Frequently Asked Question Kasus Revenge Porn

Sehubungan pengumuman lewat Twitter, Instagram dan Email ada ratusan pertanyaan yang masuk. Untuk mempermudah komunikasi, apabila kamu ingin melapor dan konsultasi terkait kekerasan seksual siber kamu bisa isi form ini formulir pengaduan kekerasan seksual siber. Dan ada beberapa pertanyaan yang berulang, maka untuk konsultasi kekerasan seksual berbasis siber revenge porn kami merangkumnya dalam FAQ berikut ini:

Q: Pacarku/ mantan pacarku atau seseorang tidak dikenal memiliki foto atau video telanjangku walaupun dia berkata sudah dihapus, tapi aku masih khawatir apa yang harus aku lakukan?

A: Pertama, cari teman yang bisa dipercaya untuk mendengarkan ceritamu dan yakinkan pada dia bahwa kamu tidak mengingkan hal ini. Kamu butuh bantuan dari teman terdekat agar dia bisa bersaksi jika sewaktu-waktu konten tersebut benar-benar tersebar di internet bahwa kamu tidak menginginkan hal ini dan kamu adalah korban.

Q: Pacarku/mantan pacarku/orang tidak dikenal mengancam akan menyebarkan foto/video telanjangku dan memberitahukan ke pihak sekolah dan orangtua. Apa yang harus aku lakukan?

A: Kamu harus mencari teman atau lembaga pendamping yang bisa berbicara kepada keluarga/sekolahmu bahwa kamu adalah korban ancaman penyebaran video porno dan kamu tidak menginginkan hal ini. Mau tidak mau kamu harus komunikasikan kepada keluarga/sekolah bahwa kamu adalah korban kekerasan seksual digital dan apabila konten itu tersebar mereka bisa mendukung dan bersaksi bahwa kamu adalah korban.

Q: Apa yang harus dilakukan apabila foto/video telanjangku terlanjur disebar?

A: Pastikan lingkungan terdekatmu memahami kamu adalah korban dan kalau bisa cari tahu terduga pelaku penyebaran dari mana awal pertama video itu diunggah. Bicarakan kepada pelaku yang menggunggah bahwa dia juga berpotensi untuk dipidana melalui UU ITE dengan menyebarkan konten ilegal tersebut. Kamu bisa melakukan laporan ke lembaga perlindungan perempuan seperti Komnas Perempuan dan mendapat perlindungan sebagai korban dan pemulihan.

Q: Temanku mengalami dikirim dan disebarkan foto telanjangnya, sebagai teman apa yang harus aku lakukan?

A: Dengarkan dan berpihak. Jangan menyalahkan temanmu yang membuat konten tersebut, hal seperti ini bisa terjadi pada siapa saja dan jangan sekalipun menyalahkan korban. Percaya padanya dan teman dia untuk mengkomunikasikan masalahnya pada lingkungan terdekatnya. Kamu juga bisa menginfokan kelompok pendukung untuk kasus ini seperti SGRC dan afiliasinya untuk membantu temanmu pulih dari kejadian ini.

Q: Sebuah akun di twitter/facebook/instagram menyebarkan fotoku yang telanjang dan diperjual belikan, apa yang harus dilakukan?

A: Kamu bisa laporkan ke twitter/facebook/instagram soal illegal content dan jika bisa bicara dengan admin bahwa dia berpotensi pidana dengan mengunggah pornografi.

Q: Aku merasa cemas dan paranoid akan foto-fotoku yang terlanjur di sebar, aku bingung harus apa

A: kamu butuh lembaga pendampingan psikologis apabila mengalami trauma dan cemas berlebihan. SGRC membuat kelompok pendukung (Support Group) untuk kasus-kasus kekerasan seksual siber khususnya untuk kamu yang domisili Jabodetabek. Kalian bisa bertemu untuk pemulihan secara langsung.

Q: Apa itu lembaga pendamping dan mengapa butuh teman dan lembaga pendamping?

A: Karena kamu butuh bantuan dan tidak bisa sendirian. Lembaga pendamping adalah women crisis center di kotamu atau peer support group (kelompok pendukung sebaya) untuk bersaksi bahwa kamu adalah korban. Lembaga pendamping juga bisa membantu kamu komunikasi dengan keluarga kamu soal kejadian kekerasan seksual ini juga memberikan pemulihan psikologis kamu.

Q: Di mana bisa mendapatkan lembaga pendamping?

A: Tergantung domisili kotamu, biasanya di setiap kota punya Woman Crisis Center atau komunitas feminis yang ada di kotamu.

Q: Bagaimana jika saya ingin meneruskan kasus ini ke jalur hukum?

A: Pastikan kamu punya pendamping hukum seperti pengacara yang paham kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena untuk kasus revenge porn, korban berpotensi untuk juga menjadi pelaku dengan alasan “membuat konten” tanpa dilihat relasi kuasa yang memaksa korban membuat konten tersebut. Ada UU ITE dan Pornografi yang bisa menjerat korban menjadi tersangka. Untuk itu dibutuhkan lembaga pendamping dan saksi ahli yang membantu kamu dalam pelaporan untuk bersaksi bahwa kamu adalah korban dalam kasus ini.

 

Dalam kasus revenge porn, penting untuk korban membuat kelompok pendukung dan berbagi cerita agar korban tidak merasa terkucil sendirian dan mampu untuk sintas. Untuk itu, SGRC mengundang kamu untuk bergabung dalam kelompok pendukung kami. Bagi kamu yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengirimkan kronologi ke email kamu ui.sgrc@gmail.com dan kami akan kabari jadwal pertemuan terdekat.

 

Advertisements

Kronologis Eksklusi Kelompok Minoritas Gender dan Seksual di Kongres ARUPS, Bali

Kami dari Jaringan Rakyat Bhinneka pada hari Kamis, 22 Februari 2018 hadir dan menyewa booth di acara ARUPS 6th Congress (ASEAN Regional Union of Psychological Societies) untuk berkampanye tentang Stigma dan Pencegahan Diskriminasi (Moving Beyond Stigma: Reducing Prejudice and Preventing Discrimination in Mental Health Standard) yang berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali yang dilaksanakan oleh HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia). Kongres berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 20-22 Februari 2018 dan kami memiliki booth untuk menyebarkan booklet selama dua hari di tanggal 21-22 Februari 2018.

Menurut kesepakatan awal di hari pertama, kami mendapatkan tempat booth di dekat pintu depan  dan meja registrasi tempat acara. Namun, pada hari kedua, pada pukul 8:48, kami mendapat pesan dari pihak panitia bahwa lokasi booth kami dipindahkan ke bagian belakang dekat dengan toilet yang cukup tersembunyi. Karena keadaan tersebut, kami berkeliling menyebarkan booklet kepada para peserta dan memberitahukan lokasi booth kami.

