Pernyataan Sikap SGRC Indonesia: Pemiskinan Sistemik melalui Prasyarat Diskriminatif untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) dan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) dan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam kolom ‘Persyaratan Khusus’ seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menyatakan bahwa pelamar disyaratkan “tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender) . . .”

Mengacu pada kutipan prasyarat di atas, kami, Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC Indonesia) sebagai organisasi orang muda dengan fokus kajian isu seksualitas, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia merasa perlu untuk menggarisbawahi bahwa:

  1. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
  2. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagian III Pasal 6 menyatakan bahwa negara mengakui hak untuk bekerja, yang meliputi “hak setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya, dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini”
  3. Pasal 38 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas “pekerjaan yang layak” (1), “syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil” (2), dan “sesuai dengan prestasinya” (4)
  4. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III; meskipun mencantumkan terminologi homoseksual dan biseksual, namun pada poin F66 disebutkan “orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan
  5. International Classification of Diseases 11th Revision, menyatakan bahwa transgender bukan merupakan gangguan kejiwaan.

Mengacu pada ketentuan hukum di atas, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak, menghormati, dan melindungi warga negaranya terlepas dari orientasi seksual maupun identitas gender mereka. Akan tetapi, prasyarat diskriminatif yang dicantumkan oleh Kemendag RI dan Kejaksaan RI – yang sangat mungkin turut diadopsi oleh instansi pemerintah lain – justru membatasi pemenuhan kehidupan kawan-kawan yang berada dalam kelompok rentan: kelompok dengan identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda. Sebagai dampaknya, mereka yang berada dalam kelompok identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda cenderung mengalami kesulitan ketika mengakses pekerjaan di sector formal. Hal ini dapat dilihat dari:

  1. Jumlah kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya pada usia produktif dengan pendidikan terakhir SMA(K) ke atas; hanya 24% yang terserap di sektor formal dan bekerja sebagai pegawai/buruh penuh waktu, sementara 45%, lainnya bekerja secara informal dan serabutan[1]. Selain itu, angka pengangguran di kalangan kelompok ini juga tercatat relatif tinggi, yaitu terdapat 17% dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan/menganggur[2]. Transpuan secara lebih khusus, hanya 20% dari mereka bekerja di luar stereotip, yakni sebagai pekerja sosial, pebisnis kopi, guru, coach modeling, penjahit, fotografer, dan karyawan swasta[3]. Sedangkan keberadaan transgender dalam skema pegawai negeri sama sekali tidak pernah terdengar ceritanya, mengingat hanya 62% dari mereka yang memiliki ijasah[4].
  2. Dari sisi pendapatan dari kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, terlihat bahwa hanya 38% dari mereka yang hidup dengan pendapatan 1-2,5 juta perbulan, sementara 31% lainnya masih hidup dengan pendapatan di bawah 1 juta perbulan; yang berarti mereka termasuk dalam kategori masyarakat miskin kota[5]. Transpuan khususnya, dalam hal pendapatan 56% dari mereka hidup dalam kemiskinan dan 48% lainnya tidak memiliki tabungan ataupun pengetahuan cukup untuk pengeloaan finansial[6].
  3. Dari sisi pendidikan, SGRC Indonesia mencatat ada 22 peristiwa[7] diskriminasi terhadap kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya. Mulai dari pembubaran ataupun pembatalan diskusi seksualitas yang diiringi dengan aksi penolakan, hingga ujaran kebencian dari universitas maupun pejabat tinggi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Diskriminasi ini termasuk ke dalam diskriminasi sistemik, dengan dikeluarkannya dokumen resmi yang secara nyata meminggirkan kawan-kawan dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 2016 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melarang kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya untuk mendaftar sebagai duta pemuda kreatif. Selanjutnya pada tahun 2017, muncul surat pernyataan “bukan bagian dari LGBT” yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru Universitas Andalas; pelarangan mahasiswa Universitas Sriwijaya untuk berorganisasi, jika organisasi tersebut berkaitan dengan LGBT; dan kewajiban pendaftar program beasiswa timur untuk tes VCT. Terakhir, pada tahun 2018, sehubungan dengan cerpen pencarian jati diri yang diterbitkan oleh pers mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Persma USU), 18 orang pengurus Persma USU dipecat oleh pihak universitas

