiliasinya untuk membantu temanmu pulih dari kejadian ini.

Q: Sebuah akun di twitter/facebook/instagram menyebarkan fotoku yang telanjang dan diperjual belikan, apa yang harus dilakukan?

A: Kamu bisa laporkan ke twitter/facebook/instagram soal illegal content dan jika bisa bicara dengan admin bahwa dia berpotensi pidana dengan mengunggah pornografi.

Q: Aku merasa cemas dan paranoid akan foto-fotoku yang terlanjur di sebar, aku bingung harus apa

A: kamu butuh lembaga pendampingan psikologis apabila mengalami trauma dan cemas berlebihan. SGRC membuat kelompok pendukung (Support Group) untuk kasus-kasus kekerasan seksual siber khususnya untuk kamu yang domisili Jabodetabek. Kalian bisa bertemu untuk pemulihan secara langsung.

Q: Apa itu lembaga pendamping dan mengapa butuh teman dan lembaga pendamping?

A: Karena kamu butuh bantuan dan tidak bisa sendirian. Lembaga pendamping adalah women crisis center di kotamu atau peer support group (kelompok pendukung sebaya) untuk bersaksi bahwa kamu adalah korban. Lembaga pendamping juga bisa membantu kamu komunikasi dengan keluarga kamu soal kejadian kekerasan seksual ini juga memberikan pemulihan psikologis kamu.

Q: Di mana bisa mendapatkan lembaga pendamping?

A: Tergantung domisili kotamu, biasanya di setiap kota punya Woman Crisis Center atau komunitas feminis yang ada di kotamu.

Q: Bagaimana jika saya ingin meneruskan kasus ini ke jalur hukum?

A: Pastikan kamu punya pendamping hukum seperti pengacara yang paham kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena untuk kasus revenge porn, korban berpotensi untuk juga menjadi pelaku dengan alasan “membuat konten” tanpa dilihat relasi kuasa yang memaksa korban membuat konten tersebut. Ada UU ITE dan Pornografi yang bisa menjerat korban menjadi tersangka. Untuk itu dibutuhkan lembaga pendamping dan saksi ahli yang membantu kamu dalam pelaporan untuk bersaksi bahwa kamu adalah korban dalam kasus ini.

 

Dalam kasus revenge porn, penting untuk korban membuat kelompok pendukung dan berbagi cerita agar korban tidak merasa terkucil sendirian dan mampu untuk sintas. Untuk itu, SGRC mengundang kamu untuk bergabung dalam kelompok pendukung kami. Bagi kamu yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengirimkan kronologi ke email kamu ui.sgrc@gmail.com dan kami akan kabari jadwal pertemuan terdekat.

 

Penjelasan Pasal Kesusilaan Ga Pake Istilah Hukum (semoga)