Pada hari ketiga, pada pukul 6:09, kami mendapat pesan peringatan panitia untuk menghentikan sementara penyebaran booklet dan melarang kehadiran salah satu anggota kami yang memiliki ekspresi gender yang berbeda. Kami melakukan mediasi dengan panitia untuk mempertahankan booth kami. Pada pukul 11:00, di mediasi pertama kami bertemu dengan panitia dan mereka menjelaskan alasan eksklusi karena isu minoritas gender dan seksual dianggap sebagai isu yang sensitif/politis. Alasan lainnya adalah adanya beberapa peserta yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran rekan kami dengan ekspresi gendernya. Kami bersepakat untuk tidak menyebarkan booklet kepada para peserta kongres maupun berkeliling untuk menarik peserta kongres datang ke booth kami.

Pada pukul 13:00, kami melakukan mediasi kedua untuk memperbolehkan rekan kami hadir ke lokasi acara. Pada akhirnya, kawan kami diizinkan masuk dengan persyaratan tidak memasuki ruang aula utama dan tidak bertindak sebagai “maskot” bagi kelompok kami. Kami menyayangkan atas tindakan eksklusi yang terjadi di dalam konferensi akademik yang selayaknya menjadi ruang terbuka untuk diskusi mengenai keberagaman yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Eksklusi tersebut menunjukkan bahwa ARUPS mempunyai sikap diskriminatif terhadap kelompok minoritas gender dan seksual.

Kami berterimakasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang bersedia berdialog dengan kami. Kami mendorong psikolog profesional di Indonesia, dan ASEAN dalam konteks yang lebih luas, untuk lebih terbuka dalam membicarakan stigma sosial dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk minoritas gender dan seksual.

 

Jaringan Rakyat Bhinneka

22 Februari 2018

The Chronology of Gender and Sexual Minority Exclusion at ARUPS Congress, Bali

We, from Jaringan Rakyat Bhinneka/JRB (People Union in Diversity) on Thursday, 22th February 2018, rent a booth at ARUPS 6th Congress (ASEAN Regional Union of Psychological Societies) distributing booklet titled “Moving Beyond Stigma: Reducing Prejudice and Preventing Discrimination in Mental Health Standard” at the Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali held by HIMPSI (Indonesian Psychologists Association) for three days on 20-22 February 2018 and we rent a booth as our information center for two days on 21-22 February 2018.

According to the initial agreement on the first day, our booth will be located next to the front door and registration desk of the venue. However, on the second day, at 8:48, we received a message from the committee that our booth is relocated to a reclusive space near the toilet. Therefore, we decided to walk around to distribute our booklet and inform the participants about our booth location.

On the third day at 6:09, we received a warning message from the committee to stop distributing our publication temporarily and banned one of our members to attend the conference due to his/her gender expression. We mediated with the the committee to keep our booth open. At 11:00, on our first mediation we met with the committee and they argue that the gender and sexual minority issue is a sensitive/political issues hence the exclusion. Another argument was that some participants felt uncomfortable with his/her appereance. We agreed to not distributing our booklet to the participants nor inviting people to our booth.

At 13:00 on our second negotiation, we asked to allow our friend to attend the venue. Eventually,  our friend were allowed to enter the premise with a condition that he/she is not allowed to enter the main ballroom area and not acting as a “mascot” whom represent our group.

We regret the exclusion act that happened in academic conference that supposedly to be an open space for discussion related to diversity based on humanity values. This exclusion indicated that ARUPS has discriminative attitude towars gender and sexual minorities.

We send our gratitude to the whole committee who are willing to had dialog with us. We encourage professional psychologists in Indonesia, and in ASEAN in wider context, to be more open on social stigma and discrimination discussions towards vulnerable groups, including gender and sexual minorities.

 

Jaringan Rakyat Bhinneka (People Union on Diversity)

22 February 2018

 

Penjelasan Pasal Kesusilaan Ga Pake Istilah Hukum (semoga)

Tulisan ini dibuat dari sudut pandang anak hukum yang ikut deg-deg-an karena RKUHP. Aku membuat ini karena penjelasan aku tentang RKUHP ini tidak pernah dimengerti orang lain (padahal sudah jelas itu pasalnya bunyinya apa, masih juga nanya, heran, apa salah ibu mengandung).
Jadi, atas nama kebebasan berekspresi, di sini kutuliskan sebuah kesimpulan tentatif (mungkin besok bisa tiba-tiba berubah, karena kan masih “rancangan”) dari sudut pandang aku yang bukan siapa-siapa ini.
Mari kita mulai dari ketiga pasal kesusilaan, yaitu 484 ayat (1) butir e; pasal 488, dan pasal 495 ayat (2). Mari kita sebut dengan nama, pasal zina, pasal kumpul kebo, dan pasal cabul–biar tidak usah menyebutkan angka terus menerus.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari pasal-pasal tersebut. Pertama, kita mulai dengan apa yang disebut kejahatan tanpa korban. Kenapa tanpa korban? Karena alat ukurnya moral. Sedangkan moral itu sangat subjektif.
RKUHP sudah diwacanakan dari zaman baheula. Moral yang dirumuskan pada 80-an, boleh jadi sudah tidak relevan untuk 2018. Lebih dari itu, moral di satu tempat juga beda dengan moral di tempat yang lain. Di sana beda, di sini beda. Cara pandang yang tinggal di kotamadya, sama yang di kabupaten juga bisa beda.
Moral antarindividu juga beda, ya toh? Ada yg setuju menikah siri, ada yang enggak. Ada yang setuju dengan hubungan seks sebelum menikah, ada pula yang setuju bahwa hubungan seks hanya dilakukan setelah menikah.
Semua itu pun ada kaitannya dengan cara seseorang melihat tubuh masing-masing. Bukankah kita dilahirkan merdeka, dan bebas dari perbudakan? Sebagai orang dewasa, apapun yang kita lakukan di dalam ruang privat seharusnya tidak menjadi masalah.
Itu adalah urusan dua orang yang sama-sama sudah dewasa, sudah mengerti tata cara main kartu uno gimana. Terus mereka main dong tuh di ruang tertutup, berdua doang. Walaupun memang sih main uno berdua doang enggak seru. Tapi kalo mereka berdua sepakat untuk mainnya berdua doang, masa orang ketiga mau maksa ikutan?
Kejahatan tanpa korban erat hubungannya dengan ‘delik aduan’ di pasal zina. Kenapa? Karena yang awalnya tanpa korban, menjadi ada korban.
Kenapa ada korban? Karena di pasal zina tertulis “pihak ketiga yg tercemar”. Hayo siapa nih yang tercemar? Jangan-jangan hanya karena nongkrong beduaan di kamar kos, ngerjain tugas, atau main kartu uno tadi, kalian digerebek–bisa oleh yang punya kos, pak RT, ataupun orang tua kalian.
Ingat enggak kejadian di Cikupa? Celup? Mereka semua kepo! Kalau sah ini RKUHP, maka kepo akan legal. Nyebelin enggak sih? Apalagi pasal kumpul kebo tuh frasanya “setiap orang”. Artinya, siapapun yang enggak bisa membuktikan mereka menikah secara sah, bisa dipidana.
Jadi bawalah itu surat nikah kemanapun kalian pergi. Mau laki sama laki, perempuan sama perempuan, semuanya akan dicurigai. Semua orang, apapun jenis kelaminnya, selama sedang bersama, bisa disangka main suami-istrian atau enggak homeseksual.
Mau yang sedang bersama itu adalah perempuan dengan keponakan laki-lakinya, mau yang sedang bersama itu perempuan dengan kakak cowoknya, siapa yang peduli?
Kejahatan yang awalnya tanpa korban malah bikin korban. Ya karena korbannya, yang sedang berkegiatan bareng, diurusi oleh hidung-hidung sok tahu. Parahnya lagi, isu ini dipolitisasi sedemikian rupa. Ramainya mengalahkan antrian bihun telur lilit yang ada di UNAS. Ramai banget.
Selanjutnya, soal pasal cabul sesama jenis kelamin. Bagi saya, mestinya cabul tuh ya cabul saja; mau jenis kelaminnya sama kek, beda kek, sama saja. Cabul itu enggak perlu dijelaskan lagi “dengan kekerasan, ancaman kekerasan”. Cabul sudah pasti pakai kekerasan dan ancaman kekerasan. Tapi, kenapa yang dibahas hanya yang kelaminnya sama doang? Kalau kelaminnya beda, apakah cabul jadi diperbolehkan?
Kalau ada ancaman kekerasan, besok-besok mungkin bisa ada juga tuh “percobaan cabul”. Tambah aneh saja jadinya. Semua serba bermain dugaan. Pokoknya, siapapun yang lagi di dalam kamar, ciduk saja. Kali kumpul kebo, kali homo (eh ternyata kakak-adik, ups).
Cabulnya juga enggak cuma di kamar lho. Tertulis juga di sana: “melanggar kesusilaan depan umum”. Apa coba maksudnya? Apakah, kalau kalian best friend yang sedang unyu-unyuan ala oppa-oppa Korea di depan umum, bisa kena pasal ini?
Di KRL abang-abang mesum yang nyolek pantat perempuan juga banyak. Itu kan cabul, melanggar norma susila di depan umum. Kok cuma cabul sesama jenis doang? Batasnya susila menurut siapa nih? Rasanya kok ya dibuat sesukanya saja; ditakar-takar sendiri begitu.
Seakan-akan, menurut pasal ini, cabul sesama jenis itu begitu mengerikannya. Sementara menikah di bawah umur boleh, mengajak ikut perang boleh, mengajak minum darah orang yang dianggap berdosa boleh, dan mempromosikan kencing unta juga boleh.
Lagipula, bukankah sudah ada tuh soal pornografi sama publikasinya di UU Pornografi. Apakah harus ditambah? Enggak jelas banget. Sekalian saja tambah terus. Bikin dobel, biar puas. Pokoknya, lewat RKUHP ini, orang yang hobinya kepo jadi terpuaskan sifat kepo dan ghibahnya. Alhamdulillah.
Akhir kata kuingin mengutif Prof. Sulistyowati Guru Besar FHUI punya kalimat keren banget. “DPR harus mampu membedakan antara hukum positif dan moral; dua hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan satu.” Kekini kafe, 25/1/18.