Dari pilihan pekerjaan dan usia produktif, pendapatan dan kesejahteraan, serta pendidikan dan upaya penghidupan layak, kelompok rentan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender ini patut diduga dimiskinkan secara sistematis. Adanya kebencian yang dipupuk bahkan oleh negara sendiri kepada kelompok rentan ini. Negara bukan lagi berpura-pura tidak melihat adanya kekerasan dan ketidakadilan yang meluas kepada kelompok ini, namun Negara semakin terlihat berperan aktif. Arus Pelangi dalam Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia[8] berhasil melakukan pendokumentasian selama 12 tahun dari 2006 sampai dengan 2017. Tercatat 172 peristiwa dengan 17 tindakan yang memberangus hak fundamental mereka termasuk hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Negara menempatkan kelompok rentan ini dalam posisi termiskinkan.

Maka dari itu sejalan dengan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia yang disampaikan  oleh Ninik Rahayu, kami mendorong pemerintah melalui instansi terkait untuk:

  1. Merevisi prasyarat-prasyarat diskriminatif tersebut, dan menjamin penghapusan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender dalam proses rekrutmen tenaga kerja, baik dalam instansi pemerintah maupun non-pemerintah.
  2. Berlaku adil dalam proses rekrutmen dengan berpedoman pada uji kompetensi yang objektif dan tidak mengampu pada prasangka berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.


Informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui ui.sgrc@gmail.com, Instagram: @SGRCUI atau Riska Carolina, SH.MH. Direktur Advokasi dan Kebijakan Publik dari SGRC Indonesia di 081289886442 (hanya untuk whatsapp)

Tentang SGRC INDONESIA

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Indonesia adalah organisasi pemuda berbasis kampus yang berfokus pada isu  seksualitas dan gender yang berlandaskan pada kajian ilmiah dan hak asasi manusia. SGRC Indonesia mengeluarkan Modul Pencegahan Pelecehan & Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, yang dapat diunduh pada tautan ini, http://bit.ly/ModulSGRCUI,

[1] Yasmin Purba, Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBTI di Indonesia, Jakarta: Arus Pelangi, 2017, Hal. 17

[2] ibid

[3] Breaking the Silence, (Laporan Penelitian dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Jakarta, 2019.

[4] ibid

[5] Loc.Cit., Yasmin Purba

[6] Loc.Cit., Breaking the Silence

[7] Kampus Persekusi, (Laporan Penelitan dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies, SGRC), Jakarta, 2019.  

[8] Lihat Riska Carolina, Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia,  Jakarta: Arus Pelangi, 2019.

Pernyataan Sikap SGRC Indonesia: Tidak Ada Rekonsiliasi Tanpa Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual!

Melalui rilis ini kami merespon kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus di Indonesia yang marak terjadi di tahun 2018. Terutama sehubungan dengan pemberitaan dugaan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Agni, Mahasiswi UGM yang beritakan oleh Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairungpress UGM dengan judul Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan. Berikut pernyataan sikap SGRC Indonesia sebagai organisasi berbasis kajian seksualitas dan kelompok dukungan mahasiswa:

  1. SGRC Indonesia percaya bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus sesungguhnya sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Meningkatnya pemahaman atas kekerasan seksual, menggugah kesadaran penyintas untuk berani bicara. Jadi fenomena kekerasan seksual di kampus bukanlah suatu tren yang meningkat melainkan penyintas akhirnya berani melaporkan kasusnya.
  2. Keberanian penyintas sayangnya belum direspon dengan baik, khususnya oleh lingkungan kampus yang masih menyalahkan penyintas atas kekerasan seksual yang terjadi kepadanya. SGRC Indonesia mengenal fenomena ini dengan viktimisasi berganda. Viktimisasi berganda dilakukan oleh pihak kampus yang belum punya prespektif tentang kekerasan seksual sehingga menyebabkan penyintas merasa bersalah kepada dirinya dan menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari.
  3. SGRC Indonesia menemukan bahwa sulitnya penyintas mendapatkan akses bantuan pendampingan kasus maupun konseling trauma. Hal ini membuktikan minimnya pengetahuan pihak kampus dalam memberi perlindungan dan menangani kasus kekerasan seksual.