Tulisan ini dibuat dari sudut pandang anak hukum yang ikut deg-deg-an karena RKUHP. Aku membuat ini karena penjelasan aku tentang RKUHP ini tidak pernah dimengerti orang lain (padahal sudah jelas itu pasalnya bunyinya apa, masih juga nanya, heran, apa salah ibu mengandung).
Jadi, atas nama kebebasan berekspresi, di sini kutuliskan sebuah kesimpulan tentatif (mungkin besok bisa tiba-tiba berubah, karena kan masih “rancangan”) dari sudut pandang aku yang bukan siapa-siapa ini.
Mari kita mulai dari ketiga pasal kesusilaan, yaitu 484 ayat (1) butir e; pasal 488, dan pasal 495 ayat (2). Mari kita sebut dengan nama, pasal zina, pasal kumpul kebo, dan pasal cabul–biar tidak usah menyebutkan angka terus menerus.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari pasal-pasal tersebut. Pertama, kita mulai dengan apa yang disebut kejahatan tanpa korban. Kenapa tanpa korban? Karena alat ukurnya moral. Sedangkan moral itu sangat subjektif.
RKUHP sudah diwacanakan dari zaman baheula. Moral yang dirumuskan pada 80-an, boleh jadi sudah tidak relevan untuk 2018. Lebih dari itu, moral di satu tempat juga beda dengan moral di tempat yang lain. Di sana beda, di sini beda. Cara pandang yang tinggal di kotamadya, sama yang di kabupaten juga bisa beda.
Moral antarindividu juga beda, ya toh? Ada yg setuju menikah siri, ada yang enggak. Ada yang setuju dengan hubungan seks sebelum menikah, ada pula yang setuju bahwa hubungan seks hanya dilakukan setelah menikah.
Semua itu pun ada kaitannya dengan cara seseorang melihat tubuh masing-masing. Bukankah kita dilahirkan merdeka, dan bebas dari perbudakan? Sebagai orang dewasa, apapun yang kita lakukan di dalam ruang privat seharusnya tidak menjadi masalah.
Itu adalah urusan dua orang yang sama-sama sudah dewasa, sudah mengerti tata cara main kartu uno gimana. Terus mereka main dong tuh di ruang tertutup, berdua doang. Walaupun memang sih main uno berdua doang enggak seru. Tapi kalo mereka berdua sepakat untuk mainnya berdua doang, masa orang ketiga mau maksa ikutan?
Kejahatan tanpa korban erat hubungannya dengan ‘delik aduan’ di pasal zina. Kenapa? Karena yang awalnya tanpa korban, menjadi ada korban.
Kenapa ada korban? Karena di pasal zina tertulis “pihak ketiga yg tercemar”. Hayo siapa nih yang tercemar? Jangan-jangan hanya karena nongkrong beduaan di kamar kos, ngerjain tugas, atau main kartu uno tadi, kalian digerebek–bisa oleh yang punya kos, pak RT, ataupun orang tua kalian.
Ingat enggak kejadian di Cikupa? Celup? Mereka semua kepo! Kalau sah ini RKUHP, maka kepo akan legal. Nyebelin enggak sih? Apalagi pasal kumpul kebo tuh frasanya “setiap orang”. Artinya, siapapun yang enggak bisa membuktikan mereka menikah secara sah, bisa dipidana.
Jadi bawalah itu surat nikah kemanapun kalian pergi. Mau laki sama laki, perempuan sama perempuan, semuanya akan dicurigai. Semua orang, apapun jenis kelaminnya, selama sedang bersama, bisa disangka main suami-istrian atau enggak homeseksual.
Mau yang sedang bersama itu adalah perempuan dengan keponakan laki-lakinya, mau yang sedang bersama itu perempuan dengan kakak cowoknya, siapa yang peduli?
Kejahatan yang awalnya tanpa korban malah bikin korban. Ya karena korbannya, yang sedang berkegiatan bareng, diurusi oleh hidung-hidung sok tahu. Parahnya lagi, isu ini dipolitisasi sedemikian rupa. Ramainya mengalahkan antrian bihun telur lilit yang ada di UNAS. Ramai banget.
Selanjutnya, soal pasal cabul sesama jenis kelamin. Bagi saya, mestinya cabul tuh ya cabul saja; mau jenis kelaminnya sama kek, beda kek, sama saja. Cabul itu enggak perlu dijelaskan lagi “dengan kekerasan, ancaman kekerasan”. Cabul sudah pasti pakai kekerasan dan ancaman kekerasan. Tapi, kenapa yang dibahas hanya yang kelaminnya sama doang? Kalau kelaminnya beda, apakah cabul jadi diperbolehkan?
Kalau ada ancaman kekerasan, besok-besok mungkin bisa ada juga tuh “percobaan cabul”. Tambah aneh saja jadinya. Semua serba bermain dugaan. Pokoknya, siapapun yang lagi di dalam kamar, ciduk saja. Kali kumpul kebo, kali homo (eh ternyata kakak-adik, ups).
Cabulnya juga enggak cuma di kamar lho. Tertulis juga di sana: “melanggar kesusilaan depan umum”. Apa coba maksudnya? Apakah, kalau kalian best friend yang sedang unyu-unyuan ala oppa-oppa Korea di depan umum, bisa kena pasal ini?
Di KRL abang-abang mesum yang nyolek pantat perempuan juga banyak. Itu kan cabul, melanggar norma susila di depan umum. Kok cuma cabul sesama jenis doang? Batasnya susila menurut siapa nih? Rasanya kok ya dibuat sesukanya saja; ditakar-takar sendiri begitu.
Seakan-akan, menurut pasal ini, cabul sesama jenis itu begitu mengerikannya. Sementara menikah di bawah umur boleh, mengajak ikut perang boleh, mengajak minum darah orang yang dianggap berdosa boleh, dan mempromosikan kencing unta juga boleh.
Lagipula, bukankah sudah ada tuh soal pornografi sama publikasinya di UU Pornografi. Apakah harus ditambah? Enggak jelas banget. Sekalian saja tambah terus. Bikin dobel, biar puas. Pokoknya, lewat RKUHP ini, orang yang hobinya kepo jadi terpuaskan sifat kepo dan ghibahnya. Alhamdulillah.
Akhir kata kuingin mengutif Prof. Sulistyowati Guru Besar FHUI punya kalimat keren banget. “DPR harus mampu membedakan antara hukum positif dan moral; dua hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan satu.” Kekini kafe, 25/1/18.