Continue reading Penjelasan Pasal Kesusilaan Ga Pake Istilah Hukum (semoga)

Arisan : Queer Politics; Dari Identitas Selangkangan, Hingga Identitas Kenegaraan

*Achmad Mujoko

Awalnya, saya bingung dengan Queer Politics, bagaimana tidak, terdapat dua padanan kata, Queer dan Politics, queer bisa digunakan sebagai kata benda untuk menggambarkan identitas atau non-identitas; sebagai kata sifat untuk memodifikasi kata benda, misalnya teori; atau sebagai kata kerja, mengubah sesuatu menjai sesuatu yang tidak normal (Ryan, 2011, p. 1101). Sementara politik adalah menggapai kehidupan yang lebih baik (Budiardjo: 2008). Bagaimana tidak memusingkan membahas mengenai Queer Politics, dihadapkan dengan penjelasan tanpa penjelasan, dan dihadapkan pula dengan konsep yang sangat luas.

 

Queer merujuk pada proses panjang perdebatan identitas, mulai dari konsepsi identitas individu dalam kerja-kerja selangkangannya—entah itu prokreasi atau prorekreasi, hingga pada posisinya sebagai warga negara. Konsepsi queer yang merujuk pada ranah mikro mencoba untuk keluar dari kekangan bineritas konstrutifisme yang pada akhirnya akan menelurkan dua cabang konsep queer—akan dibahas selanjutnya. Dan kemudian, bagaimana konsepsi queer ini melekat konsep identitas yang politis. Kemudian bergerak ke ranah konsep queer sebagai warga negara, maka konsep ini bergulat pada diskusi politis identitas dalam pernanan warga negara, sebagaimana yang dijelaskan oleh T.H Marshall mengenai gentlemen, maka identitas berperan sebagai daya ungkit proses manusia menjadi gentlemen. Oleh karena itu, Saya akan membahas bagaimana queer dipadupadankan dengan politics. Saya melihatnya sebagai konsep spektrum, dimana sisi terkanan adalah queer, dan sisi terkiri adalah politics, konsekuensi akan ada empat kecenderungan besar dalam pendekatan ini; queer ekstrim, queer politics yang mengarah pada ranah identitas, queer politics yang mengarah pada percaturan perpolitikan yang memainkan peranan identitas di dalamnya, dan yang terakhir, politik itu sendiri—tentunya saya tidak akan membahas politik.

 

Sebelum membahas mengenai Queer, kita harus paham dulu bagaimana konsep identitas. Teori strukturalis dan post-strukturalis memberikan uraian-uraian yang memperkaya pandangan mengenai identitas. Strukturalisme Marxisme yang muncul dalam pemikiran Althusser tentu menjawabnya dengan determinasi kelas, yang artinya identitas dibentuk karena adanya konsep ekonomistik—determinisme ekonomi. Sementara pemikir Post Strukturalis jauh berbeda, ia memandang bahwa subjek adalah subjektivisasi. Subjek dideterminasi oleh proses diskursif, tubuh dibentuk dan dibengkokkan oleh kuasa/pengetahuan, sehingga akibatnya ia senantiasa lentur, berubah, dan bergeser seiring dengan pergeseran kuasa dan pengetahuan masyarakat. Oleh karenanya, identitas, dalam pemikiran Foucault harus dilihat sebagai politik identitas ketimbang identitas itu sendiri. Sementara bagi Butler, Subyek dalam adalah sebagai aktor yang memainkan perannya (perform their identity) di atas panggung. Sedangkan identitas itu sendiri merupakan suatu rangkaian proses yang tidak akan pernah berakhir. Bagi Butler, suatu identitas tidak memiliki asal, dan tidak juga memiliki akhir, yang artinya subjek selalu berproses untuk menjadi identitas yang tiada akhir. Yang menurutnya, identitas yang sekarang diamini oleh subjek adalah proses repetisi universal, yang dibentuk oleh budaya.