Maka dari itu, SGRC Indonesia selaku pelopor kajian seksualitas dan kelompok pendukung di lingkungan kampus, merekomendasikan secara umum kepada seluruh Universitas di Indonesia untuk:

  1. Menindak setiap kasus kekerasan seksual yang terlapor dengan sungguh-sungguh, berperspektif korban, tidak mengintimidasi dan memberi sanksi setimpal bagi pelaku;
  2. Menjadikan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi sebagai refleksi lembaga dalam memberikan penanganan kasus yang lebih baik, tidak menyalahkan penyintas dan memberikan perlindungan khusus terhadap penyintas yang berani mengungkap kebenaran.
  3. Bertanggung jawab secara lembaga untuk memberikan pemulihan baik fisik dan mental kepada penyintas.
  4. Menyediakan pendidikan dan pemahaman komprehensif akan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
  5. Mendorong mahasiswa tiap-tiap universitas untuk membentuk kelompok dukungan (Support Group) untuk meningkatkan pemahaman komprehensif atas hak kesehatan seksual dan reproduksi.

 

Untuk Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi SGRC Indonesia, melalui ui.sgrc@gmail.com, Instagram: @SGRCUI

 

 

 

 

 

Tentang SGRC INDONESIA

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Indonesia adalah organisasi pemuda berbasis kampus yang berfokus pada isu  seksualitas dan gender yang berlandaskan pada kajian ilmiah dan hak asasi manusia. SGRC Indonesia mengeluarkan Modul Pencegahan Pelecehan & Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, yang dapat diunduh pada tautan ini, http://bit.ly/ModulSGRCUI,

WOMEN’S MARCH JAKARTA

3
Dokumentasi berupa foto dapat dilihat pada akun Instagram SGRC Indonesia, @sgrcui

Women’s March diadakan pada hari Sabtu 4 Maret 2017 yang lalu, yang diawali dengan marching atau gerak jalan yang dimulai pukul 09.00 dari Sarinah Mall, Thamrin hingga ke Taman Aspirasi, Kawasan Monumen Nasional. Peserta didominasi dengan warna merah muda, putih dan ungu serta berbagai poster unik. Ratusan orang dari berbagai kelompok menyuarakan berbagai aspirasi terkait masalah gender yakni hak otonomi atas tubuh, body-positivity, kekerasan seksual, peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, kesetaraan bagi LGBTIQA+, masalah lingkungan dan peran perempuan di dalamnya, masalah perempuan dan perburuhan, serta perlindungan kelompok difabel, dengan tagar #Perempuan Bersatu. Perempuan bersama-sama turun ke jalan untuk menuntut kehidupan yang aman dan setara. Kesempatan berharga untuk menyuarakan pendapat seperti ini memang tidak boleh dilewatkan begitu saja.

timeline_20170303_113239

Gerak jalan dimulai dengan seruan-seruan tentang anti patriarki dan tuntutan kesetaraan yang diteriakkan secara lantang dan bersemangat.  Panitia juga sibuk mengatur barisan peserta yang berasal dari berbagai golongan, sebuah prinsip interseksionalitas yang berusaha terus dijaga dalam gerakan perempuan. Women’s March ikut pula disemarakkan dengan kehadiran beberapa artis-artis tanah air yang bukan untuk mengisi acara namun turut ambil bagian dalam selebrasi perjuangan perempuan dengan mengangkat poster-poster menggelitik setara dengan peserta lainnya; misalnya Hannah Al-Rashid yang menyindir beberapa orang yang menganggap feminisme tidak sesuai dengan “budaya” bangsa atau Nino Fernandez yang membawa poster dengan pesan “For My Future Wife and Kids” (Untuk Calon Istri dan Anak-anakku), dan Nadine Alexandra yang dengan bangga mengangkat poster lebar berwarna merah muda dengan pesan “Diversity, Equality, Love” (Keberagaman, Kesetaraan, Cinta). Tak ketinggalan ada komedian Arie Kriting dan sutradara Joko Anwar yang sibuk mendokumentasikan jalannya acara.