Continue reading Penjelasan Pasal Kesusilaan Ga Pake Istilah Hukum (semoga)

Penjelasan SGRC Indonesia Mengenai Surat Pernyataan PDSKJI Terkait LGBT dan Tanggapan APA

Hari ini SGRC Indonesia akan membahas mengenai terminologi yang belakangan beredar, terutama mengenai ODMK dan ODGJ, kaitannya dengan PDSKJI. Terutama untuk yang belum membaca jawaban SGRC Indonesia di laman ask.fm/SGRCUI. Hal ini berkaitan dengan surat pernyataan PDSKJI terkait LGBT, tanggapan APA, dan penjelasan lanjutan dari PDSKJI.

CeIux0OVAAAcTq5.jpg large
lembar pertama pernyataan sikap PDSKJ yang menjadi perdebatan di kalangan publik.
CeIuy1jVAAAHSea.jpg large
lembar kedua pernyataan sikap PDSKJ yang seharusnya menjadi perhatian lebih dan diutamakan.

Jika ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya langsung ya! Pertanyaan dapat diajukan melalui email resmi kami dan beberapa media sosial kami, dengan mengetik pencarian dengan nama SGRCUI, baik itu Twitter, Facebook, Instagram, dan Askfm.

Untuk lebih jelas akan dijelaskan secara lugas mengenai pengertian-pengertian terkait dengan gambar di atas. Pertama, mari kita urai istilah istilah umum:

  1. PDSKJI merujuk kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia.
  2. IPA adalah Indonesian Psychiatric Association, sama dengan PDSKJI.
  3. ICD adalah International Classification of Diseases
  4. ODMK adalah Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan ODGJ adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa.
  5. Singkatan lain yang mungkin muncul akan dijelaskan kemudian.

Harus dapat diketahui bahwa Psikiater dan Psikolog adalah dua disiplin ilmu yang berbeda. Psikiater berbeda dengan Psikolog. Pendidikan S1 Psikiatri adalah Pendidikan Dokter, yang selanjutnya melanjutkan dengan spesialis Kedokteran Jiwa. Sedangkan Psikolog menempuh S1 di Ilmu Psikologi dan melanjutkan S2 Profesi Psikologi. Semoga menjadi cukup jelas.

Sekarang, pembahasan mengenai ODMK dan ODGJ itu sendiri. Pada poin kedua dijelaskan:

Dalam Ilmu Psikiatri dikenal orientasi seksual meliputi heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Homoseksualitas adalah kecenderungan ketertarikan secara seksual dengan kepada jenis kelamin yang sama. Homoseksual meliputi lesbian dan gay. Biseksualitas adalah kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada kedua jenis kelamin. Transeksualisme adalah gangguan identitas jenis kelamin berupa suatu hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenisnya, biasanya disertai perasaan tidak enak atau tidak sesuai anatomis seksualnya dan menginginkan untuk memperoleh terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental dan sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Dengan demikian orang dengan homoseksual dan biseksual dapat dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMK)”.