 

The rules that govern intelligible identity, i.e., that enable and restrict the intelligible assertion of an ‘I’ rules that are partially structured along matrices of gender hierarchy and compulsory heterosexuality, operate through repetition” (Butler, 1990, p. 185)

 

 

 

Queer merujuk pada konsep identitas yang mencoba keluar dari penamaan identitas yang bersifat politis. Queer memang skeptis dengan penamaan identitas politis, dan mencoba keluar dari konformitas identitas, sehingga mencoba melepaskan baju identitasnya, serta tampil apa adanya. Exstrimist queer melihat segala sesuatu seperti apa yang dipikirkan oleh Rene Descartes, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, sehingga ia akan berdiri dengan identitas yang ia bentuk sendiri—sepertinya agak mustahil menemukan orang dengan ekstrim queer seperti ini. Piontek (2006:2) telah mengemukakan pendapatnya dengan menggunakan istilah queer untuk merujuk bukan pada sebuah identitas, melainkan suatu sikap mempertanyakan, sedesetan metodologi yang memungkinkan kita untuk menyelidiki sesuatu yang dipercaya dengan serta merta dan yang familier dari sejumlah sudut pandang baru.

 

Sementara Teori Queer, merujuk pada gagasan yang berakar pada anggapan bahwa identitas bersifat tidak tetap, tidak stabil, dan tidak menentukan siapa diri kita. Lebih tepatnya, identitas merupakan proses yang dikonstruksikan secara sosial dan historis yang cair dan bisa dibantah. Teori Queer agak berbeda dengan queer itu sendiri. Jika queer merujuk pada identitas yang dikaitkan dengan padanan LGBT, namun teori queer merujuk pada teori identitas yang bukan terbatas pada LGBT. Teori queer tidak bisa didefinisikan dengan rangkaian kata atau kalimat, atau bahkan paragraf, sebenarnya akan ada dua implikasi jika mencoba mendefinisikan teori queer; pertama, menghilangkan esensi queer sebagai konsep post identitas, dan kedua, menyalahi diskursus queer mengenai bagaimana konsep identitas dibentuk, berubah, dan tidak stabil, serta tidak menentukan siapa diri kita. Karena pada dasarnya Teori Queer memeluk erat gagasan bahwa menamai sesuatu sama halnya dengan sebuah bentuk pengakhiran (Ryan, 2011, p. 1100). Queer theory Judith Butler berangkat dari ide bahwa identitas merupakan sebagai suatu free-floating, berkaitan dengan tindak performatif individu dan tidak berkaitan dengan suatu esensi (jika ada) dalam diri individu tersebut. Judith Butler lah yang mencoba melepaskan sebuah label satu identitas dengan identitas lain, tidak melulu seks berhubungan dengan gender, dan gender berhubungan dengan orientasi seksual, dan sebagainya.

 

 

 

Diskursus Panjang Queer

 

Pada awal perkembangannya, Queer diameliorasi menjadi konsep yang melabelkan kelompok LGBT, simplifikasinya, mereka dilabelkan dengan konsep Aneh—karena tidak sesuai dengan heteronormativitas. Kemudian, di Amerika, sejak tahun 1950an, pembedaan secara sosial antara dominan heteroseksualitas dan subordinate minoritas homoseksual telah mencuat di masyarakat Amerika. Praktik tersebut membentuk ide hegemoni dari heteroseksual, sementara homoseksual sebagai antitesis dari tipe manusia dan mencoba menegakkan heteronormative kedalam konsep homoseksual. Ada dua togak pikiran ini; pertama karena pemikiran bahwa homoseksual adalah penyimpangan seksual, kedua, ada kampanye besar untuk menegakkan heteronormative dalam negara dan sosial institusi untuk mengontrol homoseksual (Seidman, 2002, p. 1). Pada masa ini, penekanan atas homoseksual sangatlah besar, segregasi dilakukan secara massive dengan membedakan mana heteroseksual dan mana homoseksual. Bukan dengan secara eksplisit, namun dengan cara mengekslusinya secara sosial; club gay ditempatkan di posisi yang tidak terjangkau oleh heteroseksual. Tujuan dari represi ini bukan bertujuan untuk mengeliminasi homoseksual, namun untuk membuat batasan jelas antara heteroseksual dan homoseksual.

 

Terdapat konsep yang diajukan Sedwick (1985, 1990) dalam bukunya yang berjudul Epistemology of the Closet. Konsep ini tercermin dari proses ekslusi sosial yang dilakukan terhadap kelompok homoseksual. Homoseksual dilabeli dengan stereotip sebagai hedonis, poliamore, mengganggu, multiple sex partners dan sebagainya. Masyarakat Amerika pada saat itu bukannya mencoba untuk mengeliminasi gay, namun justeru membuatnya agak lebih normative dengan mengamini label-label praktik heteroseksual. Hal ini memiliki konsekuensi logis mengenai perkembangan dunia homoseksual, mereka membuat dunianya yang membedakannya dengan kelompok heteroseksual. Homoseksual membentuk dunianya yang aman, closet, adalah metafora yang artinya sebuah tempat bagi orang untuk menyembunyikan identitas mereka (Ryan, 2011, p. 1108), justeru akan menimbulkan hasrat untuk coming-out.

 

Living in the closet entails such intensive and extensive daily efforts at self-management that homosexuality often becomes the basis for a disctinct social identity and way of life. This is the irony of the closets: intended to contain homosexuality the closet makes homosexuality into a primary identity and produces a desire to come out. (Seidman, 2002, p. 3)

 

Sedgwick membandingkan proses tersebut dengan gagasan kerahasiaan dan pengungkapan, dan ia memandang keudanya bermuatan politis, karena keduanya berusaha untuk membakukan identitas homoseksual. Sebagai genealogi kekuasaan, relevansi coming-out juga merupakan suatu relasi pengetahuan-kekuasaan tertentu. Sebagai contoh, closet menciptakan kemungkinan bagi orang lain untuk mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan pengetahuan tentang seksualitas orang yang menentang mereka.

 

Pergerakan kelompok LGBT juga dilakukan secara massive, baik di Amerika maupun di Inggis. Dalam film berjudul “Pride” garapan Matthew Warchus yang tayang tahun 2014 menceritakan mengenai perjuangan kelompok homoseksual dan kelompok pekerja tambang. Tahun 1984, Perdana Menteri Inggris kala itu Margaret Thatcher menaruh rasa curiga pada aksi para penambang yang ia anggap menjadi ancaman anti-kapitalis dan anti-demokrasi. Namun dibalik itu ternyata juga ada sebuah isu lain yang tidak kalah hangatnya, hak-hak terhadap kaum gay dan lesbian. Hal tersebut yang menjadi asal mula usaha dari seorang anak muda bernama Mark (Ben Schnetzer) untuk membentuk kampanye LGSM (Lesbians and Gays Support the Miners) dengan mengajak para penambang untuk bersatu dalam upaya menuntut hak mereka. Tapi semuanya tidak mudah, dari penolakan hingga respon campur aduk ketika mereka mencoba bergabung dengan sebuah kota di Wales.