Sesampainya di Taman Aspirasi, Monas, acara berlanjut dengan orasi-orasi dari berbagai representasi kelompok, yakni Musdah Mulia, Rukka Sombolinggi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Mariana Amirudin dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Dian Kartikasari dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) serta organisasi lingkungan hidup WALHI. Acara juga kian semarak dengan adanya penampilan musik dari Sister in Danger, Melanie Subono, dan Mutiara Malika, pembacaan puisi oleh Helga Worotitjan, Ayu Meutia, Putri Minangsari dan Tiar S serta penampilan tari Rejang dari Bali. Acara juga kian meriah saat adanya agenda menari bersama dengan lagu penyanyi Beyonce – “Run The World (Girls)”. Para peserta asyik menari dan mengangkat poster-poster mereka yang memiliki kalimat – kalimat yang menggelitik seperti “bosan ditanya kapan kawin”, “two girls kiss, god smiles”, “bukan rokku yang pendek tapi otakmu yang tumpul”, “bisexuals are just confused by your ignorance”, serta berbagai poster lainnya dengan sasaran yang berbeda-beda namun pada intinya menyuarakan hak-hak perempuan.

Segala kemeriahan tersebut tidak membuat acara menjadi tidak terkendali, acungan jempol pantas diberikan kepada panitia acara yang tidak hanya sukses mengorganisir berbagai elemen masyarakat dengan pesan yang berbeda dengan satu tujuan utama, bahkan peserta juga diingatkan agar tidak mengotori area acara dalam bentuk peduli lingkungan. Acara berlangsung dengan damai dan aman, aparat juga berjaga sejak acara mulai hingga acara berakhir sekitar pukul 13.00 WIB.

Acara #WomensMarchJKT berhasil menyakinkan peserta yang ikut hadir pada hari itu, dengan berbagai tuntutan dan kepentingan yang berbeda-beda, kita adalah satu bagian dari kelompok yang memiliki tujuan yang lebih besar, kesetaraan untuk hidup yang lebih baik. Sekarang, saatnya kita melanjutkan dan ambil bagian untuk mewujudkan kesetaraan tersebut.

  • Author : Kharisanty Soufi Aulia
  • Editor : Ris Carolina

On Magdalene.co : SGRC UI Offers Help for LGBT Youth Going Through Hard Time

Last week, Sexuality Group and Resource Center University of Indonesia (SGRC UI), a community group from Indonesia’s foremost state university known announced a collaboration with Melela.org to start an LGBT Peer Support Network to provide help for LGBT youth. What transpired since, however, had been unexpected.

Continue reading On Magdalene.co : SGRC UI Offers Help for LGBT Youth Going Through Hard Time

Modul Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Kampus

Tim Penyusun Modul SGRC UI
Nadya Karima dan Arief Rahadian (Tim Penyusun Modul)

Rekan rekan sekalian,

Pada tanggal 16 Oktober lalu, Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia (SGRC UI), bekerja sama dengan SuaraKita, Komnas Perempuan, perEMPUan, Puska Gender dan Seksualitas UI serta Jurnal Perempuan telah melaksanakan workshop pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di kampus dengan pembicara Rahmat Saragih (Aliansi Remaja Independen), Mariana Amiruddin (Komnas Perempuan), dan Nathanael Sumampouw, M. Psi, M. Sc. (Psikolog dan Dosen) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI pada pukul 08.30 – 16.00 WIB.

SGRC UI juga telah menyusun modul yang dapat dibaca dan disebarluaskan. Modul tersebut dapat diunduh di:

Http://bit.ly/ModulSGRCUI

Semoga modul yang SGRC UI buat dapat membantu rekan sekalian dalam menyebarkan informasi yang tepat mengenai isu kekerasan seksual khususnya, namun tidak terbatas di kampus.

Continue reading Modul Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Kampus