Pernyataan ini seringkali digunakan untuk menstigmatisasi LGBT, dan melegitimasi tindakan kekerasan terhadap LGBT karena dianggap ‘Gangguan’. Hal ini (ODMK) dianggap sebagai diagnosis FINAL dari Psikiater bahwa LGBT terganggu dan harus disembuhkan. Padahal, ODMK bukan merupakan terminologi untuk diagnosis melainkan terminologi untuk populasi yang dianggap beresiko tinggi; serta yang dimaksud ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

Contohnya, ODMK bisa seseorang dengan disabilitas tetapi hidup dalam lingkungan yang tidak disability-friendly; remaja yang tertekan oleh bullying di sekolah;  pekerja yang sehari-hari mengalami tekanan menghadapi kemacetan dalam perjalanan harian. ODMK juga banyak dialami oleh kelompok urbanisasi, warga yang tinggal di daerah bencana alam, bajir, daerah teroris. Jadi, sebenarnya semua orang mempunyai resiko mengalami masalah kejiwaan.

Pertanyaan selanjutnya : “Dari mana terminologi OMDK ini berawal?”. Istilah ODMK dan ODGJ bisa ditemukan di Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya dibaca UU Kesehatan Jiwa). Salah satu alasan UU Kesehatan Jiwa memunculkan istilah ODMK selain ODGJ adalah karena keinginan perhatian upaya kesehatan jiwa bagi ODMK bisa ditekankan pada upaya promotif dan preventif.

Upaya promotif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk:

  1. Mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan Jiwa masyarakat secara optimal
  2. Menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat ;(dan ini sangat penting)
  3. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa; dan
  4. Meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa.

Stigma, diskriminasi, dan peran serta masyarakat adalah kata-kata kunci bagi upaya promotif dan dapat dilaksanakan dimanapun. Apa implikasi lanjutan yang terdapat di UU Kesehatan Jiwa mengenai ODMK dan ODGJ? Adalah terdapat pada Pasal 86 UU Kesehatan Jiwa yang sama.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Inilah yang seharusnya menjadi  highlight concern.

Lalu? Apakah pernyataan tersebut berbeda dengan ICD? Apakah sebenarnya ICD yang menjadi rujukan PDSKJI/IPA? Indonesia, terutama PDSKJI, masih menggunakan ICD 10 (International Classification of Disease) dan gagal menegaskan bahwa sebagaimana yang tertulis pada F66 –Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation, dicatatkan bahwa: “Sexual orientation by itself is not to be regarded as a disorder”.

CeI4ECoUAAAT-p3.jpg large
ICD 10 – F66 – Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation, note: “Sexual orientation by itself is not to be regarded as a disorder”.

ICD-10 sendiri adalah klasifikasi kesehatan yang dibuat oleh WHO (World Health Organization) yang digunakan praktisi kesehatan untuk epidemiologi, manajemen kesehatan dan tujuan klinis, termasuk analisis situasi kesehatan umum kelompok populasi; Untuk memonitor insiden & prevalensi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, membuktikan gambaran situasi kesehatan umum negara dan populasi.  Jadi tidak hanya berfokus pada kesehatan mental saja. Uniknya edisi 10 (ICD-10) dipublikasikan pada tahun 1990, yakni masih dipakai dari 27 tahun lalu.

Lalu apa itu DSM? DSM V (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. DSM V adalah alat bantu diagnosis dan klasifikasi gangguan mental yang dikeluarkan oleh APA (American Psychiatric Association). Pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh APA (American Psychiatric Association) dan berfokus pada klasifikasi gangguan mental.

Jadi pertanyaannya sekarang adalah mana yang lebih baru antara standar DSM V yang dipakai Amerika, dengan ICD-10 yang dijadikan acuan para ahli psikiatri Indonesia? Jelas dan tentu terbitan DSM V merupakan acuan yang jauh lebih mutakhir. ICD-10 terakhir kali direvisi tahun 1992, dan sampai saat ini masih dalam proses revisi final ke ICD-11, pada tahun 2018.

Jadi mengapa terjadi kesalahpahaman? Menurut kami, hal ini terjadi karena PDSKJI menerbitkan surat dengan terminologi yang hanya dimengerti oleh kalangan amat terbatas (ahli, psikiater, psikolog, pembuat kebijakan) namun menerbitkannya sebagai statement publik.

_____________________________________________________________________

Penjelasan yang sama oleh Ferena Debineva dapat ditemukan pada https://chirpstory.com/li/308895#_=_, menulis dan mewakili SGRC Indonesia.

Editor: Ris Carolina