 

Maka, hadirlah teori queer, Pada awalnya Queer theory hanya memusatkan pada perjuangan untuk perlindungan terhadap kaum lesbian dan gay. Namun kini queer theory telah merambah kepada permormance, yaitu kekacauan cara berpakaian atau penampilan seseorang dalam rangka mengaburkan norma-norma gender dalam upaya pemberitahuan bahwa gender dan seks bukanlah sesuatu yang final dan alamiah. Dalam pikiran Butler, upaya ini disebut parodi. Seperti yang disebutkan diatas, seorang individu adalah actor dalam kehidupan. Untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi LGBT yang pertama kali dilakukan adalah menghapus gagasan dasar dari aturan male-masculine dan female-feminine. Dalam pikiran Judith Butler hal ini dapat dilakukan dengan menerima aturan tersebut namun merepresentasikannya secara menyimpang. Inilah yang disebut parodi.

 

 

 

Karakteristik Teori Queer

 

Teori queer merupakan teori yang berkembang dari post strukturalist. Perlu diingat, Teori Queer bukanlah teori tentang queer, atau gay atau lesbian. Teori queer meminggirkan dan mendekonstruksi seksualitas dan identitas secara lebih umum, membiarkan kedua kategori tersebut secara permanen tetap terbuka; ia menjadi sebuah teori post strukturalis, post moderenis, multikultural, dan ter-queerkan. Bagaimanapun, ia melonggarkan batas-batas definisi, menyingkirkan segala bentuk dikotomi, dan mendefinisikan dirinya sebagai tak terdefinisikan (Ryan, 2011, p. 1104).

 

Sebagai teori post strukturalis, teori queer mencoba mendefinisikan dirinya bukan dalam kategori benar dan salah, lebih jauh lagi, teori queer mencoba menganalisanya dari bagaimana sebuah identitas dibentuk, bukan karena satu penyebab, namun banyak dan rumit, sehingga bagi teori queer tidak penting menjelaskan kenapa homoseksual ditindas, namun lebih kepada menjelaskan pemisahan bagaimana homoseksual dan heteroseksual menjadi figur pengetahuan. Dua gagasan Foucault—arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan. Arkeologi pengetahuan mencerminkan sebuah usaha untuk menemukan kaidah universal yang akan menentukan apa yang dapat dikatakan dalam sebuah wacana tertentu pada sebuah momen historis tertentu. Sehingga tafsiran sebuah pengetahuan harus berasaskan pada kondisi sekarang, seperti hermeneutika yang diajukan oleh Dilthey. Gagasan Foucault lainnya adalah genealogi kekuasaan yang merepresentasikan sebuah perhatian pada pertalian antara pengetahuan dan kekuasaan. Genealogi adalah sebuah metode sejarah intelektual yang tidak berupaya mendeskripsikan berdasar pada proses sejarah yang seperti hukum, tetapi lebih tepatnya untuk membuat sebuah lintasan yang terbuka dan dengan demikian membolehkan adanya beragam jalan.

 

Arlene Stein dan Ken Plummer mencatat adanya 4 tanda penting dari teori queer ini—meskipun tidak mungkin untuk terbatas pada kategorisasi yang diajukan, namun pendekatan ini memberikan gambaran secara umum mengenai “tanda” teori queer, demikian, sebenarnya menyalahi aturan dari teori queer itu sendiri ketika queer diidentifikasikan.  

 

Pertama, a conceptualization of sexuality which sees sexual power emodied in different levels of social life, expressed dicursively and enforced through boundaries and binary divides (Stein dan Plummer, 1994, p. 181-182). Identitas, yang melalui analisa teori queer, hanya menyediakan bineritas benar dan salah, baik dan buruk, yang kemudian membuat heriarkis antara identitas dominan dan identitas subordinat. Seksualitas yang dianggap “normal” akan direproduksi sedemikian rupa, agar identitas tersebut bisa terlegitimasi dalam setiap struktur dan sistem yang ada, yang kemudian—seperti yang sudah dijelaskan—bukan artinya mengeliminasi kelompok minoritas, namun secara implisit menormalisasikan kelompok minoritas agar sesuai dengan esensi kelompok mayoritas. Identitas ini melekat didalamnya konsep kekuasaan, dimana relasi kekuasaan-identitas berperan dalam reproduksi dan repetisi. Relasi kekuasaan-identitas mempengaruhi pemahaman mengenai seksualitas, bahkan kehidupan tradisional hingga moderen yang secara eksplisit tidak terlihat elemen seksualitasnya ternyata dipengaruhi oleh komponen seksualitas.

 

Kedua, the problematization of sexual and gender categories, and of identities in general. Identities are always on uncertain ground, entailing displacements of identification and knowing (Stein & Plummer, 1994, p. 182) Identitas pada dasarnya tidak bisa dikategorikan tetap dan stabil. Identitas homoseksual dan heteroseksual, bergeser dari dari definisi identitas yang merujuk pada cara “melakukan” menjadi identifikasi ke ranah “menjadi”. Melekat didalamnya sebuah pembenaran luar biasa untuk menjadi heteroseksual. Perilaku, pengetahuan, dan pengakuan, semuanya merupakan contoh fenomena untuk menentang kategorisasi seks, gender, dan seksualitas yang dominan. Mereka menampakkan dirinya sebagai bentuk pembenaran mengenai heteronormativitas.

 

Ketiga, a rejection of civil rights strategies in favor of politics of carnival, transgression, and parody which leads to deconstruction, decentering, revisionist readings, and an anti-assimilationist politics (Stein & Plummer, 1994, p. 182) ketika perjuangan politik identitas tertentu bergerak secara egois, hal itu hanya akan melegitimasi kekuasaan yang dituntutnya. Melawan adalah untuk melegitimasi posisi dari penindasnya. Memang terkesan agak berbeda dengan pendapat marx yang menyatakan bahwa perjuangan kelas proletar harus dilaksanakan untuk mencapai masyarakat tanpa kelas, tapi, hal yang perlu dipertegas adalah, egoisme identitaslah yang menyebabkan kegagalan perjuangan ini. Oleh karena itu, Kimberle Crenshaw mengajukan konsep intersectionalist yang menjadikan perjuangan mengenai sebuah permasalahan harus melalui sinergitas antara satu identitas dengan identitas lainnya. Didukung oleh Thomas Khun yang menyatakan bahwa diskursus yang terjadi saat ini bukan karena diskursus “normal” namun terjadi karena adanya revolusi menyebabkan pengetahuan kita terinternalisasi—secara kasar, bukan dengan cara konstruktif, tapi pemberontakan massal.

 

Keempat, a willingness to interrogate areas which normally would not be seen as the terrain of sexuality, and to conduct queer “readings” of ostensibly heterosexual or nonsexualized texts (Stein & Plummer, 1994, p. 182). SEMUA, wilayah kehidupan sebenarnya diracuni oleh pemikiran heteroseksual, termasuk hal-hal yang tidak terlihat melekat didalamnya nilai seksualitas, namun ternyata dipengaruhi oleh seksualitas. Sekolah, musik, bahkan parfum sekalipun melekat didalamnya nilai seksualitas.

 

In what follows, I identify two strains of queer theory and apply these to historically specific cases of homosexuality. I show that the first strain of queer theory – “radical deconstructionism” – superimposes a postmodern self-concept onto the homosexual subject, thereby glossing over the enduring institutional organization of sexuality; I show that the second strain of queer theory – “radical subversion” – superimposes a politically marginal self-concept onto the homosexual subject, thereby grossly oversimplifying complex developmental processes attendant to sexual identification. Taken together, these deficiencies have the ironic effect of erasing the homosexual actors in these studies, either by contesting the epistemological grounds upon which their sexual identities are formed (in the first strain), or by inventing a transcendental queer that exists outside of culture and social structure (in both strains). From this analysis, I propose a reenergized sociological presence in the study of sexuality that recognizes the limits of poststructuralism and makes central the role of institutions and socialization – i.e., the “social” – in shaping the “sexual.” (Green, 2002)

 

Seperti yang dijelaskan oleh Green, ada dua percabangan teori queer, yaitu Radikal Dekonstruksi, dan Radikal Subversi. Radikal dekonstruksi cenderung melihat sesuatu haruslah didekonstruksi secara makna, meletakkan konsep postmoderen diatas subjek homoseksual, sehingga tidak terlalu memberi perhatian pada pengorganisasi seksualitas yang melembaga sejak lama. Sementara itu, radikal subversi lebih meletakkan sebuah konsep diri yang secara politis marginal diatas subjek homoseksual, sehingga terlalu menyederhanakan proses perkembangan yang kompleks seiring dengan identifikasi seksual. Apapun cabang teori queer, perlu dilihat adalah signifikansinya bagi perkembangan pengetahuan.

 

 

 

Queer Politics dan Demokrasi[1]

 

Pada pola pemikirannya, ada dua cabang dari konsekuensi pro reproduksi, atau pro rekreasi. Jika menggunakan pro reproduksi, maka konsekuensi logisnya adalah seharusnya tidak ada lagi yang namanya intimasi dan hubungan seksual yang tidak mengarah pada reproduksi. Kalau, pendekatan yang digunakan adalah pro-rekreasi, maka konsekuensi logisnya adalah dengan memasukkan hak-hak intim, termasuk family planning, dan aborsi pada setiap lini sistem kenegaraan. Disinilah queer politics bermain yaitu kumpulan kepentingan dalam soal orientasi seksual. Persoalannya adalah bagaimana demokrasi menerima pilihan privat orientasi seksual individu (lesbian, gay, bisexual transgender, intersex, queer), sehingga praktek kewarganegaraan tidak lagi bersikap diskriminatif terhadap kelompok ini. Atau lebih tepat: bagaimana demokrasi memperkaya konsep partisipasi politiknya dengan mengenali relasi-relasi kehidupan yang ‘dinilai abnormal’ itu (Gerung, 2013).

 

 

 

Tuntutan monoritas terhadap keterbukaan indtitusi sosial untuk diakses secara sama berdasarkan nilai keadilan sosial diangkat oleh konsep politic of recognition, sementara itu, queer politics secara sangat egosentris lebih mengangkat pada orientasi seksual. Tuntutan queer politics adalah bagaimana individu atau kelompok bergerak secara kolektif memperjuangkan isu orientasi seksual dalam ranah Negara. Mereka menginginkan bahwa pemaknaan mengenai citizenship harus melampauai pro-kreasi, dan lebih memahami bahwa intimacy harus masuk dalam Negara, dan tidak terbatas pada closet kelompok homoseksual. Pada tingkat ini, queer politics menantang radikalisasi konsep pluralisme dalam demokrasi, menuju pada manifestasi sebuah politik “post identity”. Jalan pikirannya adalah: bila demokrasi merupakan ruang orientasi falibilis, yaitu fasilitas yang menolak semua klaim identitas yang final (entah atas dasar kultur, agama, ideologi, biologi, seksualitas), maka semua dikotomi sosial dan seksual juga harus dibatalkan agar tidak menimbulkan hirarki nilai dalam percakapan politik warganegara, yang pada gilirannya menimbulkan hirarki kuasa. Di belakang jalan pikiran ini bekerja suatu proyek politik ”post identity”, yaitu pandangan bahwa konsep ”subjek”, ”self”, sesungguhnya tidak memiliki otonomi didalam dirinya sendiri, sehingga setiap upaya untuk mendefinisikan ”subyek” ke dalam suatu konstruksi identitas akan membuat demokrasi kehilangan ”fluidity” nya.

 

Di dalam filsafat, tema ini merujuk pada kajian-kajian postrukturalis-dekonstruksi, yang pada intinya mengambil sikap skeptis pada semua upaya memberi fondasi bagi demokrasi. Argumen dasarnya adalah: pengetahuan kita tidak pernah tiba pada kebenaran referensial. Artinya, apa yang kita tahu hanyalah merupakan hasil dari cara pandang kita. Jadi pengetahuan kita sebetulnya adalah sebatas cara pandang itu, dan bukan memiliki referensi obyektif. Bahkan lebih dari itu, yang kita sebut ”subyek” (self yang beridentitas) adalah cuma ”buatan” sebuah cara pandang. Juga konsep ”manusia” adalah hasil pendefinisian sebuah cara pandang. Cara pandang itu adalah sepenuh-penuhnya pekerjaan bahasa (yang memiliki sistem pemaknaan otonom), bukan pekerjaan manusia sebagai subyek. Jadi, karena kita tidak tahu bagaimana cara pandang itu menyusun pengetahuan kita, maka kita sebetulnya hanya mampu berorientasi dalam ”kesementaraan final”, yaitu dengan membuka semua kemungkinan.

 

Dengan kata lain, semua klaim tentang pengetahuan yang ”benar” menjadi klaim yang ideologis semata-mata, dan dapat menjadi tindakan politik koersif bila dia berubah menjadi kebencian terhadap cara pandang lain. Berlawanan dengan obsesi finalitas itu, demokrasi dituntut terus untuk bersikap anti-finalitas. Demokrasi sesungguhnya hanyalah medan interpretasi yang serba sementara. Radikalisasi inilah yang sedang diuji oleh ”queer politics”. Sumbangan teoretis lesbianisme terhadap radikalisasi demokrasi terletak pada proyek de-esensialisasi. Demokrasi harus mencapai tingkat de-esensialisasi, baru ia dapat menjadi sarana kesetaraan warganegara. Prinsip ini harus kita lihat dalam praktek etika lesbianisme. Jadi, masalahnya adalah bagaimana demokrasi belajar dari etika de-esensialisasi dalam lesbianisme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensi

 

 

Ryan, J. M. (2011). Queer Theory. In G. Ritzer, & D. J. Goodman, Dari Teori Sosial Moderen ke Postmodern (p. 1100). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

Butler, J. (1990). Gender Trouble. London: Routledge.

 

Seidman, S. (2002). From Identity To Queer Politics; Shifts The Social Logic of Normative Heterosexuality in Contemporary America. Social Thought & Research, 24(1 & 2), 1.

 

Stein, A., & Plummer, K. (1994). “I Can’t Even Think Straight” “Queer” Theory and the Missing Sexual Revolution in Sociology. Sociological Theory, 12(2), 178-187.

 

Green, A. I. (2002, Augustus). Gay but Not Queer: Toward a Post-Queer Study of Sexuality. Theory and Society, 31(4), 521-545.

 

Gerung, R. (2013). Teori Queer dan Demokrasi. Kuliah Umum Seksualitas dalam Peringatan IDAHO 2013 (pp. 1-7). Jakarta: Ourvoice.

 

 

 

 

 

 


[1] Judul subbab dikutip dari tulisan Rocky Gerung dalam makalahnya yang berjudul sama dipresentasikan di Kuliah Umum Seksualitas dalam peringatan IDAHO, Mei 2013

 

[SIARAN PERS] Diamnya Akademisi Indonesia terhadap Diskriminasi dalam Perguruan Tinggi

Jakarta, 2 Mei 2017 – Selamat hari pendidikan nasional!

Pada hari pendidikan ini, Support Group and Resource Center on Sexuality (SGRC) Indonesia memberikan rekam jejak perguruan tinggi di Indonesia yang masih tidak menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan mendiskriminasi hak warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan lanjutan. Dalam catatan kami, setidaknya dalam tiga tahun terakhir (2015 – 2017) berbagai universitas di Indonesia melakukan penolakan keragaman identitas gender dan eksklusi kepada minoritas seksual dalam bidang pendidikan.

Padahal, kampus seharusnya menjadi ruang terbuka untuk diskusi umum dan sebagai institusi negara, dan universitas negeri khususnya menjamin akses pendidikan yang rata bagi semua warga Indonesia tanpa membedakan kelas ekonomi maupun kelas sosial berdasarkan gender.  Penolakan tersebut justru menunjukkan kepincangan dan kegagapan universitas dalam menjalankan amanat undang undang dasar  yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam mendapatkan pendidikan.

Berbagai penolakan ini menunjukkan bahwa Indonesia sepertinya masih jauh tertinggal untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan hak pendidikan bagi tiap-tiap warganya. Di samping itu, penolakan ini juga menunjukan ketertinggalan dunia pendidikan dan kebaharuan dalam dunia sains dan sosial.

Sebagai contoh keilmuan psikologi dalam panduan diagnosis gangguan psikologis atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) dan ICD 10 WHO (World Health Organization) menyatakan homoseksual tidak lagi termasuk dalam gangguan jiwa. Dalam penemuan biologis terbaru, penemuan kategori interseks sebagai manusia yang terlahir bukan dengan kelamin perempuan atau laki-laki secara biologis juga merombak identitas dan peran gender yang biner di masyarakat dan secara hukum pengakuan terhadap gender ketika juga sudah diakui oleh beberapa negara seperti Australia. Sedangkan dalam bidang antropologi, penemuan keragaman identitas gender justru ditemukan di negeri Indonesia sendiri dengan penemuan lima gender di masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan (penelitian Sharyn Graham Davies, 2011).

Namun sayangnya institusi pendidikan tinggi di Indonesia lebih berpihak pada trend populer daripada mencari tahu dengan informasi dan paradigma terbaru. Keterbelakangan ini juga diperparah dengan minimnya tingkat literasi masyarakat, lemahnya penguasaan terhadap bahasa inggris yang membuat sempitnya jangkauan bacaan mahasiswa dan dosen.  Berpikir kritis dan keterbukaan pikiran sebagai prinsip dasar para akademisi dilupakan karena para akademisi sibuk untuk mengejar pangkat dan menjadi birokrat. Akibatnya kita lihat saat ini, publikasi riset di jurnal Ilmiah Indonesia sangat minim padahal sudah banyak intensif beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah namun topik dan penguasaan bahasa para akademisi masih jauh dari standar layak terbit. Institusi bungkam dan menutup mata, dan justru menjadi bagian dari pelanggengan kasus kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Mahasiswa dan dosen yang seharusnya menjadi corong pengetahuan, terjebak dalam minimnya pengetahuan mengenai gender dan seksualitas, memalingkan muka dan memilih bungkam.

Di hari pendidikan nasional ini kita belajar: Mengapa universitas menolak isu-isu kontroversial dan tidak mau menjadikan wilayah kampus sebagai tempat untuk mengembangkan diskurus. Mengapa kita melestarikan kebodohan dan keterbatasan informasi, mengapa di era globalisasi ini kita masih tidak bisa membedakan ranah pengetahuan dan agama. Dan yang terpenting mengapa kita melarang orang lain untuk mendapat hak pendidikannya.

——————————-selesai——————————

Tentang SGRC Indonesia

Manusia terlahir unik, terlepas dari keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Seksualitas, reproduksi dan orientasi seksual merupakan elemen yang mendasar dari kehidupan manusia dan berperan penting dalam mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Hingga saat ini, diskusi mengenai seksualitas yang dulu dianggap tabu kini menjadi topik yang sangat penting dalam menjelaskan fenomena sosial yang muncul di masyarakat. Namun, hal tersebut masih belum mampu menghentikan prasangka dan diskriminasi terhadap siapapun yang menampilkan ekspresi yang berbeda dari mayoritas terkait seksualitas mereka.

Akademisi telah memberikan berbagai kontribusi besar dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman kita terkait seksualitas, reproduksi dan orientasi seksual. Ketidakpedulian, tabu, dan ketakutan dapat mengganggu usaha dalam mempelajari dan memahami dampak secara struktural, kebudayaan dan individual dari isu ini. Mulai dari overpopulasi hingga kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, kehamilan ramaja, kekerasan dan pelecehan seksual, dan disfungsi seksual yang telah berhasil melahirkan kontroversi sepanjang waktu, budaya, kebijakan, agama, dan diperparah oleh media massa, yang seringkali mendistorsi kenyataan dan menempatkan individu sebagai pelaku. Pencerahan, pencegahan, pengobatan dan pemahaman terkait domain yang rumit ini dan konflik, regulasi serta intervensi hanya dapat dilakukan melalui pendekatan interdisipliner terhadap isu ini.

SGRC saat ini berusaha mengembangkan dan mendukung penelitian dan pemahaman terkait seksualitas, tanpa melupakan pendekatan dan kesejahteraan individu sebagai parameter dalam melakukan hal tersebut. SGRC telah menjadi pelopor dalam pembentukan support group dan pusat sumberdaya untuk penelitian dan pengembangan informasi terkait seksualitas, reproduksi dan orientasi seksual. Oleh karena itu, SGRC lahir tidak hanya untuk meluruskan fakta-fakta ambigu dalam masyarakat melalui penyediaan sumber dan informasi terkait isu gender dan seksualitas, namun juga melalui penyediaan support group untuk menjamin kesejahteraan individual.

———————————————————————————————————————-

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai SGRC Indonesia, silakan kunjungi

www.sgrcui.org  Ataupun media sosial SGRC Indonesia dengan mencari kata ‘SGRCUI’ pada laman pencarian.

———————————————————————————————————————-

Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi:

Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia

Ferena Debineva, Founder & Chairperson ferenadebineva@sgrcui.org

Nadya Karima Melati, Co-Founder & Researcher nadyakarima@sgrcui.org

Penjelasan SGRC Indonesia Mengenai Surat Pernyataan PDSKJI Terkait LGBT dan Tanggapan APA

Hari ini SGRC Indonesia akan membahas mengenai terminologi yang belakangan beredar, terutama mengenai ODMK dan ODGJ, kaitannya dengan PDSKJI. Terutama untuk yang belum membaca jawaban SGRC Indonesia di laman ask.fm/SGRCUI. Hal ini berkaitan dengan surat pernyataan PDSKJI terkait LGBT, tanggapan APA, dan penjelasan lanjutan dari PDSKJI.

CeIux0OVAAAcTq5.jpg large
lembar pertama pernyataan sikap PDSKJ yang menjadi perdebatan di kalangan publik.
CeIuy1jVAAAHSea.jpg large
lembar kedua pernyataan sikap PDSKJ yang seharusnya menjadi perhatian lebih dan diutamakan.

Jika ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya langsung ya! Pertanyaan dapat diajukan melalui email resmi kami dan beberapa media sosial kami, dengan mengetik pencarian dengan nama SGRCUI, baik itu Twitter, Facebook, Instagram, dan Askfm.

Untuk lebih jelas akan dijelaskan secara lugas mengenai pengertian-pengertian terkait dengan gambar di atas. Pertama, mari kita urai istilah istilah umum:

  1. PDSKJI merujuk kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia.
  2. IPA adalah Indonesian Psychiatric Association, sama dengan PDSKJI.
  3. ICD adalah International Classification of Diseases
  4. ODMK adalah Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan ODGJ adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa.
  5. Singkatan lain yang mungkin muncul akan dijelaskan kemudian.

Harus dapat diketahui bahwa Psikiater dan Psikolog adalah dua disiplin ilmu yang berbeda. Psikiater berbeda dengan Psikolog. Pendidikan S1 Psikiatri adalah Pendidikan Dokter, yang selanjutnya melanjutkan dengan spesialis Kedokteran Jiwa. Sedangkan Psikolog menempuh S1 di Ilmu Psikologi dan melanjutkan S2 Profesi Psikologi. Semoga menjadi cukup jelas.

Sekarang, pembahasan mengenai ODMK dan ODGJ itu sendiri. Pada poin kedua dijelaskan:

Dalam Ilmu Psikiatri dikenal orientasi seksual meliputi heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Homoseksualitas adalah kecenderungan ketertarikan secara seksual dengan kepada jenis kelamin yang sama. Homoseksual meliputi lesbian dan gay. Biseksualitas adalah kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada kedua jenis kelamin. Transeksualisme adalah gangguan identitas jenis kelamin berupa suatu hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenisnya, biasanya disertai perasaan tidak enak atau tidak sesuai anatomis seksualnya dan menginginkan untuk memperoleh terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental dan sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Dengan demikian orang dengan homoseksual dan biseksual dapat dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMK)”.

Pernyataan ini seringkali digunakan untuk menstigmatisasi LGBT, dan melegitimasi tindakan kekerasan terhadap LGBT karena dianggap ‘Gangguan’. Hal ini (ODMK) dianggap sebagai diagnosis FINAL dari Psikiater bahwa LGBT terganggu dan harus disembuhkan. Padahal, ODMK bukan merupakan terminologi untuk diagnosis melainkan terminologi untuk populasi yang dianggap beresiko tinggi; serta yang dimaksud ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

Contohnya, ODMK bisa seseorang dengan disabilitas tetapi hidup dalam lingkungan yang tidak disability-friendly; remaja yang tertekan oleh bullying di sekolah;  pekerja yang sehari-hari mengalami tekanan menghadapi kemacetan dalam perjalanan harian. ODMK juga banyak dialami oleh kelompok urbanisasi, warga yang tinggal di daerah bencana alam, bajir, daerah teroris. Jadi, sebenarnya semua orang mempunyai resiko mengalami masalah kejiwaan.

Pertanyaan selanjutnya : “Dari mana terminologi OMDK ini berawal?”. Istilah ODMK dan ODGJ bisa ditemukan di Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya dibaca UU Kesehatan Jiwa). Salah satu alasan UU Kesehatan Jiwa memunculkan istilah ODMK selain ODGJ adalah karena keinginan perhatian upaya kesehatan jiwa bagi ODMK bisa ditekankan pada upaya promotif dan preventif.

Upaya promotif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk:

  1. Mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan Jiwa masyarakat secara optimal
  2. Menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat ;(dan ini sangat penting)
  3. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa; dan
  4. Meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa.

Stigma, diskriminasi, dan peran serta masyarakat adalah kata-kata kunci bagi upaya promotif dan dapat dilaksanakan dimanapun. Apa implikasi lanjutan yang terdapat di UU Kesehatan Jiwa mengenai ODMK dan ODGJ? Adalah terdapat pada Pasal 86 UU Kesehatan Jiwa yang sama.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Inilah yang seharusnya menjadi  highlight concern.

Lalu? Apakah pernyataan tersebut berbeda dengan ICD? Apakah sebenarnya ICD yang menjadi rujukan PDSKJI/IPA? Indonesia, terutama PDSKJI, masih menggunakan ICD 10 (International Classification of Disease) dan gagal menegaskan bahwa sebagaimana yang tertulis pada F66 –Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation, dicatatkan bahwa: “Sexual orientation by itself is not to be regarded as a disorder”.

CeI4ECoUAAAT-p3.jpg large
ICD 10 – F66 – Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation, note: “Sexual orientation by itself is not to be regarded as a disorder”.

ICD-10 sendiri adalah klasifikasi kesehatan yang dibuat oleh WHO (World Health Organization) yang digunakan praktisi kesehatan untuk epidemiologi, manajemen kesehatan dan tujuan klinis, termasuk analisis situasi kesehatan umum kelompok populasi; Untuk memonitor insiden & prevalensi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, membuktikan gambaran situasi kesehatan umum negara dan populasi.  Jadi tidak hanya berfokus pada kesehatan mental saja. Uniknya edisi 10 (ICD-10) dipublikasikan pada tahun 1990, yakni masih dipakai dari 27 tahun lalu.

Lalu apa itu DSM? DSM V (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. DSM V adalah alat bantu diagnosis dan klasifikasi gangguan mental yang dikeluarkan oleh APA (American Psychiatric Association). Pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh APA (American Psychiatric Association) dan berfokus pada klasifikasi gangguan mental.

Jadi pertanyaannya sekarang adalah mana yang lebih baru antara standar DSM V yang dipakai Amerika, dengan ICD-10 yang dijadikan acuan para ahli psikiatri Indonesia? Jelas dan tentu terbitan DSM V merupakan acuan yang jauh lebih mutakhir. ICD-10 terakhir kali direvisi tahun 1992, dan sampai saat ini masih dalam proses revisi final ke ICD-11, pada tahun 2018.

Jadi mengapa terjadi kesalahpahaman? Menurut kami, hal ini terjadi karena PDSKJI menerbitkan surat dengan terminologi yang hanya dimengerti oleh kalangan amat terbatas (ahli, psikiater, psikolog, pembuat kebijakan) namun menerbitkannya sebagai statement publik.

_____________________________________________________________________

Penjelasan yang sama oleh Ferena Debineva dapat ditemukan pada https://chirpstory.com/li/308895#_=_, menulis dan mewakili SGRC Indonesia.

Editor: Ris Carolina